General Sea Transport and Seaports Project and Development

[endar.agustyan]

Pelindo II Kebut Pembangunan Tiga Pelabuhan Baru

jurnas

Jurnas.com | UPAYA PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mengefektifkan Perpres tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas) guna menekan biaya logistik Indonesia direalisasikan melalui pembangunan tiga pelabuhan baru. Ketiganya dikebut pengerjaannya selama dua tahun ke depan.

Pelabuhan-pelabuhan itu ialah Terminal Peti Kemas Kalibaru Tanjung Priok dengan nilai investasi Rp22,6 triliun dan pelabuhan kontainer di Sorong, Papua (Rp10 triliun) yang mulai dibangun tahun ini. Selain itu ada pula pelabuhan bongkar muat di Tanjung Sawuh, Batam, berkapasitas 4 juta TEUs (twenty-foot equivalent units/ukuran standar sebuah kontainer) senilai Rp20 triliun mulai digarap tahun depan.

Proyek-proyek tersebut diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Utamanya untuk pelabuhan di Batam dan Sorong ditujukan guna mengintegrasikan wilayah Indonesia timur ke barat. Jika konektivitas jalur laut di Tanah Air berjalan efektif diyakini bisa menekan biaya logistik nasional.

Pasalnya, Bank Dunia mencatat biaya logistik dari kawasan industri ke pelabuhan di Indonesia bahkan lebih tinggi dari Malaysia. Henry Sandee selaku Perwakilan Bank Dunia dalam diskusi soal sistem logistik nasional (Sislognas) Indonesia, di Jakarta, Selasa (26/6), mencontohkan dari kawasan industri Cikarang menuju Pelabuhan Priok dengan jarak 55,4 km memerlukan biaya logistik sebesar US$750.

Sedangkan di Malaysia, dari kawasan industri Pasir Gudang ke Pelabuhan Tanjung Pelepas sejauh 56,4 km hanya memelukan ongkos logistik US$450. Ia berpendapat, sekalipun Indonesia berhasil menciptakan layanan kepelabuhan yang bagus takkan berarti jika tidak ada perbaikan dalam pembangunan infrastrukturnya.

Menyadari kondisi ini maka Pelindo II mengebut melaksanakan pembangunan ketiga pelabuhan tadi. Misalnya, dengan keberadaan Pelabuhan Sorong nantinya barang dari Australia bisa transit di sana sebelum dikirim ke negara lain daripada harus transit ke pelabuhan di Singapura. Dengan pembangunan pelabuhan peti kemas di tanah Papua maka perdagangan domestik antardaerah pun lebih berkembang.

Sementara untuk pelabuhan di Batam, keperluannya bukan untuk meningkatkan perdagangan, melainkan lebih kepada menggaet peluang kapal China ke Eropa. Pasalnya, terdapat enam pelabuhan di China bagian barat yang mengirimkan barang-barangnya ke Eropa melalui Selat Malaka.

Jika seluruh infrastruktur ini bisa tergarap dengan baik diyakini biaya logistik Indonesia dapat kian murah. Pada 2008, sekitar 65 persen peti kemas yang mau masuk ke RI harus transit dulu di Singapura kemudian pada 2011 tinggal 18 persen.

Sebagai catatan, sebelum Pelabuhan Batam yang ada saat ini dibangun maka kapal menuju Jakarta harus bongkar muat di Singapura dulu. Setelah Pelabuhan Batam dibangun pada 1970-an sampai sekarang, sejumlah 80 persen kapal langsung menuju Jakarta tanpa ada bongkar muat di Singapura

[endar.agustyan]

INVESTASI PELABUHAN: RIP Tanjung Perak belum didukung RTRW Surabaya

bisnis

SURABAYA: Otoritas Pelabuhan III menyatakan konsep Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah memasuki tahap akhir meski rancangan pengembangan kawasan pelabuhan itu belum didukung Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.


Padahal, dukungan keberadaan RIP telah masuk dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan yang ketiganya telah tuntas disahkan sebagai peraturan daerah.


Kepala Otoritas Pelabuhan III, I Nyoman Gde Saputra mengatakan RIP Tanjung Perak sudah hampir tuntas. ”Final report RIP sudah selesai, konsep pengembangan pelabuhan itu telah didukung oleh keberadaan Perda RTRW dari Jatim, Gresik dan Bangkalan. Namun, RIP belum didukung RTRW Kota Surabaya yang saat ini masih dibahas,” katanya kepada Bisnis, Senin, (9/7).


Gde Saputra menjelaskan pihaknya hingga kini mendapat informasi bila RTRW Kota Surabaya masih belum bisa diperdakan. ”Artinya konsep RIP saat ini masih menunggu dukungan dari proses perda RTRW Kota Surabaya. Pengembangan RIP Tanjung Perak meliputi tiga wilayah yaitu Surabaya, Gresik dan Bangkalan, sedangkan Gresik, Bangkalan dan Jatim telah memiliki RTRW dalam bentuk perda yang telah mengakomodir konsep RIP Tanjung Perak,” katanya.



Dia menegaskan dukungan penuh dari tiga wilayah itu termasuk Jatim dengan perda RTRW-nya yang mengakomodir RIP menjadi keniscayaan. ”Dukungan kelengkapan RTRW semua wilayah yang menjadi lokasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dalam skema RIP sangat diperlukan. Apabila itu semua [RTRW] sudah lengkap, konsep RIP bisa dilanjutkan untuk diajukan ke Kementerian Perhubungan spaya ditetapkan dengan regulasi nasional,” tegasnya.


Anggota Komisi D DPRD Jatim, Nizar Zahro menegaskan pihaknya sangat berkepentingan supaya RIP Tanjung Perak segera bisa diaktualisasikan dalam bentuk regulasi berskala nasional.



”Pelabuhan Tanjung Perak merupakan terbesar kedua, bahkan perannya sangat vital tidak saja bagi Jatim namun juga bagi Indonesia Timur. Artinya dengan RIP yang telah disahkan pemerintah, pengembangan Tanjung Perak lebih terarah dengan jangka waktu yang terukur mulai jangka pendek, menengah dan panjang,” katanya.



Keberadaan RIP, tegas Nizar, akan semakin membuat nilai tambah bagi keberadaan Jembatan Surabaya-Madura. ”Konsep RIP yang digagas oleh OP III, PT Pelindo III dan sejumlah stakeholder Tanjung Perak berdimensi jauh kedepan sehingga wilayah pengembangannya juga mencakup tiga daerah yaitu Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Bangkalan. Artinya pengembangannya akan terintegrasi dengan dukungan ketiga wilayah dalam sektor pelabuhan maupun industri maritim,” ujarnya.


Bagi Madura, kata Nizar, RIP akan menjadi pedoman untuk mengarahkan Kabupaten Bangkalan menjadi lebih vital dengan menjadi wilayah pengembangan kawasan industri maritim termasuk pendirian pelabuhan skala internasional baik oleh pemerintah maupun swasta.


”Karena informasinya di wilayah Bangkalan, Pemerintah telah menyiapkan desain pembangunan pelabuhan petikemas skala besar di Tanjungbulu Pandan, Arosbaya. Untuk swasta, PT Lamicitra Nusantara telah memiliki proyek besar MISI [Madura Industrial Seaport City] di Socah. Ini akan memberikan nilai tambah bagi Bangkalan secara signifikan,” ungkapnya.

[endar.agustyan]

Pemerintah Aceh Diminta Percepat Pembangunan Krueng Geukueh Jadi Pelabuhan Internasional

medan binis

MedanBisnis – Banda Aceh. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Aceh, Fariz Reza Fd, meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah – Muzakir Manaf (Zikir) mempercepat pembangunan Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, sehingga harapan pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan ekspor dan impor berkelas dunia segera terwujud.
Permintaan sama juga pernah disampaikan peserta Forum Konferensi Kakao dan Kopi Aceh, yang dilaksanakan di Hermes Hotel Maret 2012. Forum tesebut menelurkan rekomendasi terkait pembangunan pelabuhan ini dengan tujuan mendukung kelancaran ekspor hasil bumi Aceh.

“Pelabuhan ini kita harapkan menjadi pintu ekspor komoditas unggulan Aceh seperti kakao, kopi, pinang serta kelapa sawit, sehingga memberi dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi Aceh ke depan,” kata Fariz kepada MedanBisnis, Kamis (28/6). Sebelumnya untuk perluasan Pelabuhan Krueng Geukueh, direncanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) tahun 2012 ini dan selesai pada 2014 dengan dana Rp 1,25 triliun.

Hipmi maupun Kadin Aceh juga meminta Pemerintah Aceh mendorong pengintegrasian komoditas kakao dan kopi sebagai aktivitas utama dalam koridor ekonomi Sumatera pada Master Plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).

“Karena kami melihat, hal ini selaras dengan salah satu butir dari draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh untuk pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian,” ujar Fariz.

Dukungan Menteri
Selain itu, pengusaha muda anggota Hipmi Aceh juga mengharapkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebagai badan pelaksana program perlu lebih konkret mendukung produk unggulan kabupaten (Prubak).

“Utamanya komoditas kakao dan kopi di beberapa kabupaten di Aceh, seperti Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Aceh Timur, sedangkan kopi di Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Jaya,” ungkap putra Ketua Kadin Aceh, H Firmandez ini.

Diutarakan, pemerintah juga dapat menfasilitasi perlindungan hukum indikasi geografis kakao dan kopi, yang dapat dilakukan melalui program sertifikasi.

Semua hal ini diperlukan untuk perluasan pengembangan dan nilai tambah komoditas hasil bumi Aceh terutama kakao dan kopi Aceh, dan sertifikasi di pasar internasional. Dan semua harapan pengusaha muda ini dapat menjadi upaya bagi peningkatan produktivitas dan profitabilitas komoditas kakao dan kopi Aceh ke depan

[endar.agustyan]

Majene akan Bangun Dua Pelabuhan Baru

http://www.sulbarprov.go.id/read.php...labuhan%20Baru

Mamuju; -- Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, akan membangun dua pelabuhan untuk memaksimalkan jalur pelayaran dan mendukung distribusi hasil bumi.

"Selain maksimalisasi pemanfatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi di Kecamatan Sendana, Majene, rencananya dalam tahun ini akan dilakukan penambahan dua pelabuhan pada tempat berbeda," kata Kepala Kantor Unit Penyelenggara PelabuhanP Majene Agustinus Melsi di Majene, Selasa (17/07).

Dua pelabuhan tersebut dibangun di Kelurahan Pangaliali Kecamata Banggae dan di Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, sesuai hasil survei lokasi yang telah dilakukan Pemkab Majene, KUPP, serta beberapa pihak terkait lainnya.

Pelabuhan tersebut akan dibangun dengan dana APBN dan direalisasikan pada tahun ini. Namun, KUPP belum mengetahui total anggaran yang akan digunakan sesuai kesepakatan dari kementerian terkait.

Menurut Agustinus, Majene merupakan kawasan strategis pelayaran di kawasan Sulbar, selain beberapa daerah yang dianggap memiliki potensi yang sama, seperti Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mandar.

"Diharapkan, pemanfaatan tiga pelabuhan tersebut mampu memaksimalkan jalur pelayaran di Sulbar, termasuk distribusi beberapa hasil bumi Majene maupun beberapa kabupaten lain di Sulbar," harapnya.

Selain itu, Majene termasuk kawasan pengembangan perikanan sehingga sangat menguntungkan bagi nelayan yang telah difasilitasi oleh pemerintah melalui pembangunan pelabuhan.

"Kami yakin, pengembangan perhubungan laut di Majene akan semakin maju setelah pembangunan dua pelabuhan baru dan pengembangan PPN Palipi selesai. Hal itu tentunya akan mendukung peningkatan perekonomian di daerah ini," tukas Agustinus

[endar.agustyan]

Pelabuhan Tanjung Priok yang Baru Dibangun Agustus 2012

http://www.medanbisnisdaily.com/news..._agustus_2012/

MedanBisnis – Jakarta. Pelabuhan Kalibaru yang digadang-gadang menjadi pelabuhan baru pengganti Tanjung Priok, Jakarta Utara, mulai dibangun Agustus 2012. Pelabuhan yang dijuluki sebagai "The New Tanjung Priok" ini akan menelan dana hingga US$ 2,5 miliar.
"Kita akan mulai pembangunannya Agustus 2012, kita juga tetap menunggu proses AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) sampai dengan bulan Oktober 2012.

Dana investasinya tahap pertama kita butuh US$ 2,5 miliar, Kita tunggu kontraktor asing, satu adalah kita ajak dan kita berpartner dengan Shipping Line," kata Presiden Direktur PT Pelindo II RJ Lino, di Jakarta (16/7).

Dikatakan, kehadiran Pelabuhan Kalibaru akan melengkapi Pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok memegang peranan sentral dalam proses ekspor impor barang. Selama ini, Tanjung Priok menyumbang 70% kinerja ekspor impor di Indonesia.

"Jika Kalibaru jadi barang barang yang dikirim untuk ke West Afrika, Brasil dan Argentina lebih dekat dengan Selat Sunda daripada lewat Panama dan itu dekat dengan Kalibaru," Ungkap RJ Lino.

[endar.agustyan]

PELABUHAN PRIOK: Behandle baru milik Pelindo II segera beroperasi



http://www.bisnis.com/articles/pelab...era-beroperasi

JAKARTA: Pelindo II menyelesaikan pembangunan fasilitas untuk kegiatan pemeriksaaan fisik petikemas jalur merah (behandle) bertaraf pelayanan internasional yang berlokasi di lapangan penumpukan Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok.

Pantauan Bisnis hari ini, Kamis (19/7), penyiapan fasilitas tersebut sudah lebih 90% terselesaikan karena seluruh kegiatan pengecoran lapangan penumpukan petikemas seluas 5 Ha yang bisa menampung behandle 5000 s/d 6000 bok petikemas itu sudah rampung.

Selain itu fasilitas gedung kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan administrasi ekspor impor juga telah di operasikan.

Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Perdagangan Impor Ekspor KADIN DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, dengan adanya peningkatan fasilitas behandle di Graha Segara Pelabuhan Tanjung Priok itu, diharapkan memberikan efisiensi jasa pelayanan arus barang dan peti kemas khususnya untuk kegiatan importasi jalur merah.

“Pemeriksaan peti kemas impor kategori jalur merah perlu dilakukan secara ketat untuk menghindari praktek penyelundupan yang merugikan pendapatan keuangan negara,” ujarnya kepada Bisnis siang hari ini (19/7).

Dia mengatakan, sudah seharusnya PT Pelindo II selaku pengelola dan sekaligus operator Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan fasilitas behandle peti kemas bertaraf internasional untuk mendukung percepatan lalu lintas bongkar muat dari terminal peti kemas, sekaligus menekan ongkos logistik nasional.

Dia mengatakan, lapangan Graha Segara selama ini memang diperuntukkan bagi pelayanan behandle terhadap peti kemas impor jalur merah yang berasal dari Jakarta International Container Terminal (JICT) maupun terminal peti kemas Koja.

“Importasi kategori jalur merah melalui Priok selama ini rata-rata hanya 15%, sedangkan sisanya importir jalur hijau dan prioritas,” tuturnya.

Widijanto mengatakan, pihaknya mendukung upaya seluruh kegiatan behandle petikemas impor jalur merah dilakukan satu atap di lokasi behandle Graha Segara tersebut.

"Dengan begitu lapangan JICT maupun TPK Koja bisa dipergunakan sebagai buffer peti kemas ekspor,"ujarnya.

Dia mengatakan pelaku usaha merespon positif hadirnya fasilitas behandle yang di deklair berstandar pelayanan internasional di Pelabuhan Tanjung Priok itu.

“Lokasi behandle Graha Segara itu sangat membantu kinerja operator terminal peti kemas di pelabuhan Priok yang saat ini terkendala dengan keterbatasan lahan penumpukan,untuk itu perlu dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Untuk optimalisasi fasilitas,imbuh Widijanto, seluruh kegiatan pemeriksaan fisik peti kemas kategori jalur merah bisa di laksanakan di lokasi behandle Graha Segara tersebut dengan pola satu atap untuk mempermudah pengawasan kepabeanan, sekaligus memberikan efisensi dan kepastian ongkos logistik melalui pelabuhan.



Standar internasional
Direktur Eksekutif Graha Segara M.Roy Rayadi di konfirmasi Bisnis mengatakan, standar pelayanan dan fasilitas di lokasi behandle yang dioperasikannya mengacu pada standar internasional sebagaimana yang diterapkan di pelabuhan-pelabuhan dunia, sehingga pemilik kargo impor jalur merah tidak perlu lagi antre secara manual menunggu barangnya selesai di behandle/periksa fisik.

“Mereka (importir) cukup memantau layar monitor yang kami siapkan di ruang tunggu kantor pelayanan behandle untuk mengetahui kondisi barangnya sudah sampai dimana dikerjakan. Jadi semuanya kita terapkan sistem informasi secara elektronik,” paparnya.

Sedangkan untuk kegiatan pembayaran (billing) kegiatan behandle telah disiapkan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari sejumlah mitra perbankan nasional di lokasi dengan fitur tersendiri. “Semua itu untuk memudahkan pelayanan pengguna jasa,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang, mengintruksikan para pemilik barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai,untuk segera mengeluarkan barangnya guna menghindari terjadinya kepadatan penumpukan di dalam pelabuhan.

“Importasi akan meningkat menjelang kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Oleh sebab itu semua pihak termasuk operator terminal petikemas harus mengantisipasi sejak dini agar tidak terjadi kepadatan penumpukan barang di Pelabuhan,” ujarnya

[endar.agustyan]

Pengamat: Prioritaskan Pelabuhan Kalibaru, baru Cilamaya

http://jaringnews.com/ekonomi/umum/1...-baru-cilamaya

Rencana pemerintah membangun proyek Pelabuhan Cilamaya, nyaris berbenturan pengembangannya dengan Proyek Kalibaru Tanjung Priok.

JAKARTA, Jaringnews.com - Kalangan Pengamat Ekonomi menilai Proyek Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, penting diprioritaskan pengembangannya. Pasalnya, daya tampung peti kemas di pelabuhan tersebut tidak memungkinkan lagi.

"Jika dipandang secara kacamata ekonomi, pengembangan di luar Pelabuhan Internasional dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun jika pelabuhan Internasional secara infrastruktur belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal, sudah sepantasnya untuk dapat diprioritaskan pengembangannya," kata Pengamat Ekonomi, Aviliani, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (21/7).

Aviliani menegaskan, terkait rencana pemerintah akan membangun proyek Pelabuhan Cilamaya Kerawang, Jawa Barat, nyaris berbenturan pengembangannya dengan Proyek Kalibaru Tanjung Priok.

"Pemerintah semestinya dapat memprioritaskan pelabuhan Internasional dahulu, dalam hal ini Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya sebagai Pelabuhan Internasional sekaligus gerbang utama arus ekspor impor dapat memberikan kapasitas yang memadai. Sehingga sebagai negara maritim tidak dipermalukan dunia, karena minimnya infrastuktur pelabuhan tersebut," terangnya.

"Tetapi kalau pelabuhan di luar dari pelabuhan internasional, itu boleh dibangun dimana saja, dimana ada konektifitas antar satu daerah sehingga ini membantu untuk mengurangi inflasi, menurut saya yang harus ditetapkan adalah yang paling urgent dulu, jadi semua tidak bisa berbarengan," sambung Aviliani.

[BudakBandel]

wow tritnya camod endar lengkap bener
mantap brath

[endar.agustyan]

Originally Posted by BudakBandel

wow tritnya camod endar lengkap bener
mantap brath

makasih brath, biasa aja brath, kita share bersama disini

[endar.agustyan]

SBY: Penambahan Dermaga Pelabuhan Merak Saya Mau 2013 Selesai
Luhur Hertanto - detikfinance
Kamis, 02/08/2012 18:59 WIB

http://finance.detik.com/read/2012/0...lesai?f9911023

Jakarta - Presiden SBY menuturkan berbagai proyek yang akan tuntas dalam waku dua tahun ke depan. Antaralain Bandara Kuala Namu di Medan, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan penambahan dermaga di Merak.

"Untuk di Pelabuhan Merak, saya mau 2013 sudah selesai. Kalau tidak ditambah dermaganya, tidak akan selesai masalahnya dan terus berulang," tegas SBY di Kantor PT Angkasa Pura II, Komplek Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (2/8/2012).

Menurutnya berbagai proyek infrastruktur perhubungan, dikebut di berbagai daerah. Tetapi yang tidak kalah penting adalah pengadaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menjadi awak yang profesional untuk pastikan keamanan transportasi.

"Keamanan transportasi adalah agenda penting yang harus terus dijalankan. Sebab kalau petugas lalai, bisa buruk akibatnya," kata SBY.

Peningkatan kualitas SDM juga berarti pelayanan yang lebih baik. Termasuk untuk lebih memenuhi ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang ada.

"Kalau masih ada yang delay saya minta diperbaiki dan perbaiki lagi. Tapi beritahukan ke penumpang duduk perkaranya sehingga mengerti apa penyebab terlambat jasa angkutan itu," sambung SBY.

[endar.agustyan]

Kemenhub kucurkan Rp 5 Miliar untuk proyek pelabuhan

Marine transportation

http://www.tender-indonesia.com/tend...613&cat=CT0005

(Sumatera Utara) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengucurkan dana tambahan untuk proyek Pelabuhan Oswald Siahaan di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 5 miliar.

Proyek yang terletak di Labuan Angin, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan selesai pada 2030. Tambahan dana sebesar Rp 5.165.870.000, merupakan tahap kelima, sehingga total dana yang telah dikucurkan sekitar Rp 45 miliar.

"Proyek ini multiyears (berkelanjutan), rencananya dibangun di atas lahan 6 hektare. Kami berharap Pemkab Tapteng dapat menyelesaikan sengketa lahan di atasnya, supaya proyek berjalan lancar," kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Tumbaksyah Sagala.

Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang mengatakan, siap menyediakan lahan dan menyelesaikan masalah ganti rugi agar tidak ada sengketa di kemudian hari. "Itu cuma berpindah nama saja. Jangankan 6 hektare, kami siap memberikan 100 hektare," katanya.

Namun Bupati meminta supaya Kemenhub serius untuk memberikan bantuan pembangunan ke Tapteng. Kalau bisa, pembangunan yang direncanakan selesai 2030, bisa dipercepat menjadi tahun 2013 atau paling lambat 2014. "Tahun ini saya sudah minta PU Tapteng untuk merancang pengerasan dan perbaikan jalan menuju dermaga," tutur Bupati.

Bupati menambahkan, Pemkab Tapteng pun telah melayangkan proposal permohonan tertulis ke Kemenhub supaya proyek pembangunan pelabuhan Oswald Siahaan segera diselesaikan.

Kami menyampaikan proposal senilai Rp 525 miliar, secara konprehensif, supaya tahun depan proyek ini bisa selesai," tukasnya.

.

[endar.agustyan]

Bupati Tapteng targetkan Pelabuhan Oswald rampung 2013

http://daerah.sindonews.com/read/201...d-rampung-2013

Sindonews.com - Untuk mempercepat pembangunan Dermaga Oswald, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang menyurati Kementerian Perhubungan RI untuk segera menggelontorkan dana pembangunan. Bupati menargetkan, Pelabuhan Oswald yang menjadi urat nadi perekonomian Tapteng bisa rampung tahun depan.

Untuk proyek multiyears ini, Kemenhub telah menggelontorkan dana Rp45 miliar. sayangnya proyek tersebut terganjal sengketa lahan sehingga pembangunannya terancam molor.

"Kami berharap Pemkab Tapteng dapat menyelesaikan sengketa lahan supaya proyek dapat berjalan lancar,” kata Direktorat Jenderal (Dirjend) Perhubungan Laut Tumbaksyah Sagala saat pemancangan tiang pelabuhan di lokasi proyek, Sabtu 28 Juli 2012.

Mengenai masalah tersebut, Bupati menjamin pihaknya akan segera menyelesaikannya asal pembangunan bisa dipercepat. "Jangankan 6 hektare, kami siap memberikan 100 hektare. Karena itu cuma masalah berpindah nama saja,” katanya.

Keseriusan Pemkab Tapteng dalam percepatan pembangunan dermaga terlihat dari upaya Bupati untuk membenahi infrastrukturnya. Tahun ini Bupati sudah meminta PU Tapteng untuk merancang perkerasan perbaikan jalan menuju dermaga.

“Kami menyampaikan proposal senilai Rp525 miliar, secara konprehensif, supaya tahun depan (pelabuhan) ini bisa selesai,” tukas Bupati.

Kemenhub sendiri menargetkan Dermaga Oswald rampung pada 2030. Saat ini pembangunnnya sudah menyelesaikan empat tahap dengan anggaran Rp45 miliar. Untuk tahap kelima, Kemenhub kembali menggelontorkan Rp5,1 miliar.

[endar.agustyan]

Proyek Pelabuhan Peti Kemas Kalibaru Tersandera Birokrasi
Kamis, 02 Agustus 2012 | 21:23

http://www.beritasatu.com/ekonomi/63...birokrasi.html

Sikap Kemenhub sangat bertentangan dengan berbagai pernyataan yang sering dilontarkan.

Pembangunan Pelabuhan Kalibaru di Tanjung Priok mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidakjelasan.

Sesuai jadwal, groundbreaking seharusnya sudah dilakukan Juli lalu, namun hingga kini kegiatan itu mangkrak.

Hal ini diakibatkan belum adanya keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait batas waktu konsesi yang diminta oleh PT Pelabuhan Indonesia II selaku pelaksana proyek.

“Dengan sikapnya yang hingga saat ini belum memutuskan batas waktu konsesi, Kemenhub sesungguhnya telah menyandera proyek Pelabuhan Kalibaru,” kata Juru bicara Tim Pengawas Independen Proyek Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, Siswanto Rusdi, dalam siaran persnya di Jakarta, hari ini.

Sikap Kemenhub itu, lanjut Rusdi, terasa sangat bertentangan dengan berbagai pernyataan yang sering dilontarkan. Kemenhub sebelumnya kerap menyataka,n jika terminal Kalibaru tidak segera dibangun, Pelabuhan Tanjung Priok akan mengalami stagnasi yang parah, sehingga perekonomian nasional dapat terganggu.

“Yang terjadi, dengan alasan belum tuntasnya studi terkait masa konsesi Kalibaru, pembangunan terminal Kalibaru kini terkatung-katung. Kemenhub ini maunya apa sih?” kata Siswanto.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya mengungkapkan, penyiapan pelabuhan perlu studi yang matang termasuk kebutuhan pelabuhan yang akan dibangun.

Siswanto, yang juga Direktur The National Maritime Institute (Namarin) itu mengusulkan, agar pembangunan terminal peti kemas Kalibaru dapat diselamatkan dan kembali dapat berjalan sesuai jadwal. Salah satunya dengan melibatkan operator terminal peti kemas yang saat ini beroperasi di Tanjung Priok.

“Caranya dengan menugaskan operator yang ada untuk membangun Kalibaru sebagai bagian dari peningkatan kapasitas mereka,” kata Siswanto.

[endar.agustyan]

Pemprov DKI diajak kembangkan dermaga cruise

Marine transportation

http://www.tender-indonesia.com/tend...593&cat=CT0005

Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok mendorong kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menarik investor pengembangan kawasan perairan Ancol Timur Jakarta Utara sebagai fasilitas dermaga khusus kegiatan sandar kapal penumpang dan wisata (cruise).

Kepala OP Tanjung Priok Sahat Simatupang mengatakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan perairan Ancol Timur masih termasuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLK) kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itun sesuai dengan UU No:17/2008 tentang Pelayaran, pengembangan fasilitas tersebut dikoordinasikan dengan Otoritas Pelabuhan.

"Pemerintah melalui OP akan memberikan konsesi investasi di kawasan tersebut bagi investor. Saat ini kami merasa perlu melibatkan Pemprov DKI dalam hal pengembangannya," ujarnya.

Merujuk pada semangat otonomi daerah, kata Sahat, Pemprov juga perlu dilibatkan dan diberikan ruang dalam pengembangan maupun investasi pengelolaan kegiatan jasa transportasi laut dan kepelabuhanan.

Sebelumnya, pengembangan kawasan perairan Ancol Timur pernah digagas sejumlah investor dan Pemprov DKI melalui rencana membangun terminal peti kemas atau Jakarta New Port (JNP).

"Tetapi saat ini kami akan kembangkan untuk pelayanan sandar kapal cruise bertaraf internasional di kawasan tersebut," paparnya.

Kantor OP Tanjung Priok, lanjutnya, sedang mempersiapkan persyaratan administratif berkaitan dengan pengembangan kawasan tersebut dan terlebih dahulu akan di sampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut.

"Setelah proses administratif rampung, dilanjutkan dengan kegiatan study, amdal maupun design yang diharapkan bisa dilakukan tahun ini juga," tuturnya

[endar.agustyan]

Dahlan Iskan Gagas Pelabuhan Terbesar di Papua

http://www.tempo.co/read/news/2012/0...besar-di-Papua

TEMPO.CO, Wamena - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan pelabuhan terbesar di Papua. Menurut dia pelabuhan yang akan dibangun di Kabupaten Sorong itu memiliki kapasitas yang sama besar dengan pelabuhan di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ini proyek besar dan tidak main-main," kata dia usai meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Baliem II, Rabu, 1 Agustus 2012.

Dahlan mengatakan pelabuhan baru itu mampu menampung tiga ribu peti kemas setiap hari. Daya tampung itu jauh lebih besar ketimbang Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. "Di sana hanya bisa menampung 1.300 kontainer," ujarnya.

Pembangunan pelabuhan ini, kata Dahlan, merupakan salah satu perwujudan pembangunan koridor laut Timur-Barat dari Sorong, Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam, dan Medan. Ia optimistis pelabuhan itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lantaran bisa menekan harga jual komoditas konsumsi. "Ongkos kirim Jakarta-Papua bisa dipangkas setengahnya dan harga barang pun turun," katanya.

Rencananya pembangunan dan pengelolaan pelabuhan itu dilakukan PT Pelindo II dan PT Pelindo IV serta perusahaan pelat merah lainnya. Proyek pembangunan pelabuhan tersebut dimulai pada akhir 2012 selama dua tahun. "Pada awal 2014 sudah bisa beroperasi," ujarnya.

[endar.agustyan]

Pelabuhan Merak Pasang 35 CCTV

http://sindikasi.net/warta/pelabuhan...pasang-35-cctv

Pelabuhan Merak Pasang 35 CCTV, MERAK (Pos Kota) – Untuk memantau pergerakan arus mudik Lebaran 2012, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, akan memasang 35 kamera CCTV. Selain untuk mengawasi penumpang kapal, kamera tersembunyi yang akan dipasang di sejumlah titik di Pelabuhan Penyeberangan Merak juga diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Manajer Operasional ASDP Merak, Nana Sutisna, mengatakan, CCTV dipasang di sejumlah sudut yang banyak dilalui pemudik dan rawan akan tindak kejahatan. “Pemasangan CCTV ini diantaranya di sekitar loket, gang way, parkir kendaraan, loket kendaraan, serta perkantoran

[endar.agustyan]

14 Aug 2012 | Transportation Services
Dana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya US$ 1,03 Miliar

http://www.indonesiafinancetoday.com...-US-103-Miliar

JAKARTA (IFT) - Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang Jawa Barat diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$ 1,03 miliar dengan untuk pembebasan lahan sebesar US$ 2,36 juta. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bertujuan mendukung kegiatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Cirebon yang mengalami kelebihan kapasitas serta memiliki keterbatasan ruang ekspansi.

Kemal Heryandri, Direktur Direktorat Jenderal Pelabuhan dan Kelautan Kementerian Perhubungan mengatakan proses pembangunan Pelabuhan Cilamaya sudah masuk studi kelayakan, setelah itu baru akan mulai langkah desain. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya seperti Pelabuhan Kalibaru akan saling menunjang. "Kami akan bangun bersama-sama karena kondisinya memang sudah bottleneck pelabuhan itu," ujarnya.