akumahe

Sampai saat ini, pemerintah, dalam hal ini KPU masih belum memutuskan kapan pastinya jadwal digelarnya pemilu dan pilkada, yang sebelumnya direncanakan bergulir pada 2024.

Masalah kepastian jadwal ini diperparah dengan usulan baru KPU, yakni pemilu tetap berjalan pada 15 Me 2024 sesuai saran pemerintah, sementara pilkada digelar 19 Februari 2025.

Sebelumnya juga muncul opsi lain, yakni pemilu digelar 21 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan 27 November 2024.

"Sehubungan dengan opsi kedua ini maka berkonsekuensi pada perlunya dasar hukum baru, karena mengundurkan jadwal pilkada yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pilkada (November 2024) ke bulan Februari 2025," kata anggota KPU Pramono Ubaid dalam keterangan tertulis, Rabu 6 Oktober 2021.

Ia mengakui, masalah penentuan hari pencoblosan ini masih didiskusikan dengan menimbang saran berbagai pihak.

Namun, Pram menuturkan bahwa KPU sudah melakukan simulasi berbagai skenario dari opsi jadwal pemilu. Bagian terpentingnya, adalah kecukupan waktu masing-masing tahapan.

"KPU pada prinsipnya tidak terpaku pada tanggal. Jadi KPU tidak mematok harus tanggal 21 Februari serta menolak opsi lain," ujar Pram.

Bagi Pram, ada hal yang perlu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hari pencoblosan, baik pemilu maupun pilkada. Salah satunya adalah proses pencalonan pilkada dipastikan tidak terganjal proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum selesai.

Lalu, tidak ada irisan tahapan yang terlalu tebal antara pemilu dan pilkada. Sehingga secara teknis bisa dilaksanakan dan tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi jajaran penyelenggara pemilu di tingkat bawah.

"Karena itu KPU terbuka untuk mendiskusikan opsi-opsi lain sepanjang dua hal di atas terpenuhi berdasarkan kerangka-kerangka hukum yang ada sekarang," kata Pram.

sumber