Itsaboutsoul

Demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia, telah bereksperimen dengan sistem pemilihan satu hari paling kompleks dalam sejarah modern dengan memilih presiden dan wakil presiden, bersama dengan lebih dari 20.000 perwakilan untuk parlemen nasional dan lokal. Pada 17 April 2019, 193 juta pemilih yang memenuhi syarat diharapkan memberikan suara mereka di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara.

Sebanyak 16 partai politik bersaing, termasuk empat partai baru - Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut berbagai lembaga survei menjelang hari pemungutan suara, partai-partai baru ini akan berjuang untuk melewati ambang batas parlemen empat persen. Jika partai tidak melewati ambang, setara dengan memenangkan setidaknya lima juta suara, mereka tidak akan bisa mendapatkan kursi di Parlemen.

Namun, pemilu 2019 telah menunjukkan dinamika yang lebih menarik yang menandakan urgensi untuk meninjau kembali pendekatan untuk jangka panjang. Bagian pertama membahas hasil berdasarkan laporan penghitungan cepat yang diterbitkan oleh banyak lembaga survei, sementara bagian kedua dikaitkan dengan fakta yang agak gelap dan menyedihkan karena pemilihan ini telah merenggut lebih dari 250 nyawa pekerja TPS karena kelelahan.

Pemenang

Sementara Prabowo mungkin kehilangan tawaran presiden ketiga, partainya Gerindra mengambil posisi runner-up Golkar dalam pemilihan sebelumnya. Gerindra mendapatkan sekitar 12-13 persen suara nasional, sementara memilih Golkar, partai yang berkuasa selama era Soeharto, akan lebih lemah dengan tiga persen.

Pertumbuhan terbesar dicapai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai oposisi ini diperkirakan akan mengantongi dua hingga tiga persen suara lebih banyak daripada pemilu 2014. Ini membuat partai yang berbasis Islam berada di zona aman dengan sekitar 8,6 hingga 9,6 persen suara nasional. Kemajuan yang signifikan terutama dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan dalam penargetan pemilih pertama kali.

Sementara itu, Partai Demokrat, yang didirikan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terus menderita kerugian suara. Gengsi partai tampaknya memudar bersama dengan banyak kesalahan dalam strategi kampanyenya. Setelah menang pada 2009 dengan 20,85 persen, suara mereka turun menjadi 10,19 persen pada 2014 dan terus menyusut menjadi sekitar delapan persen tahun ini.

Laporan penghitungan cepat menunjukkan partai-partai baru juga mengalami pencapaian yang signifikan, meskipun mereka gagal memenuhi ambang batas parlemen. Perindo, yang didirikan oleh salah satu taipan media, Harry Tanoesoedibjo, berhasil mengumpulkan 2,84 persen suara, sementara Partai Berkarya yang dipelopori oleh anak-anak Soeharto juga memenangkan 2,14 persen suara nasional.

PSI, yang diketuai oleh mantan jangkar berita TV Grace Natalie, telah mempromosikan dirinya secara agresif melalui platform media sosial sebagai partai milenium dan hanya berdiri sekitar 2,03 persen. Secara akumulatif, ketiga partai baru ini meraih 7,01 persen suara. Dari mana bagian ini berasal? Jawabannya terletak pada grafik berikut yang menyajikan tren pembagian suara partai politik Indonesia sejak 2004.

Partai koalisi di bawah pemerintahan Jokowi menderita kerugian besar dalam pemilihan tahun ini. Suara Golkar, misalnya, telah jatuh lebih dari tiga persen dan berdiri di 11,64 persen. Dukungan untuk PPP juga turun dua persen, dan kinerja yang lebih buruk dialami oleh Hanura - partai yang didirikan oleh mantan kepala militer Wiranto (sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) - di mana suara terhapus oleh 3,62 persen PKB juga stagnan dengan kerugian 0,05 persen.

Menariknya, hanya dua partai yang berkuasa dengan pertumbuhan suara positif adalah Partai NasDem yang didukung TV (1,12 persen) dan PDI-P (0,54 persen). Sebagai partai dominan yang menominasikan Jokowi untuk pemilihan presiden, PDI-P telah gagal meningkatkan basisnya dari pemilihan sebelumnya pada tahun 2014. Ini menunjukkan kegagalan pemilihannya dalam mengumpulkan lebih banyak dukungan meskipun dalam kekuasaan.

Konflik kepemimpinan dan skandal korupsi tampaknya telah memengaruhi keterpilihan partai-partai secara negatif. Hanura telah dikendalikan oleh Osman Sapta Odang (OSO) yang juga merupakan Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan 16 anggota parlemen memutuskan untuk menjalankan partai yang berbeda. Golkar, PDI-P dan PPP telah dilanda banyak skandal yang melibatkan elit partai puncak termasuk ketua.

Di sisi lain, Partai Berkarya yang dianggap oleh pendirinya Tommy Soeharto sebagai "Golkar asli" telah berhasil menghidupkan kembali ingatan kolektif nostalgia tentang rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Perindo mungkin mengambil alih tumpahan dari Hanura, dan PSI mungkin diuntungkan dari kerugian yang diderita Demokrat.

Kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Selain dari dinamika pemilihan yang menyoroti peran konflik internal dan skandal korupsi dalam membentuk suara, pemilihan tahun ini telah merenggut nyawa setidaknya 225 pekerja TPS (dikenal sebagai KPPS). Selain itu, 33 orang yang bekerja untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 16 personil polisi juga tewas karena kelelahan. 1.470 pekerja lainnya saat ini sakit karena kelelahan dan kelelahan yang ekstrim.

Mereka yang bekerja sebagai KPPS diharuskan untuk bekerja selama lima hari berturut-turut dengan pembayaran hanya 550.000 rupiah atau setara dengan AUD $ 55,40 sebelum pajak. Salah satu mengatakan biaya ini adalah setengah dari apa yang mereka peroleh dalam pemilihan presiden 2014 namun beban kerjanya jauh lebih sulit.

Seminggu sebelum pemilihan, KPPS harus mulai membagikan undangan kepada pemilih terdaftar. Pekerja KPPS perlu mendirikan tempat pemungutan suara dengan anggaran terbatas 1,4 juta rupiah atau AUD $ 141 dan membongkar seluruh stasiun pada hari berikutnya.

Pada hari pemilihan, mereka harus menulis daftar pemilih — yang biasanya sekitar 100 hingga 300 per TPS - setidaknya dalam lima salinan. Mereka juga perlu memastikan semua formulir sudah siap atau mereka harus mengambilnya dari kantor kecamatan terdekat.

Bagian tersulit, dan paling dramatis, adalah penghitungan suara tanpa henti karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyetujui praktik tersebut. Karenanya beberapa pekerja bekerja lebih dari 20 jam tanpa henti selama hari pemilihan, sementara beberapa tidak tidur selama berhari-hari. Dan mereka yang meninggal karena kelelahan juga melaporkan menderita kecemasan dan stres jika mereka perlu mengulang pemilihan dengan alasan apa pun.

Skala korban ini adalah tragedi mutlak bagi Indonesia. Kita tidak bisa menoleransi satu kematian karena kelelahan selama "festival demokrasi", apalagi 144. Orang-orang KPPS yang bekerja keras ini secara harfiah mengerahkan seluruh energi dan perlindungan mereka untuk memastikan hak-hak rakyat untuk memilih para pemimpin mereka dilayani. Namun, sistem pemilu satu hari telah terbukti sangat berbahaya.

Anggota masyarakat Indonesia menyatakan kecaman dan penyesalan mereka dengan pergi ke platform media sosial seperti Twitter. Dengan tagar # 119fatalityketuakpumundur muncul sejak kemarin (24 April 2019) sore, netizen menuntut pengunduran diri Ketua KPU.

Sentimen lain juga muncul dari ketidakpuasan ini dengan akuntabilitas KPU. Kecurangan pemilihan sekarang telah menjadi masalah penting dan disebutkan pada volume yang signifikan (lihat Gambar 2).

Analisis menunjukkan bahwa Twitter menangani yang terkait erat dengan Gerindra dan pendukung pencalonan presiden Prabowo mendominasi pembicaraan tentang penipuan pemilu. Dan karena penghitungan suara final hanya akan diumumkan secara resmi pada tanggal 22 Mei, menarik untuk tetap memperhatikan bagaimana dinamika ini pada akhirnya akan diselesaikan.