Program Perumahan Murah Dari Pemerintah

[rikasalsabilah]

Tahun lalu aku sempet baca berita atau kabar soal program pemerintah yang satu ini, tentu aja aku bahagia banget lah, ngarep2 malahan sampe sekarang. Tapi karena aku dri saat itu sibuk bener, ampe ga apdet lagi infonya. Adak ah yang tau soal ini? kalau ada di infookan ya temen-temen sekalian. Nih aku kutip info detilnya ya :

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perumahan yang layak dan murah bagi masyarakat Indonesia. Perumahan tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia dengan penghasilan rendah atau MBR.

Untuk terus bergerak dan menyelesaikan program perumahan murah ini, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ataupun swasta. salah satu cara untuk memancing ketertarikan pengembang untuk turut mendukung program pemerintah ini adalah dengan memberikan ijin yang lebih mudah.

Pasalnya, pengembang sering mengalami kesulitan mendapatkan ijin khususnya saat akan mengembangkan perumahan di daerah. Perlu diketahui bahwa program perumahan murah ini sudah lama dirancang.



Sayangnya, program ini berjalan sedikit lambat karena pemerintah masih menunggu ijin dan persetujuan dari Presiden. Target pelaksanaan program ini akan dimulai kembali pada tahun 2016. Langkah awal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan program penyederhanaan perijinan.

Penyederhanaan ijin ini termasuk dalam paket kebijakan III yang sudah diumumkan oleh Pemerintah sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sebelumnya pengembang harus melalui 42 jenis ijin. Proses perijinan tersebut memakan waktu selama 26 bulan.

Setelah adanya program penyederhanaan ini pengembang hanya akan melalui 8 jenis perijinan saja dengan waktu yang tentu saja lebih singkat dari sebelumnya. Pengembang hanya perlu melakukan ijin pada lingkungan setempat, rencana tata ruang, pemanfaatan lahan, prinsip, lokasi, ijin kepada badan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pengasahan site plan.

Lalu, ijin apa yang dipangkas untuk pelaksanaan program perumahan murah ini? Salah satunya adalah ijin analisa dampak lingkungan atau ijin Amdal. Pemerintah merasa bahwa ijin ini tidak diperlukan lagi karena bangunan akan dibangun dalam tata ruang wilayah yang seharusnya.



Sebelum memangkas ijin ini, pemerintah sudah mengadakan kajian daya tamping dan daya tamping kawasan yang akan dijadikan perumahan. Keseriusan pemangkasan ijin ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden.

Peraturan tersebut akan mengarah pada Kemudahan Perizinan dan Tata Cara Pencabutan Ijin Pembangunan. Kabar baiknya, setelah rencana pemangkasan ijin benar-benar dijalankan, maka proses perijinan hanya memakan waktu selama 14 hari kerja saja.

Hal ini tidak hanya kabar baik bagi pihak pengembang tetapi juga untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Harapan untuk mendapatkan dan tinggal di rumah yang layak bukan hanya impian saja.

Semua akan menjadi kenyataan asalkan semua pihak bekerja sama mewujudkan program-program yang sudah ada. Jika pihak pemerintah dan presiden serta pengembang berhasil menjalankan program yang sudah digagas, maka bukan tidak mungkin jika kepemilikan rumah murah dan layak huni akan lebih cepat dari rencana sebelumnya.

Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyambut baik rencana yang dilakukan oleh pemerintah? Semoga saja program ini benar-benar terwujud secepatnya dan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia.

Sumber