PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini - Page 4

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:18 PM

Presiden Jokowi Berencana Hapuskan Dividen BUMN
http://economy.okezone.com/read/2014...n-dividen-bumn

Quote:

JAKARTA - Guna mengembangkan aksi korporasi dan ikut andil di dalam pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menghapus setoran bagi hasil keuntungan atau dividen bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

"Jika mungkin, BUMN itu tidak ada dividen. Supaya BUMN itu bisa berkembang cepat untuk melakukan berbagai program-program pembangunan infrastuktur dan lain-lain," kata Sofyan.

Sofyan menjelaskan, arahan dari Presiden Jokowi ini karena menginginkan para BUMN lebih besar dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya selama ini, tidak semua BUMN mendapatkan keuntungan dalam hal bisnisnya.

"Jadi jika mungkin ya BUMN itu tidak diambil dividen. Bapak Presiden berpendapat bahwa jauh lebih efisien kalau dividen itu tetap di BUMN sehingga BUMN bisa melakukan investasi yang banyak di infrastruktur," tegasnya.

Selain itu, untuk membesarkan BUMN ini, pemerintah pun berencana agar BUMN ini dapat suntikan modal dari pemerintah. Modal ini digunakan untuk mendorong BUMN menjadi ujung tombak pembangunan dalam negeri.

"Di samping itu juga nanti akan diupayakan PNM yang banyak melalui BUMN karena proses pemilihan proses pembangunan infrastruktur itu jauh lebih efisien lebih cepat," tukasnya.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:22 PM

Pengurangan Dividen, Vitamin Buat BUMN
http://economy.okezone.com/read/2014...amin-buat-bumn

Quote:

JAKARTA - Pemerintah berwacana akan mengurangi setoran dividen untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2015. Hal itu disambut antusias oleh Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji.

"Ini akan berdampak sangat baik. Kemampuan keuangan otomatis jadi akan bertambah. Alhasil potensi untuk utangnya jadi menurun," tutur Nur ketika hendak menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Nur menambahkan, perusahaan-perusahaan BUMN juga akan mempunyai dorongan internal untuk membangun perusahaannya. Dengan begitu keuangan akan semakin sehat.

"Dampaknya kemampuan keuangan BUMN akan jadi bagus. Akan ada daya internal untuk membangun," pungkasnya.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:25 PM

Sofyan Djalil Sebut Peralihan Premium ke Pertamax Luar Biasa
http://economy.okezone.com/read/2014...max-luar-biasa

Quote:

JAKARTA - Dengan naiknya harganya Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, konsumsi BBM non subsidi, khususnya Pertamax melambung tinggi karena disparitas harga yang tidak terlalu jauh.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut peralihan konsumsi BBM subsidi ke BBM non-subsidi mencapai 50 persen dari yang biasanya.

"Luar biasa sekali peralihannya dari Premium ke Pertamax. Konsumsi pertumbuhan pertamax hampir 50 persen. Cukup bagus," tegas Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurut Sofyan, dengan disparitas yang tidak terlalu jauh, membuat pola pikir masyarakat berubah dan beralih ke Pertamax yang mempunyai kualitas yang lebih bagus.

"Artinya orang mulai merespons selisih harga yang nggak banyak itu mulai menggunakan Pertamax," sebutnya.

Terkait penurunan harga Pertamax, Sofyan menyerahkan semuanya kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur. Harga Pertamax ini mengikuti harga minyak dunia.

"Itu keputusan Pertamina. Yang penting sekarang harga yang subsidi. Sekarang kita akan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dengan peralihan konsumsi ini memperkirakan impor premium berkurang.

"Sebenarnya baru sedikit ya, karena sudah menjelang akhir tahun. Jadi tetap ada kemungkinan short satu minggu terakhir, kita akan atasi," pungkasnya.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:27 PM

Pengusaha Gula Minta Pemerintah Buka Keran Impor
http://economy.okezone.com/read/2014...ka-keran-impor

Quote:

JAKARTA - Industri gula rafinasi berlomba-lomba meminta kepada pemerintah untuk membuka keran impor raw sugar. Permintaan tersebut didasarkan pada imbas dari kelangkaan bagan baku yang dihadapi oleh industri gula rafinasi.

Industri gula rafinasi berharap pemerintah mengabulkan kuota impor raw sugar sebanyak 3,2 juta ton di tahun depan.

"Empat dari 11 pabrik gula rafinasi sudah berhenti karena kesulitan bahan baku, yang dikhawatirkan kelangkaan bahan baku ini akan berimbas pada berkurangnya ketersediaan barang untuk industri makanan dan minuman di tahun depan," ungkap Ketua Umum AGRI, Wisnu Hendraningrat dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurutnya, pemerintah harus mulai melihat impor gula memiliki dua sisi. Satu sisi pemerintah jangan membuka lebar impor gula untuk melindungi industri gula tebu nasional. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus bisa menjaga ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri.

"Pemerintah, industri gula tebu dan industri gula rafinasi harus sesegera mungkin mewujudkan konsep cross ownership, konsep ini akan memberikan solusi jangka panjang terhadap semua pihak," jelasnya.

Dalam perjalanannya konsep tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada petani karena tidak ada lagi persaingan antara gula rafinasi dan gula konsumsi.

"Dengan adanya konsep cross ownership dan percepatan perluasan lahan tebu, maka akan terwujud industri gula yang kuat dengan pabrik raw gula yang mantap dan pabrik tebu yang mumpuni," tandasnya.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:31 PM

Ekspor Tambang ke Jepang Tak Lagi Terhambat
http://economy.okezone.com/read/2014...lagi-terhambat

Quote:

JAKARTA – Pemerintah sempat menghentikan ekspor bahan tambang mentah ke Jepang. Pasalnya, para perusahaan tambang tersebut diwajibkan memiliki smelter.

Staf Khusus Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gusmardi Bustomi mengungkapkan, ekspor bahan pertambangan ke Jepang sudah tidak lagi bermasalah.

"Sejak pemerintahan baru belum ada komunikasi dan pendekatan dan beranggapan pemerintah Jepang tidak mempermasalahkan," ujarnya di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Dia mengatakan, perusahaan yang sudah berkomitmen membangun smelter bisa melakukan kegiatan ekspor lagi.

"Mereka yang sudah bangun smelter akan bisa ekspor nikel lagi dengan BK rendah sehingga suplai ke Jepang tidak terganggu lagi, balik ke normal lagi. Semoga ke depannya Jepang tidak akan gugat lagi, mudah-mudahan ga ada masalah," ucapnya.

Menurut dia, sebelumnya juga sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa waktu lalu ada langkah-langkah yang diambil Kemenkeu tentang pajak ekspor. Yang bentuknya tentu bertahap sesuai dengan hasil yang dihasilkan perusahaan pertambangan," tandasnya.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:34 PM

336 Pasar Tradisional Bakal Direvitalisasi pada 2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...sasi-pada-2015

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menyusun langkah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna merealisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina mengatakan, pihaknya menargetkan 336 pasar tradisional akan direvitalisasi pada 2015. Adapun anggaran untuk revitalisasinya akan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dimasukan dalam anggaran kementerian 2015.

"Dalam program 2015, ada dana alokasi khusus Kemendag untuk ke 336 pasar karena akan ada 336 kabupaten kota yang kita alokasikan. Nanti ditambah dari kementerian lagi. Kalau kurang dari 1.000 (pasar) kita akan usulkan untuk ditambah," ujar Srie di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Dia menjelaskan, untuk mencapai target revitalisasi 1.000 pasar per tahun, Kemendag telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Hal ini karena program revitalisasi pasar bukan hanya dilakukan oleh Kemendag.

Menurut Srie, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian telah mempunyai program pembangunan pasar petani, Kementerian Koperasi dan UKM punya program bantuan sosial bagi pasar di wilayah kecamatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program revitalisasi pasar nelayan dan sebagainya.

"Itu kami integrasikan, dan sudah rapatkan. Jadi bukan hanya Kemendag yang melakukan revitalisasi pasar khususnya pada 2015, karena sudah ada anggarannya masing-masing," kata dia.

Srie mengungkapkan, selama 4 tahun terakhir, Kemendag telah menyelesaikan revitalisasi 583 pasar. Usai direvitalisasi, pasar-pasar kemudian serahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

"Ke depan, konsep revitalisasinya seperti perbaikan secara fisik, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, revitalisasi budaya, bagaimana pasar tradisional menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial," tandasnya. (Dny/Ahm)

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:39 PM

Ini Manfaat Pengurangan Subsidi BBM Bagi Rakyat RI
http://bisnis.liputan6.com/read/2141...bagi-rakyat-ri

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Langkah tersebut diambil karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Indonesia terus membakar ratusan triliun uang buat memberi subsidi BBM padahal negeri ini membutuhkan dana besar untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur.

“Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” jelas Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara pada 17 November silam.

Berdasarkan perhitungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 1.300 triliun untuk subsidi BBM dalam lima tahun terakhir. Angka itu jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur dan kesehatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehjahteraan rakyat.

"Kalau dibandingkan untuk bangun infrastruktur kalah besar. Untuk anggaran kesehatan saja hanya Rp 400 triliun untuk lima tahun terakhir. Ini jumlah yang dibakar malah lebih besar dibanding untuk mengurus kesejahteraan rakyat," tandas Sudirman.

Kini dengan adanya kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif. Bagaimana tidak, Kementerian Keuangan menghitung kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan hingga Rp 140 triliun pada tahun depan.

Lalu apa saja manfaat pengurangan subsidi BBM bagi rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan?

1. Proyek Jalan

Pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan akan membangun jalan baru 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km dan memelihara jalan yang eksisting sepanjang 46.770 km.
2. Bandara dan pesawat perintis

Membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 6 lokasi.

3. Pelabuhan

Pemerintahan Jokowi akan membangun 24 pelabuhan baru, pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi, dan pengadaan 26 kapal barang perintis.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan menyediakan dua kapal ternak, 500 unit kapal rakyat, serta kapal penyeberangan perintis 50 unit.
4. Kereta Api

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
5. Tansportasi umum

Membangun BRT (Bus Rapid Transit) di 29 kota serta angkutan massal cepat di kawasan perkotaan terdiri 6 kota metropolitan, 17 kota besar.
6. Pertanian

Membangun 30 waduk baru, pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi 1 juta hektare (ha) serta rehabilitasi 3,3 juta ha jaringan irigas
7. Energi

Sektor Migas

Pembangunan dua kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel dan perluasan kilang minyak dua lokasi di Cilacap dan Balongan.
Pembangunan FSRU di lima lokasi di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung. Kemudian jaringan gas kota ke 90 ribu sambungan rumah serta gas bumi untuk 600 ribu nelayan.

Sektor listrik

Membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt (MW) dan mendirikan 33 pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan begitu, tingkat rasio elektrifikasi nasional menjadi 96,6 persen.
8. Teknologi

- Jangkauan pita lebar (bandwidht) di 100 kabupaten/kota.

- Pengembangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan dan e-logistik.

9. Perumahan

Membangun rusunawa 5.257 twinblok untuk 515.711 rumah tangga, bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 juta rumah tangga, penanganan kawasan kumuh 37.407 ha serta memberikan fasilitas kredit perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga.
10. Ketahanan air

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik) dan SPAM di pedesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa).
11. Pengolahan Limbah

- Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kabupaten dan terpusat di 430 kota/kabupaten.
- Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kabupaten.
- Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sanitari landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kabupaten dan fasilitas 3R terpusat dan komunal di 294 kota/kabupaten.
Jaringan sosial

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis.

Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Jumlah tersebut akan bertambah karena data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika jumlah penerima BSM 18 juta orang, maka Kartu Indonesia Pintar bisa 24 juta penerima bantuan.
b. Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.

KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.

Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.

Jumlah penerima KIS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tak masuk data penerima bantuan iuran seperti para gelandangan yang ada di bawah jembatan.
c. Kartu Keluarga Sejahtera

Program Simpanan Keluarga Sejahtera akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.

Tak hanya kartu, warga kurang mampu akan mendapatkan Kartu handphone (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera.

Setiap keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Kartu ini akan dibagikan kepada lebih dari 1 juta keluarga kurang mampu. (Ndw)

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:41 PM

Fokus penghematan anggaran, pemerintah kurangi cari utang
http://www.merdeka.com/uang/fokus-pe...ari-utang.html

Quote:

Merdeka.com - Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tidak akan menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan pembangunan negara akan difokuskan dari dana penghematan kenaikan harga BBM subsidi.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan dana pembangunan yang dimasukkan dalam APBN juga akan diambil dari hasil penghematan anggaran yang telah dicanangkan Presiden Jokowi dari pertama menjabat.

"Untuk pembiayaan tahun 2015 untuk sementara ini masih menggunakan target APBN 2015. Dengan adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan defisit APBN-P 2014, yang kemudian berlanjut pada penurunan target pembiayaan dari Surat Berharga Negara," ucap Bambang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/11).

Bambang mengakui perekonomian dunia termasuk Indonesia saat ini dibayangi rencana kebijakan bank sentral Amerika atau The Fed yang akan meningkatkan suku bunga. Hal ini diakui akan mempengaruhi cost of fund negara berkembang termasuk Indonesia.

"Dan itu tentunya jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembiayaan di tahun depan," tutupnya singkat.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:45 PM

Pertamina Garap Kilang Baru di Bontang dan Tuban
http://economy.okezone.com/read/2014...tang-dan-tuban

Quote:

JAKARTA - Direktur PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengaku perseroan akan membangun dua kilang baru. Hal ini dilakukan lantaran kapasitas kilang perseroan saat ini hanya 800.000 barel per hari.

Padahal, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional per harinya mencapai 1,6 juta barel per hari. Dia menyebutkan Pertamina akan membangun kilang baru yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timu dan Tuban, Jawa Timur.

"Lokasinya ada di Bontang bersampingan dengan fasilitas kilang LNG Bontang. Kedua, lokasinya di Tuban yang memanfaatkan fasilitas kilang TPPI," ungkapnya di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Di sisi lain, dirinya juga menyebutkan Pertamina akan membangun kilang kecil di Indonesia bagian timur yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM ke wilayah timur.

"Untuk mengefisienkan distribusi BBM ke daerah timur Indonesia," lanjutnya.

Pihaknya juga menuturkan rencana pembangunan kilang minyak baru dilakukan karena kilang berusia 20 tahunan dan tidak efisien. "Akibatnya total kita impor BBM mencapai 52 persen," tukasnya.

nonasakamoto · 3rd December 2014, 10:49 PM

Kemendag Rencanakan Revitalisasi Pasar Tradisional
http://economy.okezone.com/read/2014...ar-tradisional

Quote:

JAKARTA - Dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menyusun langkah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina menyatakan untuk tahun depan, pihaknya menargetkan 336 pasar tradisional akan direvitalisasi. Adapun anggaran untuk revitalisasinya,pasalnya bakal menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dimasukkan dalam anggaran kementerian 2015.

"Dalam program 2015, ada dana alokasi khusus Kemendag untuk ke 336 pasar karena akan ada 336 kabupaten kota yang kita alokasikan. Nanti ditambah dari kementerian lagi. Kalau kurang dari 1.000 (pasar) kita akan usulkan untuk ditambah," ungkapnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk mencapai target revitalisasi 1.000 pasar per tahun. Kemendag telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Lantaran, program revitalisasi pasar bukan hanya dilakukan oleh Kemendag.

Srie menjelaskan, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian telah mempunyai program pembangunan pasar petani, Kementerian Koperasi dan UKM punya program bantuan sosial bagi pasar di wilayah kecamatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program revitalisasi pasar nelayan dan sebagainya.

"Itu kita integrasikan, kita sudah rapatkan. Jadi bukan hanya Kemendag yang melakukan revitalisasi pasar khususnya pada 2015, karena sudah ada anggarannya masing-masing," ucap dia.

Dirinya menuturkan, jika selama 4 tahun terakhir, Kemendag telah menyelesaikan revitalisasi 583 pasar. Setelah adanya revitalisasi,maka pasar-pasar tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

"Ke depan, konsep revitalisasinya seperti perbaikan secara fisik, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, revitalisasi budaya, bagaimana pasar menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial," pungkasnya.

nonasakamoto · 4th December 2014, 08:32 PM

Semua Daerah Perbatasan Dialiri Listrik
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ialiri-listrik

Quote:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji, menargetkan semua daerah perbatasan di 47 titik segera mendapat pasokan listrik saat hari kemerdekaan tahun depan.
"Pokoknya 47 lokasi itu harus terang-benderang, targetnya 17 Agustus 2015," ujar Pamudji, Rabu (3/12/2014).
Alasan utama daerah perbatasan sulit mendapat listrik karena tidak ada akses infrastruktur. Dalam hal ini baik jalan maupun lahan untuk membangun pembangkit listrik belum tersedia. "Karena tidak ada jalan untuk ke sana," ujar Pamudji.
Dengan begitu, PLN berencana akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membuka jalan khusus daerah perbatasan. Selain itu, PLN juga akan menggandeng instansi terkait membuka pembebasan lahan.
"PLN tidak akan bangun listrik kalau jalannya tidak ada, nggak mungkin kita menanam tower di tengah hutan atau ladang penduduk kan tidak boleh," kata Pamudji.

nonasakamoto · 4th December 2014, 08:07 PM

Potensi Pendapatan Industri Capai Rp1.500 T
http://economy.okezone.com/read/2014...apai-rp1-500-t

Quote:

BATAM - Kementerian Perindustrian mendorong agar instansi pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan industri lokal.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Hardjanto menyebut bahwa potensi pendapatan untuk industri dalam negeri jika BUMN menggunakan produk dalam negeri mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

"Kita harus tingkatkan P3DN ini, baik di kementerian dan di BUMN. Karena belanja modal para BUMN ini capai Rp1.500 triliun, jadi itu betapa besarnya digunakan di dalam negeri, daripada impor," tegas Hardjanto di Batam, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Hardjanto mengakui, selama ini barang-barang yang digunakan didominasi oleh barang impor, terlebih bagi industri migas. Untuk itu, industri penunjang migas menjadi fokus pemerintah untuk segera dikembangkan.

"Ini akibat banjir impor, sulit dorong bangun industri di dalam negeri," jelasnya.

Menurutnya, saat ini angkat P3DN masih minim. Pihaknya menargetkan bisa mencapai 60-80 persen penggunaan produk dalam negeri.

"Sekarang masih sekira 25-30 persen. Makanya pengamanan ini sebagai langkah pendorong," pungkasnya.

(wdi)

nonasakamoto · 4th December 2014, 08:09 PM

Susi Pudjiastuti: Kita Ingin Dianggap oleh Dunia!
http://economy.okezone.com/read/2014...gap-oleh-dunia

Quote:

JAKARTA - Guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memperkuat peran penyuluh perikanan dengan memberikan apresiasi dan sertifikasi.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, para penyuluh ini memiliki peran penting untuk memacu daya saing para pelaku dunia perikanan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

"Sudah semestinya tempat penyuluhan ini diberikan perhatian, karena merekalah yang akan menjadi tangan perubahan," kata Susi saat membuka Gelar Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan, di Ballroom KKP, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Oleh karena itu, Susi mengatakan sertifikasi kompetensi para penyuluh perikanan, dan pelaku usaha perlu dipercepat agar siap dalam memasuki era MEA. Total 12 ribu lebih penyuluh yang akan diberikan sertifikat resmi secara berkala. Sedangkan untuk pelatihan, diselenggarakan dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK-3) yang diberikan berikan kepada seluruh stakeholder.

"Ini merupakan satu starting point, untuk melakukan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Kita ingin menjadi bangsa yang dihormati, dihargai dan dianggap oleh dunia," tandasnya.

nonasakamoto · 4th December 2014, 08:12 PM

Subsidi Listrik Dicabut Buat Bangun Infrastruktur
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...-infrastruktur

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan kebijakan pengurangan maupun pencabutan subsidi listrik pelanggan golongan 1.300 Va ke atas sangat bermanfaat untuk mengurangi beban anggaran subsidi yang terus membengkak.

Penghematan anggaran akan dialihkan untuk membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku belum mengetahui soal rencana pencabutan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga 1.300 Va.

"Belum ada pembicaraan soal itu. Saya belum tahu pastinya, tapi yang jelas subsidi itu hanya diberikan untuk golongan 450 Va sampai 900 Va, yang paling banyak dipakai masyarakat," tutur dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Terpisah, Deputi I Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Menko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus, berpendapat, pelanggan rumah tangga yang mengonsumsi listrik 1.300 Va masuk kategori kelas menengah alias cukup mampu.

"Kecuali yang 900 Va ke bawah, sebab subsidi kita harus makin tepat sasaran. Jadi kalau pengamatan kita, penikmat subsidi sudah nggak perlu lagi, ya kita hilangkan secara bertahap demi belanja yang lebih produktif," ujar dia.

Dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Kelistrikan, ada ruang penghematan dari implementasi kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi listrik mulai 1 Januari 2015 sekira Rp 8,4 triliun.

"Itu bisa buat bangun infrastruktur lebih banyak lagi. Subsidi energi makin lama makin terbatas, lalu pindahkan ke infrastruktur karena kita butuh dana sangat besar," ujarnya.

Bobby menyebut, dalam itungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lima tahun ke depan sebesar Rp 2.000 triliun.

"Itu artinya setiap tahun, kita perlu sekira Rp 300 triliun sampai Rp 400 triliun untuk membangun infrastruktur. Sayangnya alokasi belanja infrastruktur sekarang ini baru Rp 170 triliun lebih," jelas dia.

Terkait soal usulan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 Va sampai 900 Va yang sudah 10 tahun tanpa penyesuaian, Bobby menjawab singkat.

"Itu kan kelas masyarakat berpendapatan rendah yang memang harus dibantu. Jadi usulan (kenaikan) kita perlu perdalami dulu," imbuhnya.(Fik/Nrm)

nonasakamoto · 4th December 2014, 08:14 PM

Alasan RI Tak Perlu Turunkan Harga BBM Saat Minyak Anjlok
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...-minyak-anjlok

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Harga minyak dunia saat ini masih berkutat di bawah US$ 70 per barel. Namun di tengah menurunnya harga minyak tersebut, pemerintah justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Usai BBM naik, harga minyak masih melanjutkan tren penurunannya. Maka dari itu banyak kalangan yang mendorong pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM bersubsidi.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi, Faisal Basri mengungkapkan tidak harus pemerintah mengikuti harga minyak dunia yang turun untuk kebijakan mengenai subsidi.

"Kalau harga lebih tinggi dari pada ongkosnya, sisa laba bersih minyak, kita tabung. Itu bisa dilakukan pemerintah sehingga kalau harga minyak naik lagi, kita tidak perlu naikin karena pakai tabungan ini dulu‎," kata Faisal di Gedung Bank Indonesia, Kamis (4/12/2014).

‎Hal itu dapat dilakukan mengingat premium dan solar masih disubsidi oleh pemerintah. Berbeda jika hal itu untuk BBM non subsidi yang notabene selalu naik dan turun setiap dua minggu mengikuti harga minyak dunia.

‎Lebih lanjut menurut Faisal harga BBM bersubsidi saat ini sudah pas dalam hal membantu peningkatan anggaran pembangunan pemerintah dan disisi lain juga sesuai dengan porsi program kompensasi pemerintah.

"Harga sekarang yang Rp 8.500 per liter‎ itu sudah mendekati harga keekonomian lah, dan kalau lihat harga minyak itu jangan per hari atau per minggu, tapi 365 hari," tegasnya. (Yas/Ndw)

nonasakamoto · 4th December 2014, 08:18 PM

Pelayanan Publik Wajib Sediakan Tempat Penitipan Anak
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...penitipan-anak

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggara pelayanan publik, selain harus ramah terhadap masyarakat pengguna layanan, juga harus ramah dan nyaman bagi anak-anak. Karena itu, pemerintah mewajibkan seluruh unit pelayanan publik baik yang ada di pusat maupun di daerah menyediakan tempat penitipan dan tempat bermain anak-anak.

“Jadi ibu-ibu yang bekerja tidak kehilangan waktu untuk mengurus anak. Di tempat penitipan anak juga perlu disediakan ruang untuk menyusui,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi ketika melakukan blusukan ke sejumlah pelayanan publik di Bali, Kamis (4/12/2014).

Pelayanan publik merupakan pengejawantahan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yang tidak saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Tidak jarang ibu-ibu yang mengurus surat-surat ke unit pelayanan publik mengajak serta anak-anaknya, bahkan bayi yang masih kecil.

Kenyataan ini harus diantisipasi oleh aparatur negara, khususnya yang berada di garda terdepan yakni pelayanan publik. Menteri mengakui bahwa tidak sedikit pelayanan yang sebenarnya sudah bagus. Tetapi itu belum cukup, karena masyarakat akan terus menuntut pelayanan semakin bagus dan memuaskan.

Ketika meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Denpasar, Yuddy pun tampak menyapa seorang anak yang tengah bermain di tempat penitipan anak.

“Pelayanan publik harus ramah, professional, dan berintegritas. Instansi pemerintah juga wajib memberikan waktu lebih banyak untuk anak-anak,” ujarnya.

KemenPAN-RB kini juga tengah menyiapkan perangkat hukum mengenai pemotongan jam kerja bagi PNS perempuan. Hal ini dimaksudkan agar kaum ibu bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak. (Ndw)

nonasakamoto · 5th December 2014, 08:30 PM

Kemenhub Prediksi Arus Penumpang Natal & Tahun Baru Naik 4,88%
http://bisnis.liputan6.com/read/2143...-baru-naik-488

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan memperkirakan pengguna angkutan umum baik udara, laut, darat, kereta api dan Sungai Danau Penyeberangan (SDP) untuk Natal 2014 dan tahun baru 2015 bakal mengalami lonjakan sebesar 4,88 persen.

Prediksi kenaikan paling tinggi diperkirakan akan terjadi di angkutan SDP dengan peningkatan sebesar 9,06 persen dari tahun lalu yang sebanyak 2,3 juta penumpang menjadi 2,6 juta penumpang.

Sementara, peningkatan kedua terbanyak bakal terjadi di angkutan udara sebesar 5,85 persen, dari di tahun lalu 3,5 juta penumpang menjadi 3,7 juta penumpang.

Untuk angkutan jalan, diperkirakan akan ada lonjakan 5,78 persen dengan jumlah penumpang sebanyak 2,9 juta penumpang. Sementara tahun lalu pengguna angkutan jalan hanya 2,7 juta.

Perkembangan peningkatan sarana di angkutan laut membuat perkiraan Kemenhub pertumbuhan jumlah penumpang saat Natal dan tahun baru sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya hanya 882 ribu penumpang.

Sedangkan untuk angkutan kereta api diperkirakan mengalami kenaikan tipis hanya 1,1 persen dari tahun lalu 3,81 juta penumpang menjadi 3,85 juta penumpang.

"Perjalanan saat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 ini jangan dibandingkan dengan Idul Fitri, berbeda, kalau natal dan tahun baru itu persebarannya merata, tidak ke Jawa saja," kata‎ Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo di kantornya, Jumat (5/12/2014).

Maka dari itu secara total jumlah perkiraan penumpang di akhir tahun akan mencapai 14 juta pergerakan perorangan, meningkat dibandingkan tahun lalu hanya 13,3 juta penumpang. (Yas/Gdn)

Tags

Similar Threads
Thread	Thread Starter	Forum	Replies	Last Post
Pelaku Pasar Optimistis IHSG Mampu Tembus 6.200 di Akhir Tahun	je_tek	Business and Economy!	0	27th October 2017 02:01 PM
Pendapatan CEO Microsoft Tahun ini Naik 2,3 Juta Dolar AS	je_tek	Business and Economy!	0	19th October 2017 08:46 AM
Mentan Optimistis RI Tak Perlu Impor Beras Tahun Ini	je_tek	Business and Economy!	0	12th October 2017 11:39 AM
NCS Targetkan Pendapatan Melebihi Rp300 Miliar Tahun Ini	nonasakamoto	Business and Economy!	0	27th January 2015 11:14 AM
Pengembang Optimistis 2015 Tahun Baik Bagi Bisnis Properti	sucyresky	Business and Economy!	0	26th November 2014 09:55 AM

Thread Tools	Search this Thread
Show Printable Version Email this Page	Search this Thread: Advanced Search
Display Modes
Switch to Linear Mode Hybrid Mode Switch to Threaded Mode

Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)