RI-Australia tingkatkan kerja sama keamanan laut

[andi.teguh]

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dan Australia terus meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah keamanan laut, terutama terkait "people smuggling" (imigran gelap) karena selama ini wilayah perairan Indonesia selalu menjadi jalur para pencari suaka yang berlayar menuju Australia.

"Permasalahan muncul karena sering kali dalam pelayaran terjadi kecelakaan di tengah laut dan mengancam jiwa para pencari suaka," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro setelah menerima kunjungan Menhan Australia Stephen Francis Smith di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Selasa.

Kendala penanganan muncul ketika ternyata lokasi kecelakaan masuk wilayah Indonesia, sementara sinyal kecelakaan diterima lebih dulu oleh Australia atau juga sebaliknya.

Oleh karena itu, lanjut Menhan, agar penanganan bisa lebih cepat dilakukan diperlukan kode etik bersama. Penanganan pun tidak hanya melibatkan TNI AL, tetapi juga TNI Angkatan Udara.

"Kita akan melibatkan Basarnas dan Kohanudnas. Sedangkan dari Australia ditangani otoritas keamanan maritim yang dimilikinya (AMSA)," kata Purnomo.

Pembicaraan bilateral RI-Australia digelar sejak Senin (3/9) hingga Rabu (5/9) di Jakarta. Dari Australia ada tiga menteri yakni Menteri Pertahanan Stephen Francis Smith, Menteri Infrastruktur dan Transportasi Anthony Albanese, dan Menteri Material Pertahanan, Dalam Negeri dan Hukum Jason Dean Clare. Sementara dari Indonesia, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menristek Gusti Muhammad Hatta.

Pada hari pertama pertemuan dibicarakan mengenai kode etik bersama dalam penanganan masalah keamanan maritim, terutama soal "people smuggling" karena selama ini wilayah perairan Indonesia menjadi jalur para pencari suaka yang berlayar menuju Australia.

Menhan Australia, Stephen Francis Smith menuturkan, kode etik yang disepakati bersama memang diperlukan dalam menangani masalah "people smuggling" di laut, sehingga penanganannya bisa lebih baik.

Selain masalah keamanan maritim, pembicaraan bilateral selama tiga hari itu juga menyangkut penguatan kerja sama pertahanan yang sudah terjalin selama ini. Kedua menteri pertahanan akan membahas kerja sama tentang pengorganisasian logistik dan pengadaan.

sumber