Simak Juga Prabowo Belum Serahkan Surat Bebas Utang ke KPU
 

Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebutkan bakalan capres Prabowo Subianto belum juga menyerahkan surat info bebas dari tanggungan utang. Menurut Ilham, surat itu adalah salah satunya dokumen yg mesti diperlengkapi.
Baca juga :*surat pernyataan hutang

" Prabowo itu nyata-nyatanya ada satu, ketentuan perihal surat tanggungan utang. Sedang tidak miliki tanggungan utang dengan perorangan serta atau sebagai tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara, " kata Ilham di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/8) .

Ilham malas menyampaikan apakah konsekuensi apabila Prabowo tidak bisa menyerahkan surat itu. Ia cuma mengharap Prabowo memberi surat itu pada KPU buat kelengkapan beberapa syarat pada 20-22 Agustus.


" Saya duga telah ada, tinggal diperlengkapi saja, " kata Ilham.
Lihat ikut : Lapor Kekayaan Paling baru, Harta Sandiaga Uno Jadi Rp5 Triliun
Menunjuk dari Aturan KPU No. 22 tahun 2018 bakalan capres memang tidak bisa miliki tanggungan utang. Ketentuan itu ditata dalam Masalah 9 Ayat (1) butir h selanjutnya.

" Sedang tidak miliki tanggungan utang dengan perorangan serta/atau dengan tubuh hukum sebagai tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara. "

Selanjutnya, bakalan capres mesti menyerahkan surat info dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga pada KPU kala mendaftarkan. Surat info yg disebut menuturkan jika bakalan capres sedang tidak dikatakan pailit menurut putusan pengadilan. Sistem itu tertuang dalam Masalah 10 Ayat (1) butir h point 2.

Diluar itu, surat yang juga sama harus menuturkan jika bakalan capres sedang tidak miliki tanggungan utang dengan individual serta/atau dengan tubuh hukum sebagai tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara. Sistem itu tertuang dalam Masalah 10 Ayat (1) butir h point 2.

Ilham ikut menyampaikan jika Sandiaga Salahuddin Uno lantas tetap butuh lengkapi sejumlah dokumen beberapa syarat. Salah satunya surat info rumah serta surat info kewarganegaraan Sandiaga serta sang istri.

" Itu terpenting ya, itu belum juga diperlengkapi " kata Ilham.

Menurut PKPU No. 22 tahun 2018 Masalah 10 Ayat (10) butir a point 3, ketentuan bakalan capres serta wapres yaitu belum pernah terima kewarganegaraan berbeda atas kehendaknya sendiri.

Berkaitan Ma'ruf Amin, Ilham menyampaikan ada juga dokumen yg belum juga komplet. Ilham menyampaikan Ma'ruf mau titel doktor honoris causa tercantum dalam identitasnya. Tapi, Ma'ruf belum juga menyerahkan sertifikat honoris causa pada KPU.

" Selanjutnya ikut sinyal terima LHKPN dari bakalan calon wakil presiden belum juga kami terima ikut dari Ma'ruf Amin, " kata Ilham.

sumber :*Media Belajar