Biarlah Premium Dilepas ke Pasar, Asal Harga Bahan Pokok Terjangkau

[miss_nha]

Pemerintah memutuskan melepas harga bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 atau yang dikenal dengan sebutan bensin premium pada mekanisme pasar. Konsekuensinya, ke depan, harga premium pun bergerak naik-turun mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Srihartati menengarai, ada kemungkinan keputusan pemerintah itu menyebabkan harga-harga kebutuhan berfluktuasi. “Itu pasti menimbulkan gejolak,” kata Enny kepada Kompas.com, Sabtu (3/1/2015).

Menurut Enny, harga premium bisa jadi dinaik-turunkan oleh pemerintah menyesuaikan harga pasar dunia. Namun, dia berharap, jika kenaikan harga minyak dunia tidak terlalu signifikan, sebaiknya pemerintah tidak ujuk-ujuk ikut menaikkan harga premium. “Kalau naiknya Rp 100 misalnya, belum perlu saya rasa,” imbuh Enny.

Terlepas dari fluktuasi harga premium itu sendiri, Enny meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Selama ini, bobot BBM dalam perhitungan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), tidaklah pasti.

“Itu yang selama ini tidak pernah dibuka. Jangan-jangan selama ini ada missed. Kenapa misalnya harga bawang dan cabai yang naiknya besar, lebih menentukan inflasi,” jelas Enny.

Padahal, premium –seperti halnya solar– juga banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, seperti distribusi barang dan orang atau transportasi. Namun, toh jika pemerintah bersikukuh BBM tidak memberikan andil besar terhadap inflasi, maka Enny berpendapat pasokan bahan pangan wajib stabil.

“Inflasi itu kuncinya bahan makanan pokok (pangan). Itu yang mempunyai dampak signifikan. Katakanlah biaya distribusi –karena premium di lepas ke pasar– tidak bisa dijaga lagi, pemerintah harus menjaga kepastian pasokannya,” ucap Enny.

Enny lebih lanjut menuturkan, mumpung Perum Bulog baru saja mengalami penyegaran, pemerintah seharusnya bisa menggenjot peran Bulog sebagai stabilisator harga-harga.

Membiasakan masyarakat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menilai, keputusan pemerintah untuk melepas premium kepada mekanisme pasar bertujuan untuk membiasakan masyarakat agar tak tergantung pada subsidi. Dia berharap, dengan begitu, masyarakat lebih bijak dalam mengonsumsi BBM.

Sofyan juga mengatakan, pemerintah belum berencana akan memberikan subsidi lagi pada premium, kalaupun harga minyak dunia bullish pada tahun ini. “Jangan bicara itu (subsidi) dulu. Yang penting sekarang kita lepaskan pada harga keekonomian biar masyarakat terbiasa dengan harga keekonomian. Dan itu akan membuat masyarakat berhemat. Karena energi biar bagaimana pun adalah barang langka,” ucap Sofyan, kemarin.

Lebih lanjut, Sofyan menuturkan, masyarakat pun nantinya akan terbiasa dengan naik-turunnya harga akibat fluktuasi harga premium. “Kalau naik turun, masyarakat akan terbiasa, ada inflasi, ada deflasi, akan lebih baik, APBN kita lebih baik dan subsidi bisa ke lebih produktif,” kata dia.

Kendati demikian, menurut Sofyan, pemerintah akan meninjau kembali harga premium secara berkala. Ia pun menampik kemungkinan inflasi tak terkontrol jika harga BBM berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu.



sumber