lavender

Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) meyakinkan kalau penghentian pelayanan PT First Wadah Tbk (KBLV) serta PT Internux (Bolt) gak pengaruhi pelayanan TV serta internet kabel First Wadah.

Hal semacam itu ditekankan Direktur Jenderal Sumber Daya serta Fitur Pos serta Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail terhadap detikINET, Jumat (28/12/2018) .

" Tak terbujuk, yg ditutup merupakan pemanfaatan frekwensi 2, 3 GHz. Jadi, pelayanan First Wadah yg lewat wadah kabel optik bisa terus beroperasi, " kata Ismail menyampaikan ditutupnya pelayanan Bolt tak memiliki pengaruh ke pelayanan tv serta internet dari First Wadah.

Selanjutnya : harga paket tv kabel murah

Buat didapati, pelayanan yg dioperasikan oleh PT First Wadah Tbk (KBLV) merupakan pelayanan internet berbasiskan nirkabel dengan memanfaatkan technologi 4G LTE. Dan pelayanan First Wadah buat TV kabel & High Speed Broadband Internet berbasiskan kabel, yg memanfaatkan technologi Hybrid Fiber Coaxial (HFC) serta technologi Fiber-To-The-Home (FTTH) , dioperasikan PT Link Net Tbk (LINK) .

Itu kenapa konfirmasi konfirmasi Bolt tutup dalam hari ini tak punyai efek pada pelayanan TV serta internet First Wadah, seperti pernah juga ditekankan pada awal timbulnya perkara tunggakan oleh PT First Wadah Tbk (KBLV) serta PT Internux (Bolt) .

Seperti dikabarkan awal kalinya, diberhentikan pelayanan PT First Wadah Tbk (KBLV) serta PT Internux (Bolt) oleh pemerintah ini lantaran ke dua perusahaan Lippo Kelompok itu dikatakan gak bisa membayar utang pembayaran Ongkos Hak Pemanfaatan (BHP) frekwensi di 2, 3 GHz buat tahun 2016 serta 2017.

Artikel Lainnya : harga rumput sintetis malang

Banyaknya tunggakan inti serta dendanya semasing Rp 364. 840. 573. 118 (Rp 364 miliar) . Dan Bolt sendiri, sebelum saat ini pelayanannya di stop menyentuh angka Rp 343. 576. 161. 625 (Rp 343 miliar) .

Tidak cuman PT First Wadah Tbk (KBLV) serta PT Internux (Bolt) , ada PT Jasnita Telekomindo yang macet keharusan membayar BHP frekwensi radio. Tertulis di laporan Pelajari Kemampuan Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2, 3 GHz dalam tabel " Keharusan Pembayaran BHP Frekwensi Radio " yg di rilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita capai Rp 2, 197 miliar.

Tidak sama dengan PT First Wadah Tbk (KBLV) serta PT Internux (Bolt) yg penuh drama pencabutan izin frekuensinya, PT Jasnita Telekomindo langsung kembalikan izin itu terhadap pemerintah.