| sucyresky |
21st February 2015 09:24 AM |
Freeport Diancam dengan Revisi Permen 77 Tahun 2014
Quote:
JAKARTA - Pemerintah bakal merevisi Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Kementerian ESDM Said Didu.
Dia menyebut penyesuaian tersebut akan dilakukan sebelum nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tahap I untuk PT Freeport Indonesia berakhir pada 25 Juli 2015. Menurut dia, penyesuaian tersebut sebagai salah satu agar pembangunan smelter tidak mangkrak.
"Saran saya begitu, karena kalau tidak ada kepastian perpanjangan Freeport maka program smelter semua juga tidak pasti," kata Said Didu di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Menurut Said Didu, dengan perpanjangan Freeport Indonesia juga mampu memberikan kepastian dalam merealisasikan pembangunan smelter di Indonesia. Jika mangkrak, maka dampaknya akan terjadi ke berbagai investor.
"Tidak akan ada investor smelter mau masuk kalau tidak ada kepastian perpanjangan Freeport," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Said Didu, penyesuaian ini akan dibuat sesuai dengan keberadaan smelter di Indonesia dan juga karakteristik tambang, tingkat kesulitan tambang dan juga jumlah investasinya.
"Jadi nanti PP akan bervariasi, tidak rasional kalau tambang kecil, openpit, yang muda, muda sekali, disamakan," pungkasnya.
|
SUMBER : Okezone.com |
