Pemerintah mencatat, pada 2012 realisasi penyerapan dana pinjaman luar negeri mencapai USD1,721 miliar atau sebesar Rp16,522 triliun, dengan kurs Rp9.600 per USD. Pinjaman atau utang luar negeri ini digunakan untuk belanja loan program dan project loan.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, loan program mencapai USD1,126 miliar atau sebesar Rp10,818 triliun. Pada loan program atau program pinjaman adalah dipinjam luar negeri dengan valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN.
"Sedangkan untuk project loan, mencapai sekira USD595,142 juta atau sebesar Rp5,703 triliun. Project loan atau pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Adapun kementerian/lembaga (K/L) yang paling banyak menghabiskan utang luar negeri adalah
1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebesar USD871,1 juta atau sekira Rp8,3 triliun;
2. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS, sebesar USD302 juta atau sekira Rp2,8 triliun;
3. Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sebesar USD227,1 juta atau sekira sebesar Rp2,1 triliun;
4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebesar USD165,5 juta atau sekira sebesar Rp1,5 triliun;
5. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebesar USD59 juta atau sekira Rp567,2 miliar;
6. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebesar USD45,6 juta atau sekira Rp438,6 miliar;
7. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebesar USD21,2 juta atau sekira Rp204,1 miliar;
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebesar USD8,9 juga atau sekira dengan Rp86,1 miliar;
9. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebesar USD8,4 juta atau sekira dengan Rp81,1 miliar;
10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebesar USD7,6 juta atau sekira Rp72,9 miliar;
11. Badan Koodinasi Survei dan Pemetaan Nasional, sebesar USD1,6 juta atau sekira Rp15,7 miliar.
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebesar USD984,4 ribu atau sekira Rp9,4 miliar;
13. Kementerian Pertanian (Kementan), sebesar USD912,8 ribu atau sekira Rp8,7 miliar;
14. PT Pertamina, sebesar USD353,7 ribu atau sekira Rp3,3 miliar;
15. Kementerian Agama (Kemenag), sebesar USD262,2 ribu atau sekira Rp2,5 miliar;
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebesar USD7331 atau sekira Rp70,3 juta.
|
