akumahe

Di tengah kondisi belum pulihnya perekonomian rakyat, pemerintah berencana menerapkan kebijakan yang cukup berisiko yakni menaikkan cukai rokok yang diumumkan akhir 2021 ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengingatkan, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan secara matang kebijakan tersebut, bisa-bisa justru memperburuk perekonomian rakyat.

"Pemerintah harus menimbang secara arif agar kebijakan yang diambil tidak memperburuk situasi perekonomian yang saat ini belum benar-benar pulih akibat dampak dari pandemi Covid-19," kata Fathan di Jakarta, Sabtu 20 November 2021.

Ia menilai, kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) ini bisa berdampak buruk, yakni pengurangan tenaga kerja atau PHK secara massal.

"Kita semua paham IHT merupakan industri padat karya yang jadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Sehingga apabila keputusan mengenai cukai tidak tepat, praktis ekonomi terganggu dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah yang tengah berupaya memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Fathan meminta pemerintah jangan memperkeruh keadaan dengan membuat kebijakan yang tidak pro rakyat.

Harusnya, pemerintah memberi perlindungan kepada industri padat karya, seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT) untuk tetap bertahan demi mencegah terjadinya PHK secara besar-besaran.

"Yang kita harapkan, pembuatan kebijakan atau rencana kenaikan cukai di tahun 2022, pemerintah jangan hanya memikirkan aspek kesehatan namun juga aspek penerimaan negara, ketenagakerjaan hingga peredaran rokok ilegal. Sebaiknya kebijakan cukai rokok juga perlu memperhitungkan dampak terhadap perekonomian rakyat kecil," kata Fathan menambahkan.

sumber