PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

[nonasakamoto]

RI Didorong Jadi Pusat Pengolahan Perikanan Dunia
http://ekbis.sindonews.com/read/9311...nia-1417405829

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia.

“Kami optimistis, dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia, nilai ekspor nasional akan meningkat dari USD4,1 miliar pada 2013, menjadi USD40 miliar,” kata Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto dalam rilisnya di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut dia, langkah menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia harus dilakukan segera karena besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.

Adapun sejumlah langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan itu, yakni melakukan standarisasi semua produk perikanan dalam negeri, sehingga sektor perikanan nasional bisa terdaftar secara resmi pada tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, mulai melakukan prosesing perikanan dunia di Indonesia berdasarkan standarisasi yang dimiliki. Pembuatan prosesing ikan dunia di Indonesia, dia mengatakan, harus melibatkan berbagai negara. Misalnya, ikan salmon didatangkan dari Australia dan Norwegia, lalu diproses di dalam negeri.

"Standar kebersihan, kualitas, dan packaging juga dijaga ketat. Intinya, quality control pengolahan perikanan dunia itu harus mengikuti standarisasi nasional yang telah diintegrasikan dengan standar internasional," ujarnya.

Langkah berikutnya, menyediakan tenaga kerja lokal yang terampil dan bersaing dibanding tenaga kerja asing. Proyek tersebut, kata dia, bisa mempekerjakan masyarakat lokal secara signifikan, yang pada akhirnya akan membantu menurunkan tingkat pengangguran.

Pemerintah juga harus mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan dan memacu investasi industri pengolahan yang berbasis (reprocessing). Dengan bahan baku dari luar negeri, lalu diolah menjadi produk-produk siap saji dan di diekspor ulang ke negara-negara maju.

Selanjutnya, mendorong kerja sama dengan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Norwegia, Australia, Kanada dan Jepang sebagai sumber bahan baku ikan salmon, kepiting Alaska, Alaskan lobster, herring, trout, smelt dan segala jenis hasil penangkapan di laut air dingin (cold water fish).

“Intinya, pemerintah didorong untuk aktif membuka kesempatan bagi Indonesia sebagai basis pengolahan dan membuka pasar hasil-hasil olahan tersebut dan dijadikan produk siap saji (consumer pack) ke pasar retail negara-negara itu,” papar Yugi.

Dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia, menurut dia, akan mendorong peningkatan kinerja ekspor perikanan domestik. Selain itu, akan terjadi peningkatan nilai tambah produk perikanan dalam negeri. Misalnya, produk-produk perikanan bisa diolah menjadi baso ikan, fillet ikan, dan berbagai produk perikanan lainnya.

Berdasarkan hitungan Kadin, peningkatan nilai tambah dari produk-produk olahan perikanan itu akan meningkatkan penerimaan negara mencapai USD40 miliar pada 2019.

(rna)

[nonasakamoto]

Pasokan Ikan Impor ke Palembang Naik Jadi 150 Ton
http://ekbis.sindonews.com/read/9332...ton-1417707402

PALEMBANG - Sebagian besar pasokan ikan impor yang masuk ke Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya rata-rata mengalami kenaikan, baik dari sisi jumlah maupun harga. Kenaikan pasokan ikan impor tersebut sudah terjadi sejak awal November lalu.

“Saat ini pasokan ikan impor Sumsel capai 150ton per bulan. Padahal sebelumnya hanya 80ton per bulan. Banyaknya pasokan impor ini lantaran tingginya demand masyarakat terhadap ikan yang diimbangi dengan konsumsi yang tinggi,” kata Direktur Utama CV Lima Bersaudara (agen penjualan ikan) H Badarudin, Kamis (4/12/2014).

Menurut dia, angka 150ton ikan impor itu diperoleh dari 10 agen atau suplier atau pemasok skala besar serta ditopang oleh agen atau pemasok kecil mencapai 60 agen dengan pasokan capai 50kg per hari.

Dari angka itu pula, masih kata dia, didominasi ikan sarden, tongkol, ikan tenggiri, sarden, salem, cumi, dan ikan kembong. Sedangkan khusus untuk ikan tenggiri hanya digunakan untuk pembuatan pempek.

“Ikan impor ini didatangkan dari rekanan yang ada di Jakarta. Kalau kami melihat ada peningkatan sekitar 25-30% kuantitas pasokan yang diimbangi dengan demand yang tinggi. Semua ikan impor ini disuplai ke 33 pasar di aplembang, seluruh daerah dalam Sumsel hingga Jambi,”terangnya.

Kendati pasokan ikan impor melimpah, kata dia, namun tidak diimbangi dengan harga ikan yang stabil. Saat ini harga ikan impor mengalami peningkatan yang terjadi sejak awal November lalu.

Dia mengilustrasikan ikan tenggiri dari Rp40.000 per kg menjadi Rp50.000 per kg. Ikan sarden dan tongkol dari Rp11.000 per kg menjadi Rp16.000 per kg, ikan kembong dari Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kg, ikan

“Harga itu tergantung dipasaran. Kenaikan harga ikan impor disebabkan cuaca yang tidak bersahabat yang ditunjukkan dengan adanya gelombang tinggi sehingga nelayan tidak melaut. Kan pasokan ikan impor melimpah, bisa jadi itu kesepakatan pedagang. Bukan saja ikan impor, ikan lokal pun juga mengalami eknaikan,” katanya.

Terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, lanjut dia, pihaknya mendukung penuh langkah strategis menteri baru yang cenderung lebih mengangkat derajat nelayan dan penyelamatan perikanan Indonesia.

“Untuk tahun pertama ini gebrakan yang dilakukan beliau sangat luar biasa. Ini menjadi pertanda baik buat para nelayan di Indonesia. Bahkan beliau mengeluarkan kebijakan akan menenggelamkan kapal illegal yang menangkap ikan di wilayah Indonesia. Tentunya kami sangat support dengan langkah-langkah beliau,” jelasnya.

[nonasakamoto]

Wujudkan Swasembada Gula, JK Kunjungi PG Subang
http://ekbis.sindonews.com/read/9329...ang-1417626000

SUBANG - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf kalla (JK) mengunjungi pabrik gula (PG) Subang milik PT PG Rajawali II, anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Direktur Utama (Dirut) PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan, kunjungan ini bentuk komitmen pemerintah mempersiapkan industri gula demi terwujudnya swasembada gula di tanah air.

Pihaknya mengaku sangat mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada gula. Sebagai salah satu pemain utama industri gula tanah air dengan 10 pabrik gula di Pulau Jawa, ditambah masuknya RNI ke dalam industri hilir, RNI siap berkontribusi penuh dalam mewujudkan program pemerintah.

Namun, tidak hanya melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan, pemerintah pun dituntut komitmen tehadap tujuan itu.

Ismed menegaskan, industri gula nasional tidak akan pernah maju jika pemerintah masih ambigu dalam mengeluarkan regulasi terkait gula rafinasi.

"Pemerintah perlu tegas membatasi pasokan dan melarang gula rafinasi masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. Tanpa itu kemajuan industri gula nasional sulit tercapai dan harapan swasembada pangan semakin jauh," papar dia dalam rilisnya, Kamis (4/12/2014).

Ismed, menjelaskan, realitasnya industri gula saat ini menghadapi tantangan yang kompleks. Serbuan gula impor rafinasi dan pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan 2015, mengharuskan industri gula menggenjot efisiensi jika ingin mampu bersaing dengan produk luar, tidak dapat dipungkiri HPP gula lokal masih tinggi.

Terkait hal itu, Ismed menegaskan, pengembangan teknologi di kebun dan pabrik gula menjadi salah satu kuncinya.

Hal itu membutuhkan dukungan konkret pemerintah. Selain kebijakan menekan impor gula mentah, kebijakan pengembangan teknologi perlu didorong agar pembenahan terjadi secara ekternal dan internal.

LPada tahun ini masih terjadi gap antara target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah dengan produktivitas RNI di lapangan.

Dari sisi produktivitas per hektar, target pemerintah 88,7 ton/ha, sementara saat ini perkebunan tebu RNI mampu menghasilkan 82,2 ton/ha. Masih kurang 6,4 ton/ha. Hal itu berkorlasi dengan masih minimnya lahan perkebunan tebu.

Berdasarkan data, industri gula nasional masih membutuhkan 5.870 ha lahan tambahan. Dari total luas lahan yang ditargetkan tahun ini seluas 70.735 ha, RNI telah menyumbang sebesar 64.865 ha.

Mengenai kandungan rendemen, pemerintah menargetkan kandungan rendemen pada 2014 8,53%, sementara rendemen rata-rata RNI tahun ini masih di angka 7,77%, artinya masih kurang 0,75%.

Ismed melihat munculnya gap tersebut disebabkan beberapa faktor. Di antaranya lahan yang masih minim. Perlu ada regulasi yang menjamin ketersediaan lahan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku tebu.

Selain itu terkait peningkatan teknologi, perlu lebih banyak lagi penelitan dan pengembangan varietas bibit unggul dan optimalisasi proses kinerja pabrik.

Agar keluar dari situasi itu, saat ini RNI terus mendorong mekanisasi dan otomatisasi dalam proses pengolahan tebu.