copycat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan ada sejumlah daerah di Papua yang secara alamiah beralih dari sistem noken ke sistem standar dalam pemilu nasional.

Daerah itu yakni 5 TPS di Distrik Sugapa, Intan Jaya, 4 TPS di Distrik Mulia dan 2 TPS di Distrik Pagaleme di Puncak Jaya, 2 TPS di kelurahan Bokon, Distrik Tiom di Lannya Jaya dan beberapa TPS di distrik Nduga. Titi mengatakan, dari analisis pihaknya sejumlah daerah itu dapat beralih dari sistem noken ke sistem pemilu standar karena ada pendidikan politik yang baik dari penyelenggara pemilu maupun partai politik.

Artinya apa, kalau penyelenggara pemilunya bekerja dengan baik, parpolnya berfungsi sesuai dengan peran pendidikan politiknya, maka masyarakat pun akan tumbuh kesadaran politiknya, untuk punya dan melindungi suaranya sendiri," kata Titi, saat ditemui di acara launching buku "Tambal Sulam Sistem Noken, Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua", di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta, Sabtu (31/3/2018). Tetapi, lanjut Titi, dari analisis juga ditemukan adanya pihak di kalangan elite yang ingin tetap menggunakan sistem noken dengan alasan memudahkan.

Padahal sistem ini rentan terhadap kecurangan. Perludem dalam rekomendasi ke KPU, memang mengarahkan agar ada peralihan atau transformasi dari sistem noken ke sistem yang sesuai dengan standar nasional, dengan cara alamiah. Tentunya transformasi itu mesti dilakukan KPU dengan program kerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut dia, hal itu agar transformasi sistem noken ke sistem nasional terjadi secara perlahan dan elegan, yang hadir berdasarkan keinginan masyarakat setempat dan tidak dipaksakan. Dalam rekomendasi kami, peralihan antara suatu sistem ke sistem yang terstandar, itu harus dilakukan secara alamiah dengan perencanaan yang baik," ujar Titi.

Menurut putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009, sistem noken disahkan sebagai budaya asli Papua. Dari 29 kabupaten/kota di Papua, Perludem menyatakan ada 13 daerah yang mempraktekan sistem noken. Tetapi, lanjut dia, putusan MK ini tidak memperbolehkan sistem ini diterapkan di daerah lain yang sebelumnya tidak menggunakan. Namun, lanjut Titi, pada pilkada 2015, terjadi penerapan sistem noken di tiga daerah di wilayah Papua Barat. "Tiga kabupaten di Papua Barat yang sebelumnya tidak pernah mempraktikan, lalu mempraktikan," ujar Titi.

Itsaboutsoul

Wah kalo pendidikan politik di Papua dengan bagus berarti pemilu Indonesia bakalan lebih rame.