| sucyresky |
15th July 2015 07:35 AM |
Koordinasi Ekonomi Sulit, Ada Gap Antara Jokowi dan Menteri
Quote:
JAKARTA - Chief Economist Bank Danamon Anton Hendranata menyatakan, ada gap (selisih) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para menteri terkait koordinasi. Pasalnya, arahan Presiden Jokowi tidak sejalan ketika implementasi di lapangan.
"Pak Joko Widodo (Jokowi) minta A tapi ke bawahnya lain," sindir Anton di depan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat buka puasa bersama di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (14/7/2015).
Anton mempaparkan, bukti koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang mandek adalah realisasi harga barang yang diatur pemerintah (administer prices) yang mengalami kenaikan secara bersama.
"Itu terjadi pada lima barang di April 2015. Ini dilihat market seolah-olah koordinasi enggak jalan, karena jadi sejarah pertama kali di Indonesia administer prices lima barang naik bersamaan, yakni tarif listrik, elpiji, tarif kereta api dan lainnya. Respons agak melambat," cetusnya.
Lanjut Anton mengatakan, adanya gap antara menteri dengan Presiden sehingga koordinasi ekonomi menjadi sulit. Padahal di tengah perlambatan ekonomi ini, porsi koordinasi di bidang ekonomi lebih diperbanyak, dipertegas dan ada kepastian bagi pasar maupun investor.
"Pemerintahan saat ini malah dikuras dengan persoalan politik ketimbang ekonomi. Koordinasi sangat lambat, jadi miskin implementasi program-program pemerintah. Jadi urusan politik seharusnya jangan mengganggu urusan ekonomi," tukasnya.
Namun, investor asing masih melihat Indonesia sebagai negara seksi tujuan investasi. Namun, hal ini di rusak dengan kurang koordinasi.
"Asing tuh melihat Indonesia seperti gadis cantik, tinggal pengelolaan dan impelemntasinya saja. Sebab koordinasi antar Kementerian enggak jalan," pungkasnya.
|
SUMBER : Okezone.com |
