Pemerintah dorong swasta terlibat proyek satu juta rumah sederhana
 

Merdeka.com - Pemerintah mendorong pengembang swasta terlibat dalam pembangunan satu juta rumah tahun ini. Rencananya proyek hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu digulirkan April mendatang.

"Proyek ini penting bagi masyarakat. Bilang (pengembang) percaya saja sama pemerintah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (11/3).

Basuki mengklaim sudah banyak pengembang berkeinginan terlibat dalam proyek tersebut.

Sebelumnya, Managing Director AKR Land Development Widijanto menyatakan belum berminat terlibat dalam proyek rumah sederhana. Pengembang swasta itu malah lebih antusias membangun hunian untuk masyarakat kelas menengah.

"Kami masih memantau dulu. Itu rencananya (satu juta rumah) bagaimana? Bukan berarti kita tidak mau ikut," kata Widijanto.

Sekedar mengingatkan, pendanaan megaproyek itu berasal dari tiga kantong:

1. Anggaran Kementerian Rp 6,4 Triliun

Mencakup pembangunan 85.500 hunian untuk pekerja/buruh, nelayan dan PNS senilai Rp 4,2 triliun. Rinciannya, 9.500 rumah susun (95 twinblock), 6 ribu rumah khusus, dan 70 ribu rumah swadaya.

Kemudian 12.800 hunian untuk TNI/Polri senilai Rp 2,2 triliun. Terdiri dari 11 ribu rumah susun (110 twinblock), dan 1.800 rumah khusus.

2. Bendahara Umum Negara Rp 5,3 Triliun

Pembangunan hunian masuk dalam alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dan bantuan uang muka dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) alias subsidi kredit perumahan.

Ada sekitar 235.700 hunian akan dibangun lewat skema ini. Terdiri dari 4 ribu unit rumah susun, 231.700 unit rumah tapak.

3. Perumnas, Bapertarum, dan BPJS Rp 63,5 Triliun

Pembangunan hunian masuk alokasi belanja oleh pembiayaan swasta, lembaga keuangan, dan BUMN sebanyak 666 ribu hunian dengan biaya investasi yang diperlukan sekitar Rp 63,5 triliun.

Terdiri dari 36 ribu hunian oleh BUMN Perumnas, 500 ribu hunian oleh BPJS Ketenagakerjaan, 100 ribu unit oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), dan 30 ribu hunian oleh Pemerintah Daerah.


http://www.merdeka.com/uang/pemerint...sederhana.html