copycat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi kabar mengenai 15 warga negara Indonesia atau WNI diduga terafiliasi ISIS yang ditahan oleh pasukan Kurdi di Suriah utara.

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengetahui informasi tersebut sejak akhir tahun 2017 lalu.

"Kita sudah tahu informasi itu sejak Desember 2017 lalu," tulis Iqbal melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (28/2/2018).

Kabar itu mencuat pada beberapa hari terakhir setelah petinggi organisasi pemantau hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW) menyebut ada sekitar 15 keluarga WNI dan 1 keluarga Malaysia yang ditahan di kamp detensi yang dikelola oleh pasukan Kurdi Suriah.

Seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Direktur Program Terorisme dan Kontra-Terorisme HRW, Nadim Houry menerima informasi tersebut kala mengunjungi kamp detensi yang dikelola pasukan Kurdi di Suriah dan mewawancarai perempuan yang ditahan di dalamnya.

Houry memahami bahwa 'ada sekitar 15 keluarga Indonesia' dan 'satu keluarga Malaysia' yang ditahan di salah satu kamp detensi pasukan Kurdi.

Free Malaysia Today juga menulis bahwa mereka diduga terafiliasi dengan ISIS.

Ketika ditanya langkah apa yang akan diambil oleh Indonesia terkait hal tersebut, Direktur PWNI dan BHI Kemlu RI mengatakan bahwa pemerintah perlu memantapkan kejelasan status kewarganegaraan mereka terlebih dahulu dan sejumlah hal lain.

"Sebelum pemerintah memutuskan melakukan langkah tertentu, kami harus memverifikasi banyak hal seperti kewarganegaraan dan apakah mereka fighters (kombatan) atau bukan -- seperti yang kami lakukan terhadap 18 WNI yang tahun lalu kami evakuasi (dari Suriah)," tulis Iqbal.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah ada upaya penjangkauan yang dilakukan oleh tim Kedutaan Besar RI di Damaskus kepada mereka yang ditahan, Iqbal mengatakan, "Akses komunikasi sangat sulit dan situasinya terlalu berbahaya untuk dijangkau."

"Situasi keamanan sangat rawan di sekitar lokasi saat ini. Pihak SDF (Syrian Democratic Forces yang didukung Amerika Serikat) dan YPG (Pasukan Kurdi SDF di Suriah Utara) yang menahan mereka saat ini sedang digempur dengan artileri berat oleh Turki maupun oleh pemerintah Suriah (rezim Presiden Bashar Al Assad) di Damaskus," lanjut Iqbal mengomentari kasus WNI itu.

Itsaboutsoul

Kemlu RI harus secepatnya koordinasi dengan pemerintah Suriah agar WNI bisa bebas dari Kurdi Suriah.