Itsaboutsoul

Beberapa kader PDI-P di NTT kecewa atas keputusan DPP terkait Pilgub NTT, yang kemudian rasa kekecewaan itu menjadi semakin sempurna saat ketika pilihan DPP tersebut ditangkap oleh KPK. Karena kasus yang menimpa kandidat PDI-P Indonesia ini, partai politik dinilai harus ‘mawas diri’ sebelum menentukan pilihannya.

Oleh: Rangga Darmawan

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada 2018) yang akan dilakukan serentak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan sejumlah kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Mabes Anti Korupsi (MAK), Rahman Latuconsina mempertanyakan barometer atau standar partai politk dalam memberikan dukungan dan rekomendasi terhadap seorang calon kepala daerah yang akan diusung.

“OTT KPK ini menjadi bukti bahwa dukungan parpol tidak selalu berbasis aspirasi masyarakat, konstituen, DPD dan DPC, namun berbasis konspirasi rupiah. Jadi, jangan heran jika tidak ada kader terbaik,” kata Rahman kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2), seperti dilansir Monitor.co.id.

Dia mencontohkan, PDI Perjuangan sebagai salah satu parpol peserta Pilkada 2018 harus menelan pil pahit ketika bakal calon gubernurnya, Bupati Ngada Marianus Sae, yang diusung di Pilgub Nusa Tenggara Timur, terjaring KPK beberapa waktu lalu di Kabupaten.

Terjaringnya Ngada Marianus Sae terkait suap proyek patut diduga terkair dengan kepentingan pilkada.

“Khusus pada partai berlambang kepala banteng ini ada cerita menarik, ketika DPP PDI-P mengeluarkan rekomendasi yang mengejutkan terkait Pilgub NTT. DPP PDI-P dalam hal ini mengabaikan aspirasi daerah, mengabaikan kader terbaiknya serta tidak beracuan pada analisis dan survei terkait elektabilitas dan popularitas tokoh politik di NTT,” ungkap Rahman.

Menurutnya, beberapa kader PDI-P di NTT merasa kecewa atas keputusan DPP terkait Pilgub NTT, yang kemudian rasa kekecewaan itu menjadi semakin sempurna saat ketika pilihan DPP tersebut ditangkap oleh KPK. Karena kasus yang menimpa kandidat PDI-P ini, partai politik dinilai harus ‘introspeksi diri’ sebelum menentukan pilihannya.

“Kini fungsionaris PDIP di NTT mulai dari ranting, cabang sampai tingkat DPD harus menerima kenyataan bahwa jagoannya sudah cedera, namun tetap harus bermain karena itulah peraturannya. Ini menjadi beban berat yang harus dipikul semua kader PDIP di NTT. Karena sebagai petugas partai mau tidak mau, suka atau tidak suka mereka berkewajiban mengamankan putusan DPP,” tutur Rahman.

Menurut laporan lain dari Tirto.id, Marianus Sae terjaring OTT KPK, namun KPK belum bisa membuktikan tuduhan tersebut. Alasannya adalah, tim penyidik KPK masih terus mendalami kasus tersebut di lapangan. Ruang kerja Bupati Ngada di Bajawa, Flores, juga telah disegel oleh KPK.

Bakal calon Wakil Gubernur (Cawagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disokong oleh PDIP dan PKB, Emilia Nomleni, menilai peristiwa yang menimpa Marianus Sae tersebut memberikan pelajaran mahal untuk berefleksi.

“Sebagai pribadi, saya akan tetap berdiri untuk menghadapi semuanya,” kata Emilia, yang merupakan pasangan calon Marianus Sae.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Sumber : Banyak Pemimpin Dareah Diciduk KPK, Parpol Harusnya Mawas Diri dalam Tentukan Pilihannya