| sucyresky |
4th July 2015 07:16 AM |
Berpotensi Rawan Korupsi, Dana JHT Harus Diaudit BPK
Quote:
JAKARTA - Aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) harus 10 tahun harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, agar tidak berpotensi rawan korupsi.
"Dana itu harus diaudit oleh BPK. Kita tidak bisa mengatakan apakah pencairan dana JHT harus 10 tahun itu terjadi menyimpang," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ecky Awal Mucharam, saat dihubungi Okezone, Jakarta.
Yang paling penting, Ecky melanjutkan, peserta BPJS Ketenagakerjaan harus tahu dana yang diterima dalam 10 tahun itu. Apakah pengambilan JHT maksimal 10 persen untuk persiapan hari tua merupakan tidak kemampuan BPJS Ketenagakerjaan atau memang memberikan manfaat kepada pekerja.
"BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh BPK atau lembaga independen yang ditunjuk BPK. Ada neraca penutup dan pembuka di BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
Ecky menambahkan, proses tersebut disempurnakan dengan keadilan, dan jaminan bahwa sistem bermanfaat bag tenaga kerja.
|
SUMBER : Okezone.com |
