partisusanti

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tetap akan menjalankan rencana pembangunan kereta api (KA) cepat (high speed train) Jakarta-Bandung.

Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah menginginkan agar proyek pembangunan KA cepat tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi menggunakan mekanisme business-to-business (B2B), baik antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

“Kalau saya menunggu hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya masuk akal silakan jalan. Jadi, bukan dibatalkan. Siapa bilang dibatalkan,” kata Presiden Jokowi, saat berbicara di hadapan Diaspora Indonesia, di Wisma Duta Doha, Qatar, Senin (14/9) malam waktu setempat.

Hadir pula, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

Presiden Jokowi menyatakan, ada tiga hal pokok yang harus dijalankan, yaitu selain tidak menggunakan APBN, juga tidak menggunakan jaminan pemerintah serta mekanismennya menggunakan sistem B2B, apakah antarsesama BUMN atau antara swasta dan swasta.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business-to-business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.

Dia mengaku, pengembangan kereta di Indonesia sangat dibutuhkan. Namun, pemerintah tidak ingin pengembangan itu membebani APBN. Oleh sebab itu, pemerintah memilih pola pendekatan bisnis ke bisnis.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, bisnis,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, sampai saat ini pemerintah belum menerima hasil perhitungan secara ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, baik yang berkecepatan 350 kilometer per jam maupun 250 kilometer per jam.

Dia mengatakan, hitung-hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi Rp 70 triliun–Rp 80 triliun itu sangat jelas.

“Karena ini keputusan politik, maka dalam jangka panjangnya sisi sosial ekonominya juga harus diperhitungkan. Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau mengatur kita, ya enggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, tidak mau saya,” katanya.













http://www.beritasatu.com/nasional/3...tap-jalan.html