JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku sudah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait permintaan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai dan komisionernya.
Menurut Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, yang meminta kenaikan ini bukan hanya Bawaslu, tetapi hampir semua lembaga non-kementerian.
"Polri, KPU, MA, cukup banyak, meminta kenaikan tunjangan kinerja, tapi belum ada yang disetujui. Karena kita harus lihat rapornya masing-masing dan kondisi keuangan," ucap Yuddy di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Menurut Yuddy, sebelum menaikkan tunjangan kinerja, pemerintah akan melihat prestasi lembaga tersebut, baru setelah itu akan ada tindak lanjut.
"Kita ingin melihat indeks prestasi lembaga tersebut, setelah lihat raportnya baru kita koordinasikan dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, setelah itu baru kita laporkan pada komite pengarah PAN-RB, biasanya dipimpin wakil presiden," imbuh Yuddy.
Namun, Yuddy mengatakan tidak mengetahui besaran permintaan kenaikan tunjangan kinerja ini. Menurut Yuddy, hal tersebut disesuaikan posisi pekerjaan saat ini.
"Belum tahu, ada jabatannya, masing-masing punya hitungan sendiri. Misal kalau take home pay Rp15 juta jadi Rp19 juta per bulan, bisa juga naik dua kali lipat, kita pelajari seksama, enggak serta merta, kita pelajari, lihat ruang fiskal," tukasnya.
|
