| sucyresky |
27th January 2015 09:58 AM |
Proyek-Proyek Infrastruktur Mangkrak di Era Jokowi
Quote:
JAKARTA - Megaproyek pemerintah dalam pembangunan di Indonesia banyak yang batal untuk dilanjutkan. Awal mula semangat membangun megaproyek tersebut antara lain adalah konektivitas wilayah satu dengan yang lainnya serta efisiensi waktu tempuh hingga penghematan biaya.
Rangkuman Okezone, Selasa (27/1/2015), berikut ini adalah megaproyek yang tidak dilanjutkan atau ditunda oleh pemerintah.
1.Jembatan Selat Sunda (JJS).
Jembatan yang nilai investasinya sekira Rp200 triliun ini terpaksa ditunda tidak sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi soal kemaritiman. Tingginya konsesi harga tanah dan properti di sekitar pembangunan, lalu masih minimnya progres studi yang sudah dilakukan masih menjadi indikator penundaan pembangunan JSS itu sendiri.
2. Kereta Cepat atau Shinkansen.
Proyek pembangunan transportasi yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dengan membutuhkan teknologi super canggih. Proyek ini batal dilanjutkan lantaran proyek yang membutuhkan investasi lebih dari Rp100 triliun ini dinilai belum layak untuk direalisasikan di Indonesia.
3.Jaringan Pipa Gas Kalija.
Proyek infrastruktur pipa gas dari Kalimantan-Jawa dengan panjang 2017 kilometer (km) ini terancam batal lantaran adanya pemutusan sepihak. Dalam proyek itu pihak PT Dwisatu Mustika Bumi (DMB) menggandeng PBVJ Group SDN BHD (Malaysia) dan PT Berkah Mirza Insani sebagai konsorsium proyek. PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) dan konsorsium keduanya telah menandatangani kontrak/perjanjian pada 26 Agustus 2014.
Bahkan, pihak KJG telah menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) pada 27 Agustus 2014. Namun, kontrak senilai USD85,7 juta yang tendernya dimenangkan DMB sebagai pimpinan konsorsium pekerjaan konstruksi pipa itu tiba-tiba diputus sepihak oleh PT Kalimantan Jawa Gas (KJG).
4. Monorel Jakarta
Moda transportasi masal ini terpaksa dibatalkan lantaran sudah lama mangkrak meskipun sudah ada pembangunan dasar seperti tiang penyanggah. Padahal proyek ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat namun karena mangkrak terlalu lama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikannya.
|
SUMBER : Okezone.com |
