PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:13 PM

Ini Rencana Pengembangan Angkutan Massal Pekotaan 5 Tahun ke Depan
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Tahun.ke.Depan

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang penyelesaian proyek-proyek strategis infrastruktur transportasi, salah satunya dengan pengembangan angkutan massal perkotaan.

"Pembangunan angkutan massal perkotaan di mana saja akan dibangun. Di Jakarta ada MRT, monorel di Surabaya dan Bandung. Ada kereta api perkotaan di 9 kota," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Bappenas, pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel yang akan dilakukan antara lain MRT Jakarta (utara-selatan dan barat-timur), monorel dan tram Surabaya, serta monorel Bandung.

Selain itu, kereta api perkotaan juga akan dikembangkan di 9 kota metropolitan, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.

Sementara Buss Rapid Transit (BRT) akan dikembangkan di 29 kota besar, diantaranya di Pekanbaru, Batam, Padang, Bogor, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Gorontalo, dan Ambon.

Pengembangan BRT meliputi pembangunan jalur khusus bus, pengadaan armada bus, pembangunan halte, dan pembangunan sistem kontrol/ATCS.

Bappenas memperhitungkan, anggaran yang dibutuhkan untuk sektor transportasi perkotaan 2015-2019 mencapai Rp 115 triliun. Pendanaan bersumber dari dukungan APBN sebesar Rp 90 triliun, APBD Rp 15 triliun, BUMN sebesar Rp 5 triliun, dan swasta Rp 5 triliun.

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:16 PM

Hemat BBM, Walikota Bogor Gowes dan Wakilnya Naik Angkot
http://news.liputan6.com/read/213843...ya-naik-angkot

Quote:

Liputan6.com, Bogor - Program Walikota Bogor Bima Arya melarang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bogor membawa kendaraan pribadi pada Hari Senin telah dilakukan hari ini. Ia pun berangkat menggunakan sepeda ke tempat kerjanya di Balaikota.

Walikota Bogor itu menggowes sepeda dari rumah dinas di Jalan Padjajaran menuju kantor Balaikota Bogor, bersama dengan rombongan pejabat lainnya.

Pantauan Liputan6.com, Senin (24/11/2014), dirinya berangkat gowes pukul 07.30 WIB menggunakan sepeda dari rumah dinasnya. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit bagi Bima untuk tiba di kantor Balaikota yang jaraknya sekitar 2 kilometer (km).

Sementara, Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman berangkat ke kantornya menggunakan angkutan kota (angkot). Ia pun terlihat melambaikan tangan untuk menghentikan angkot di depan rumah dinas, dan bergabung bersama penumpang lain.

Bima mengatakan, program sehari tanpa kendaraan pribadi ini bertujuan salah satunya untuk penghematan BBM. Sebab kemarin BBM telah mengalami kenaikan harga‎. "Selain itu, program ini juga untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor," kata dia di Balaikota Bogor, Senin (24/11/2014).

Bima menuturkan, selain kendaraan pribadi, kendaraan dinas juga tidak boleh dipakai hari ini. Program sehari tanpa kendaraan pribadi ini sifatnya masih intruksi atau imbauan, sehingga bagi PNS yang masih menggunakan kendaraan pribadi belum dikenai sanksi.

"Program ini masih percobaan, jadi belum ada sanksi. Tapi nanti kita akan buat catatan-catatan kecil bila ada kesalahan-kesalahan," ungkap dia.

Ia optimistis program ini akan berjalan dengan baik, karena atmosfer di Kota Bogor masih mendukung bagi para PNS untuk menggunakan sepeda menuju kantor. "Cuaca di Kota Bogor berbeda dengan tempat lain. Di sini udaranya masih bersih dan sejuk sehingga masih memungkinkan untuk membawa sepeda ke kantor," tutur dia.

Pantauan Liputan6.com, banyak PNS yang lebih memilih naik angkot ketimbang naik sepeda. Tempat parkiran di Balaikota Bogor terlihat sepi. Tidak ada tumpukkan kendaraan di parkiran baik roda dua maupun roda empat.

Pro-Kontra

Imbauan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto tentang pelarangan PNS menggunakan kendaraan pribadi saat ngantor pada hari Senin begitu terasa dampaknya. Lingkungan Balaikota Bogor menjadi bebas kendaraan baik dinas maupun pribadi.

Pantauan Liputan6.com, gerbang masuk Balaikota hanya terbuka setengah. Selain itu beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) terlihat berjaga di beberapa akses pintu keluar-masuk.

"Hari ini ada pemberlakuaan satu hari tanpa kendaraan di lingkungan Pemkot," ujar Nanang, salah satu petugas Sat Pol PP di Balai Kota Bogor.

Tak lama, Nanang pun mengarahkan kendaraan yang masuk untuk memarkirkan kendaraannya di lahan parkir gedung sebelah Pemkot.

Meski demikian, imbauan tersebut menuai pro-kontra dari masyarakat.

Nur, (42) salah satu PNS di Pemkot Bogor mengatakan sudah mengetahui adanya pemberlakuan satu hari tanpa kendaraan, melalui surat edaran.

"Kalau saya sih ngga masalah, soalnya setiap hari saya memang naik angkutan umum kalau ke kantor," papar dia.

Berbeda dengan Asep, juru parkir bank swasta yang gedungnya tepat bersebelahan dengan kantor pemerintahan kota Bogor.‎ Dirinya menilai imbauan wali kota terlalu berlebihan.

Asep mengaku kewalahan menata parkir, karena masih ada beberapa pegawai pemkot yang masih membawa kendaraan dan parkir di gedung sebelah. "Parkir di sini kan jadi sempit, untuk apa ada lahan parkir di balaikota? Peraturan yang aneh," kata Asep. (Tnt/Mut)

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:18 PM

RI Perlu Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...ya-air-terpadu

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Ketahanan air kini menjadi sorotan. Lantaran pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menyebabkan tingginya konflik penggunaan air.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekernaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi menuturkan, air yang berasal dari permukaan maupun air tanah memang punya peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seimbang dan berkelanjutan.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tinggi menyebangkan konflik penggunaan air besar seperti memburuknya kualitas air yang disebabkan oleh polusi, limbah industri rumah tangga, perkotaan, penurunan permukaan tanah dan meningkatnya bahaya banjir.

"Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor sumber daya air," ujar Mudjiadi, Senin (24/11/2014)

Ia menuturkan, kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada air. Undang-undang 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata Mudjiadi.

Melihat kondisi itu, beberapa instansi pemerintah mengadakan Indonesia Water Learning Week (IWLW). Program ini diadakan dalam rangka mendukung proses perencanaan pengelolaan air secara terpadu. Acara ini diadakan di Hotel Sultan mulai 24-26 November 2014 yang menyoroti betapa pentingnya air sebagai elemen kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Dengan menekankan ketahanan untuk Indonesia, IWLW tidak hanya melihat permasalahan yang ada pada saat ini saja, tetapi juga perkembangan tantangan di masa depan," ujar Mudjiadi. (Pew/Ahm)

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:25 PM

Seluruh Provinsi di Indonesia Sudah Tetapkan UMP dan UMK 2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...p-dan-umk-2015

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

"Semua sudah mengumumkan, terdiri dari 29 provinsi yang menetapkan UMP, dan empat provinsi yang menetapkan UMK. Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (23/11/2014).

Provinsi yang pertama kali menetapkan UMP 2015 adalah Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat menjadi yang paling terakhir. Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen.

Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi yang menaikkan UMP tertinggi dan Nusa Tenggara Timur yang terendah. "Kalau dikalkulasikan UMP rata-rata secara nasional Rp 1,78 juta. Angka ini hanya sekitar Rp 13.600 lebih rendah dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional," terang dia.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

"UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia. (Ndw)

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:34 PM

Pemerintah Bebaskan Biaya Akta Pendirian Koperasi
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...irian.Koperasi

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga membebaskan biaya akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro. Pembebasan biaya akta pendirian ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

"Kita sudah teken MoU (nota kesepahaman) dengan teman-teman notaris bagaimana semangat koperasi tumbuh lagi, membuat usaha mikro bergeliat," kata Puspayoga di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia mengatakan, selama ini pelaku usaha kecil kerap kesulitan modal dalam mengembangkan bisnisnya. Kondisi mereka pun semakin sulit karena sukar memperoleh pinjaman modal dari bank. Atas pertimbangan kondisi tersebut, kata Puspayoga, pihaknya mendorong pelaku usaha kecil untuk membentuk koperasi.

"Cari ke bank kan enggak boleh karena bukan subyek hukum, jadi kita dorong dia buat koperasi," ujar dia.

Oleh karena itu, Puspayoga meminta kepada para notaris untuk membebaskan biaya akta pendirian koperasi oleh pelaku usaha kecil. Jika pun notaris ingin mengenakan biaya, kata Puspayoga, pemerintah berjanji akan memberikan subsidi biaya pembuatan akta pendirian koperasi tersebut.

Ia pun berharap program ini bisa mulai berjalan pada tahun depan. "Baru kemarin kita teken (MoU dengan notaris), mudah-mudahan tahun depan bisa jalan karena kita kan harus sosialisasi dengan notaris-notaris di daerah," sambung Puspayoga.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa koperasi usaha kecil yang tumbuh di Indonesia saat ini mencapai 200.000-an unit. Namun, di antara ratusan unit tersebut, diperkirakan hanya 40.000 unit yang aktif.

Mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Puspayoga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengalirkan pemotongan subsidi BBM kepada para pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan koperasi adalah dengan mengadakan pelatihan. "Maksimal Rp 25 juta per satu kali pelatihan. Kita juga harus selektif, bermanfaat ya," ucap dia.

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:36 PM

Lima Provinsi dengan UMP 2015 Tertinggi di Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...i-di-indonesia

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Berdasarkan data yang diperoleh Liputan6.com dari Kemenakertrans, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Sedangkan terendah ditempati oleh Nusa Tenggara Timur.

Rata-rata kenaikan UMP 2015 secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

nonasakamoto · 24th November 2014, 02:43 PM

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...uruh-indonesia

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

"UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

1. Nanggroe Aceh Darussalam

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memutuskan untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 8,57 persen menjadi Rp 1,9 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,75 juta. UMP yang ditetapkan pemprov Aceh tersebut lebih tinggi 9,67 persen dari KHL yaitu Rp 1,732 juta. UMP di Serambi Mekah tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2014.

2. Sumatera Utara (Sumut)

Pemprov Sumut menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,625 juta per bulan, atau naik 7,91 persen dari sebelumnya Rp 1,505 juta. Angka UMP tersebut sekitar 27,85 persen dari KHL yaitu Rp 1,271 juta. UMP di Sumut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.44/0972/KPTS/2014.

3. Sumatera Barat (Sumbar)

UMP 2015 di Sumbar ditetapkan pada 27 Oktober 2014 sebesar Rp 1,615 juta per bulan, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya Rp 1,49 juta. Angka ini juga lebih tinggi 9,55 persen dari KHL di provinsi tersebut Rp 1,474 juta. UMP di Sumbar tertuang dalam SK Gubernur 562-802-2014.

4. Riau

Pemprov Riau telah menaikkan UMP 2015 sebesar 10,47 persen menjadi Rp 1,878 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yaitu Rp 1,872 juta per bulan. UMP Riau tertuang dalam SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014.

5. Kepulauan Riau

UMP 2015 di Kepulauan Riau diputusakan naik 17,36 persen menjadi Rp 1,954 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,665 juta. Angka ini lebih tinggi 2,7 persen dari KHL Rp 1,902 juta. UMP Kepulauan Riau tertuang dalam SK Gubernur 1201 Tahun 2014.

6. Jambi

Pemprov Jambi menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,71 juta, atau naik 13,83 persen dari sebelumnya Rp 1,502 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,708 juta. Keputusan UMP 2015 Jambi tertuang dalam SK Gub No.554/Kep.Gub/Dinsosnakertrans/2014.

7. Sumatera Selatan (Sumsel)

Diputuskan pada 31 Oktober 2014, Pemprov Sumsel telah menaikkan UMP 2015 sebesar 8,15 persen menjadi Rp 1,974 juta per bulan. UMP yang setara dengan KHL di wilayah tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 675/Kpts/Disnakertrans/2014.

8. Bangka Belitung (Babel)

UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.

9. Bengkulu

Pemprov Bengkulu telah menaikkan UMP 2015 sebesar 11,11 persen menjadi Rp 1,5 juta, dari sebelumnya Rp 1,35 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yang dipatok Rp 1,499 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: X/475.XV/2014.

10. Lampung

UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1,581 juta atau naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1,399 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung Rp 1,442 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: G/813/III.05/HK/2014.

11. Banten

Pemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.

12. Bali

UMP 2015 di Bali diputuskan naik 5,09 persen menjadi Rp 1,621 juta, dari sebelumnya Rp 1,542 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,612 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 58 Tahun 2014.

13. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah mengetok kenaikan UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik 10,6 persen dari sebelumnya Rp 2,441 juta. Angka ini lebih tinggi 6,38 persen dari KHL di ibukota provinsi yaitu Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub No. 176/GUB/XI/2014 pada tertanggal 14 November 2014.

14. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pemprov NTB telah menaikkan UMP 2015 sebesar 9,92 persen menjadi Rp 1,33 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,21 juta. Angka ini lebih rendah 7 persen dari KHL di provinsi itu yang dipatok Rp 1,43 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No.561-687 tahun 2014.

15. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2015 di NTT ditetapkan Rp 1,25 juta atau naik 8,7 persen dari sebelumnya Rp 1,15 juta. Angka ini lebih rendah 24,34 persen dari KHL di daerah itu yang tercatat Rp 1,652 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep. Gub NTT No. 248/KEP/HK/2014.

16. Kalimantan Barat (Kalbar)

UMP 2015 di Kalbar naik 13,04 persen menjadi Rp 1,56 juta, dari sebelumnya Rp 1,38 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari KHL sebesar Rp 1,504 juta. Keputusan yang ditetapkan pada 28 Oktober itu tertuang dalam SK Gub No.505 Tahun 2014.

17. Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pemprov Kalsel telah menetapkan kenaikan UMP 2015 sebesar 15,43 persen menjadi Rp 1,87 juta, dari sebelumnya Rp 1,62 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 10,59 persen dari KHL Rp 1,691 juta per bulan. Keputusan tersebut terangkum dalam SK gub No. 188.44/0566/KUM/2014.

18. Kalimantan Tengah (Kalteng)

Kalteng adalah provinsi pertama yang mengumumkan UMP 2015 yaitu pada 25 Agustus 2014. Kenaikan UMP di provinsi ini naik 10 persen menjadi Rp 1,896 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,723 juta per bulan. Angka ini hanya lebih rendah atau hanya 84,13 persen dari KHL di daerah itu yang sudah mencapai Rp 2,254 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 29 Tahun 2014.

19. Kalimantan Timur (Kaltim)

UMP 2015 di Kaltim diputuskan naik 7,41 persen menjadi Rp 2,026 juta, dari sebelumnya Rp 1,886 juta. Angka ini setara dengan KHL yang dipatok di daerah tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gub No. 561.K.683/2014.

20. Gorontalo

Pemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.

21. Sulawesi Utara (Sulut)

UMP 2015 di Sulut ditetapkan Rp 2,15 juta atau naik 13,16 persen dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Angka ini 30,94 persen di atas KHL Rp 1,641 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No. 34 tahun 2014.

22. Sulawesi Tenggara (Sultra)

Pemprov Sultra menaikkan UMP 2015 sebesar 18 persen menjadi Rp 1,652 juta, dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Angka ini hanya lebih tinggi 1,87 persen dari KHL yang dipatok Rp 1,621 juta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub No.69 Tahun 2014.

23. Sulawesi Tengah (Sulteng)

UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.

24. Sulawesi Selatan (Sulsel)

Pemprov Sulsel telah menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 2 juta, atau naik Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 1,8 juta. Angka ini 2,56 persen di atas KHL Rp 1,95 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 2060/X/Tahun 2014.

25. Sulawesi Barat (Sulbar)

UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014.

26. Maluku

UMP 2015 di Maluku naik 16,61 persen menjadi Rp 1,65 juta, dari sebelumnya Rp 1,415 juta. Angka ini masih lebih rendah dari KHL di provinsi itu sebesar Rp 2,197 juta per bulan. Keputusan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam SK Gub No. 228 Tahun 2014.

27. Maluku Utara

UMP 2015 di Maluku Utara ditetapkan naik 9,5 persen menjadi Rp 1,577 juta, dari sebelumnya Rp 1,44 juta. Angka ini hanya 67,62 persen dari KHL yaitu Rp 2,333 juta per hulan. Keputusan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 248/KEP/HK/2014.

28. Papua

UMP 2015 di Papua tercatat naik 7,5 persen menjadi Rp 2,193 juta, dari sebelumnya Rp 2,04 juta. Angka ini lebih tinggi dari KH yang ditetapkan Rp 2,171 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.4/383.

29. Papua Barat

UMP 2015 di Papua Barat naik 7,75 persen menjadi Rp 2,015 juta, dari sebelumnya Rp 1,87 juta. Angka ini sekitar 89,35 persen atau lebih rendah dari KHL Rp 2,55 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep gubernur Nomor 561/229/10/2014.

(Ndw/igw)

Similar Threads
Thread	Thread Starter	Forum	Replies	Last Post
Pelaku Pasar Optimistis IHSG Mampu Tembus 6.200 di Akhir Tahun	je_tek	Business and Economy!	0	27th October 2017 02:01 PM
Pendapatan CEO Microsoft Tahun ini Naik 2,3 Juta Dolar AS	je_tek	Business and Economy!	0	19th October 2017 08:46 AM
Mentan Optimistis RI Tak Perlu Impor Beras Tahun Ini	je_tek	Business and Economy!	0	12th October 2017 11:39 AM
NCS Targetkan Pendapatan Melebihi Rp300 Miliar Tahun Ini	nonasakamoto	Business and Economy!	0	27th January 2015 11:14 AM
Pengembang Optimistis 2015 Tahun Baik Bagi Bisnis Properti	sucyresky	Business and Economy!	0	26th November 2014 09:55 AM

Thread Tools	Search this Thread
Show Printable Version Email this Page	Search this Thread: Advanced Search
Display Modes
Switch to Linear Mode Hybrid Mode Switch to Threaded Mode

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)