| sucyresky |
15th February 2015 09:39 AM |
Akses Pegawai Pajak ke Bank Rawan Timbulkan Bencana Ekonomi
Quote:
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk membatalkan niat untuk memberikan kemudahan akses fiskus atau aparatur pajak terhadap rahasia bank lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengingat berpotensi mendorong capital flight sehingga berpotensi menimbulkan bencana ekonomi nasional lewat sektor perbankan.
"Pemerintah harus membatalkan niatnya untuk mendapatkan kemudahan akses fiskus terhadap rahasia bank melalui OJK. Pasalnya, saat ini saja likuiditas perbankan sudah ‘lampu kuning’. Ini ditandai dengan posisi loan to deposit ratio (LDR/rasio kredit terhadap dana pihak ketiga) perbankan sudah di atas 90 persen, di mana pada akhir Desember 2014 sudah mencapai 92,35 persen," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agus Tony Poputra, Sabtu (14/2/2015).
Poputra menyebut, kondisi ini disebabkan pertumbuhan kredit selama ini (kecuali tahun 2014) selalu jauh di atas pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu di atas 20 persen. Sementara pertumbuhan DPK berada di bawah 20 persen dan terus melambat bahkan pada 2014 hanya sebesar 12,1 persen.
Lebih jauh, lanjut Poputra, apabila Bank Indonesia (BI) tidak mengerem pertumbuhan kredit pada tahun 2014 lewat BI Rate yang tinggi dan juga untuk mengendalikan inflasi, maka bukan tidak mungkin LDR perbankan pada akhir 2014 sudah berada pada kisaran 99 persen.
“Namun, kebijakan mengerem kredit bukan tanpa pengorbanan. Pengorbanannya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 di mana hanya sebesar 5,02 persen. Angka tersebut merupakan pertumbuhan terendah selama 5 tahun terakhir,” papar Poputra yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat.
Poputra menambahkan, bahwa untuk meningkatkan LDR seharusnya pemerintah serta otoritas keuangan dan moneter melakukan kebijakan. Tujuannya, untuk meningkatkan DPK bukannya mengerem kredit. Dengan adanya niat pemerintah agar fiskus memperoleh kemudahan mengakses data nasabah di perbankan justru sangat bertolak belakang dengan upaya meningkatkan DPK.
Kemudahan akses tersebut, ucap Poputra, akan mendorong capital flight dari para pemilik dana besar sehingga pertumbuhan DPK perbankan akan semakin melambat, bahkan pertumbuhan bisa negatif. Akibatnya perbankan nasional berpotensi mengalami krisis likuiditas dan bisa menuju pada gangguan operasional perbankan dan eksistensi bank-bank nasional secara sistemik.
|
SUMBER : Okezone.com |
