partisusanti

Makassar - Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi harus diantisipasi dengan penguatan interkoneksi simpul-simpul perekonomian daerah melalui kelembagaan yang ada.

Sebelum perencanaan pembangunan kereta api trans Sulawesi, enam provinsi di Sulawesi sudah membentuk lembaga bernama Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) melibatkan gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Gorontalo, Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tenggara (Sultra) serta beranggotakan para bupati dan wali kota dan kalangan pengusaha.

“Sulawesi sudah punya BKPRS, harusnya lembaga ini difungsikan untuk mengintegrasikan potensi wilayah, pelibatan kelembagaan serupa juga dilakukan di negara-negara maju,” ujar Hamid Paddu, Pakar Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar kepada SP, Selasa (13/10).

Kereta api sebagai transportasi massal berbiaya murah memang merupakan solusi untuk menghubungkan simpul-simpul produksi antardaerah, memancing masuknya investasi, membuka industrialisasi terutama agroindustri dan menekan ketergantungan pada barang impor.

Menurutnya, infrastruktur yang akan mewarnai perkembangan roda perekonomian di Sulawesi itu sangat erat dengan kondisi menjelang Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang memerlukan kerangka pembangunan baru untuk mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pascaMillennium Development Goals (MDGs) berakhir 2015.

MGDs sebagai bagian dari program pembangunan nasional terkait dengan isu-isu mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan dan pembangunan hingga 2015, MDGs berakhir dan memasuki Sustainable Development Goals (SDGs) meliputi pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.

“Kita akan menghadapi bonus demografi menjelang Sustainable Development Goals, dimana usia produktif diatas 15 tahun akan sangat banyak dan ini pemberian alam yang harus dimanfaatkan untuk jangka waktu 20 hingga 25 tahun ke depan, sebelumnya kita menghadapi masalah dengan perbandingan 1 : 4, artinya, dalam satu rumah tangga hanya satu orang yang bekerja (produktif),” katanya.

Hamid berharap, rencana pemerintah membangun kereta api trans Sulawesi dapat segera terwujud karena infrastruktur itu akan membuka akses wilayah, membawa produksi antar daerah terhubung secara baik menuju pintu keluar barang dan jasa dengan skala angkut yang lebih tinggi, mempercepat lalu lintas barang, meningkatkan aksesibilitas, menekan biaya produksi, membuat skala produksi lebih tinggi dan mendorong keunggulan komparatif produk sehingga semua itu dapat memicu perkembangan ekonomi regional.

KA Kebutuhan Prioritas

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan antarkota di Pulau Sulawesi adalah kebutuhan prioritas dan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan transportasi dan kepadatan lalu-lintas.

“Transportasi massal harus segera disiapkan dan itu merupakan kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi masalah kepadatan lalu-lintas di semua kota di Sulawesi,” ujarnya.

Setiap tahun pertambahan jumlah kendaraan tidak sebanding lagi dengan infrastruktur jalan yang ada, kondisi ini terjadi di semua kota provinsi di Sulawesi dan masalah terbesar dialami di Makassar, salah satu kota keenam terpadat di Indonesia.

Permasalahan lalu-lintas makin kompleks dan harus dijawab dengan memberi ruang yang pantas untuk kehadiran transportasi massal yang lebih nyaman, menyiapkan fasilitas dan sarana penunjang, salah satu diantaranya adalah membangun jalur kereta api antarkota sebagai solusi yang tepat mengatasi masalah transportasi di Sulawesi.

Menurutnya, secara geografis Makassar sangat strategis sebagai center point perhubungan udara dan laut di tanah air, pusat distribusi barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Meningkatnya pergerakan orang dan barang di jalan, tidak hanya berdampak pada terjadinya kemacetan dan traffic jam pada hampir semua jalur di Makassar.

Mulai di Barru

Rencana pembangungan jalur kereta api di Sulawesi dimulai Juni 2014 dari Kabupaten Barru, sekitar 120 km (kilometer) arah utara Makassar, pembebasan tanah dan pengerjaan rel menggunakan dana APBD dan APBN.

Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare dilakukan sejak Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru oleh EE Mangindaan, Menteri Perhubungan ketika itu. Setahun kemudian Presiden Jokowi direncanakan hadir untuk menandai proses pekerjaan pembantalan rel namun batal.

Pada awalnya dibangun jalur tunggal, namun berubah menjadi jalur ganda karena lahan yang disiapkan mencukupi. Jalur ini direncanakan mempunyai 23 stasiun pemberhentian yaitu, Stasiun Tallo (Makassar), Parangloe, Mandai, Maros, Pute, Lempangan, Pangkajene, Bungoro, La’bakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle, Tanete Rilau, Barru, Garongkong, Pelabuhan Garongkong, Takkalasi, Soppengriaja, Palanro, Malusettasi, Kupa, Lumpue, Soreang.

Tahap awal pembangunan telah membebasan 30 kilometer lahan di wilayah Kabupaten Barru, biayanya ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 108 miliar. Untuk tahap kedua, lahan yang akan dibebaskan sepanjang 70 kilometer di wilayah Pangkep dan Maros dengan anggaran Rp 200 miliar dari APBN.

Mangindaan dan Syahrul juga telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) Pembangunan Kereta Api Nasional Lintas Antarkota Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) bersamaan itu dilakukan MoU pengembangan pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru.

Jalur kereta api yang dibangun direncanakan bisa berakses dengan simpul transportasi laut, darat dan udara untuk memperlancar arus transportasi barang dan jasa di semua kota.

Rencana pembangunan jalur kereta api di Sulawesi ini sempat mengecewakan, menurut Mangindaan ini rencana yang sudah cukup lama, saat dia masih menjadi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), beberapa kali melakukan penandatanganan MoU dengan para gubernur tetapi tidak ada realisasi.

Presiden Joko Widodo optimis jaringan induk kereta api di Sulawesi yang direncanakan sepanjang lebih 1.200 km akan terealisasi secara bertahap, melintasi semua kota di Sulawesi. Saat ini pekerjaan tahap awal telah berjalan untuk jalur Makassar-Parepare sepanjang 150 km, menyusul pembangunan tahap II dari Manado-Bitung sepanjang 80 km.

Sejarah Kereta Api di Sulsel

Sejarah perkeretaapian di Sulsel bukan baru, moda angkutan massal itu sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda, ketika itu perusahaan Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM). Jawatan perkeretaapian yang dipimpin Ir JP de Bordes, membangun jaringan sepanjang 47 km dari Makassar - Takalar, beroperasi mulai 1 Juni 1923.

Jawatan ini juga membangun jaringan Makassar-Maros, akan tetapi belum sempat pekerjaan jaringan itu tuntas, terjadi Perang Dunia II, proyek itu pun terbengkalai dan pemerintahan beralih ke tangan Jepang.

Ketika Jepang berkuasa, semua jaringan kereta api di Sulawesi dibongkar lalu dipindahkan ke negara Myanmar, inilah masa berakhirnya perkeretaapian di Sulawesi. Setelah lebih 90 tahun barulah dirintis kembali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan komitmen untuk membangun transportasi massal trans Sulawesi itu makin dipertegas pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo.













http://www.beritasatu.com/nusantara/...diperkuat.html