Data Pemda Penting Untuk Strategi Pembangunan Perumahan
 

Jakarta - Data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah merupakan hal penting guna menyusun strategi sektor perumahan di Tanah Air.

"Peran pemda sangatlah strategis untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Maurin Sitorus, dalam siaran persnya, Jumat (16/10).

Menurut dia, pemda lebih mengetahui profil penduduk di wilayahnya masing-masing, sehingga juga lebih dapat mendapatkan gambaran sesungguhnya jumlah masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Salah satu permasalahan perumahan yang sangat mendasar, kata dia, khususnya MBR adalah masalah keterjangkauan harga.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan kajian Bank Dunia hanya sekitar 20 persen penduduk di perkotaan yang dapat menjangkau harga rumah di pasaran. Sementara sebanyak 40 persen rumah tangga di Indonesia tidak dapat menjangkau rumah dengan harga dasar.

"Hal ini menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya untuk mewujudkan hak warga negara atas standar hidup yang layak, termasuk kebutuhan akan perumahan," kata Maurin.

Dirjen Pembiayaan Perumahan juga mengatakan peran pemda lainnya adalah melalui kewenangan dalam mengendalikan pemanfaatan lahan melalui regulasi-regulasi yang diterbitkan.

Hal tersebut, ujar dia, antara lain dengan pemda yang dapat mengeluarkan sejumlah standard harga bangunan di daerahnya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga diminta dapat memaksimalkan terkait permasalahan tanah yang dibutuhkan guna mewujudkan program sektor perumahan.

"Dengan adanya otonomi daerah maka saya berharap pemda dapat memaksimalkan perannya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tanah," kata Maurin Sitorus.

Selain perizinan, ujar dia, masalah lainnya yang juga harus diatasi terkait dengan sektor perumahan antara lain terkait infrastruktur di daerah, kredit konstruksi, material, serta tenaga kerja.

Seluruh hal tersebut, lanjutnya, harus dapat diatasi guna menjaga kestabilan harga rumah terutama agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dapat memiliki rumah.

Ia menyatakan agar berbagai pihak pemangku kepentingan bahwa pemerintah akan menjaga kestabilan harga rumah melalui kebijakan penganggaran yang tepat.

"Alokasi anggaran tahun 2016 untuk pembiayaan perumahan lewat KPR FLPP adalah sebesar 12,5 triliun rupiah dan diharapkan dapat menstabilkan harga rumah. Apabila alokasi anggaran tersebut tidak cukup maka pemerintah dapat menganggarkan kembali lewat APBN-Perubahan," kata Maurin.















http://www.beritasatu.com/properti/3...perumahan.html