Produk Kayu dari Yogyakarta Bakal Besertifikat

[sucyresky]

YOGYAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan sertifikasi serta pendampingan untuk mempersiapkan sertifikasi dan penilikan pertama secara berkelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat perolehan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) bagi IKM (Industri Kecil dan Menengah).
Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan, pembiayaan pendampingan nantinya akan ditanggung pemerintah dan Multistakeholder Forestry Programme 3.

"Kegiatan Percepatan Sertifikasi Legalitas Kayu, SLK secara berkelompok dimaksudkan untuk mendorong dan melaksanakan percepatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok pada IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun, hutan hak dan IKM mebel," kata Bambang di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Senin (23/3/2015).

Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur DIY dan jajarannya dalam membahas legalitas kayu ini. Selain itu, sudah dikukuhkan komitmen Pemda DIY dan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk memfasilitasi sertifikasi SLVK bagi IKM dan IUIPHHK 6.000 meter kubik.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan dengan adanya SVLK akan memastikan seluruh produk kayu dan bahan bakunya dapat diperoleh dan dipastikan berasal dari sumber yang asal usulnya memenuhi aspek legalitas.

"Kayu disebut legal bila asal usulnya, izin penebangannya, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku," kata Sri Sultan.

SVLK, kata Sultan, akan menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan legalitas kayu serta penelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan. Dia menyebut bahwa SVLK telah menjadi komitmen pemerintah.

"Untuk itulah kita yang ada di daerah ikut mendukung kebijakan itu. Selain untuk meningkatkan kinerja ekspor, memberantas illegal logging, illegal trading perkayuan dan meningkatkan pendapatan rakyat," jelasnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIY Riadi Ida Bagus mencatat ada 56 IKM dan 24 di antaranya sudah memiliki SVLK. Sedang izin usaha primer sebanyak 31 unit, empat di antaranya sudah SLK.

"Kita dorong agar IKM yang belum memiliki SVLK segera mengurus karena semua biaya ditanggung pemerintah (pusat), harus dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

SUMBER : Okezone.com