je_tek

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik naik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000. Keputusan itu dicapai dengan merevisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kenaikan dana tersebut disambut baik 10 partai politik yang berada di parlemen. Baik koalisi pro pemerintah (Golkar, PDIP, Hanura, PAN, PKB, PPP dan Nasdem) mapun di luar koalisi (Demokrat, Gerindra dan PKS), menyetujui kenaikan tersebut.

PKS misalnya, partai yang kerap memiliki sikap berbeda dengan pemerintahan Jokowi-JK, tak menolak keputusan tersebut. Meski PKS menyebut keputusan ini hanya mengembalikan keputusan sebelum era SBY. PKS memiliki 8.480.204 suara sah di DPR, jika dikalikan Rp 1.000, maka menjadi Rp 8.480.204.000.

"Iya setuju dan masukan-masukan LSM sebenarnya dana partai di Indonesia sangat rendah. Anda lihat studi Perludem dan lain-lain," kata Ketua Bidang Polhukam PKS Alumuzammil di Gedung DPR, Senin (28/8).

Tak hanya PKS, PAN yang akhir-akhir ini dikabarkan hubungannya dengan koalisi pendukung pemerintah retak, menyambut baik usulan tersebut. Sekjen PAN Eddy Soeparno kenaikan 10 kali lipat itu wajar.

"Kenaikan tersebut wajar ya karena Indonesia merupakan negara dengan bantuan parpol (dari pemerintah) yang terendah di kawasan Asia, apalagi dibandingkan dengan negara-negara demokrasi maju," ujar Eddy kepada kumparan (kumparan.com).

Golkar sebagai partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan secara pasti mendukung soal kenaikan dana tersebut. Mereka malah menyambut baik dari bantuan dana yang akan diberikan pemerintah.

"Kita berharap dengan kenaikan dana bantuan buat parpol bisa membawa parpol menjalankan fungsinya, terutama adalah soal pendidikan politik dan juga soal rekruitmen kader," kata Wasekjen Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily.

Dari dana yang ada, Golkar akan mendapatkan total dana sebesar Rp 18 miliar yang merupakan hasil perkalian dari 18.432.312 jumlah suara sah dengan Rp 1000 per suaranya. Soal teknis alokasi dana itu, Golkar akan menentukannya kemudian.

"Yah nanti akan dibicarakan bagian teknis bidang kebendaharaan kita. Tapi intinya adalah bahwa kenaikan dana bantuan politik tentu membuat partai kita sedikit terbantu," ujarnya.

Begitu juga dengan parpol-parpol lainnya, mendukung kenaikan dana parpol. Wacana ini memang sudah bergulir lama, sehingga saat ada keputusan relatif bisa diterima. Argumentasi yang dibangun mulai dari menghindari adanya dana parpol dari sumber tak jelas, hingga untuk menekan korupsi.
Sumber

Akur semua kalo terima duit mah