akumahe

Ada kabar terbaru soal jadwal para PNS Kementerian dan Lembaga pindah ke ibu kota baru. Kabarnya mereka akan diboyong Ibu Kota Negara (IKN) pada 2023 mendatang.

Setelah itu, jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan maka pada 2022 sudah mulai dibangun kantor dan istana.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan yang akan pindah pertama ke ibu kota baru adalah TNI dan Polri untuk memastikan keamanan.

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,"ucap Rudy dalam bincang dengan media.

Seperti diketahui Proyek ibu kota baru RI jalan terus. Bahkan pemerintah sudah merencanakan memindahkan PNS hingga TNI-Polri.

Dalam update terbarunya, akan ada 2.350 orang aparatur sipil negara (ASN) hingga aparat keamanan dan tentara yang akan 'mutasi' terlebih dulu ke IKN baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan sudah masuk dalam proyek nasional BKN 2022 dengan dana sebesar Rp 5,5 miliar.

"Pemetaan atau penilaian potensi kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru dengan target 2.350 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar," ujar Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Meski demikian, Bima tidak merinci secara jelas apakah pemindahan mulai dilakukan tahun depan atau baru tahap persiapan pemindahannya saja.

Dia menjelaskan, semua rencana ini bisa berjalan bergantung pada kondisi yang ada. Jika tidak ada penurunan kasus maka ekonomi sulit bergerak.

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro kala menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan jumlah PNS yang akan pindah sebanyak 180 ribu PNS. Bukan hanya PNS, TNI/Polri juga ikut pindah sebanyak 25 ribu personel.

"Kalau semua dihitung, kita hitung 180 ribu pejabat dan ASN. TNI Polri sekitar 25 ribu yang ada di sana, karena Mabes Polri ikut pindah," ucap Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, 18 September 2019.

Pemindahan ibu kota negara ini memang masih menunggu disahkannya RUU pemindahan ibu kota negara. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi terbaru yang terjadi saat ini, sebab, jika kenaikan kasus Covid-19 terus terjadi maka pemindahan juga akan sulit dilakukan.

Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19.

sumber