Stunting Sampai Pengangguran Menjadi Tantangan Pendidikan Indonesia
 

Dunia pendidikan Indonesia menantang minimal 7 rintangan dalam menantang satu zaman Indonesia yang jatuh tahun 2045 lain kesempatan. Ke-7 rintangan ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Umur Awal serta Pendidikan Penduduk ( PAUD serta Dikmas) , Harris Iskandar. Dikutip dari halaman sah Teman akrab Keluarga Kemendikbud, ke-7 rintangan itu menurut Harris ialah :

1. Bonus Demografi Indonesia menantang " bonus demografi " yaitu besarnya populasi penduduk umur produktif, umur 14-64 tahun dalam kurun waktu 2020-2036 yang akan capai 52 prosen dari banyaknya masyarakat Indonesia.

2. Stunting Di dalam bonus demografi ini, Indoneia alami bab stunting atau kekerdilan, yakni keadaan gizi tidak baik yang dihadapi bayi umur di bawah lima tahun. Jika stunting ini tdk diselesaikan, kata Harris, bayi akan tumbuh tdk terbaik.

“Satu dari tiga anak Indoneia alami stunting. Waktu ini, Indonesia ada diurutan 64 dari 65 negara yag alami stunting, “katanya.

3. PAUD berkualitas Dalam Sustainable Development Goal’s 2030, Indonesia udah memiliki komitmen penuhi 17 arah SDG’s, misalnya tidak lagi ada anak yang tdk turut PAUD berkualitas. “Setiap tahun akan dimonitor serta diperintah laporannya oleh PBB, " ujarnya.

4. Angka putus sekolah Skema pendidikan basic serta menengah Indonesia belumlah prima. Salah satunya indikatornya yakni tersedianya anak putus sekolah di tahap sekolah basic hingga sampai menengah. Data Kemendikbud, ada 1, 2 juta siswa belumlah usai pendidikan basic akan tetapi langsung terjun langsung ke pasar kerja tiada keteramilan.

5. Pengangguran terbuka Pengangguran terbuka ikut berubah menjadi salah satunya rintangan. Harris mengatakan butuh dibuat pergerakan nasional menangani pengangguran.

6. Disrupsi technologi Perubahan sains serta technologi, pengaruhi semuanya faktor kehidupan manusia. Antara lainnya akan banyak model pekerjaan hilang digantikan robot. Akan tetapi ikut muncul pekerjaan baru model hybrid yang belumlah ada peraturannya, seperti service transportasi online, toko online, serta sejenisnya.

7. Otonomi daerah Terbitnya Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi PAUD serta pendidikan basic jadi kewenangan daerah. “Masalahnya, di satu segi pusat tdk miliki kewenangan akan tetapi di lain bagian terdapat banyak pemda yang 1/2 hati mengerjakannya, " pungkasnya.