forumku
Page 6 of 8 12345 6 78
Show 40 post(s) from this thread on one page

forumku (https://www.forumku.com/)
-   Business and Economy! (https://www.forumku.com/business-and-economy-/)
-   -   PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini (https://www.forumku.com/business-and-economy-/21384-pt-pos-optimistis-raih-pendapatan-rp4-3-tahun-ini.html)

nonasakamoto 3rd December 2014 10:39 PM
Ini Manfaat Pengurangan Subsidi BBM Bagi Rakyat RI
 
Ini Manfaat Pengurangan Subsidi BBM Bagi Rakyat RI
http://bisnis.liputan6.com/read/2141...bagi-rakyat-ri

http://bisnis.liputan6.com/read/2141...agi-rakyat-ri#

Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Langkah tersebut diambil karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Indonesia terus membakar ratusan triliun uang buat memberi subsidi BBM padahal negeri ini membutuhkan dana besar untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur.

“Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” jelas Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara pada 17 November silam.

Berdasarkan perhitungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 1.300 triliun untuk subsidi BBM dalam lima tahun terakhir. Angka itu jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur dan kesehatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehjahteraan rakyat.

"Kalau dibandingkan untuk bangun infrastruktur kalah besar. Untuk anggaran kesehatan saja hanya Rp 400 triliun untuk lima tahun terakhir. Ini jumlah yang dibakar malah lebih besar dibanding untuk mengurus kesejahteraan rakyat," tandas Sudirman.

Kini dengan adanya kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif. Bagaimana tidak, Kementerian Keuangan menghitung kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan hingga Rp 140 triliun pada tahun depan.

Lalu apa saja manfaat pengurangan subsidi BBM bagi rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan?


1. Proyek Jalan

Pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan akan membangun jalan baru 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km dan memelihara jalan yang eksisting sepanjang 46.770 km.
2. Bandara dan pesawat perintis

Membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 6 lokasi.

3. Pelabuhan

Pemerintahan Jokowi akan membangun 24 pelabuhan baru, pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi, dan pengadaan 26 kapal barang perintis.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan menyediakan dua kapal ternak, 500 unit kapal rakyat, serta kapal penyeberangan perintis 50 unit.
4. Kereta Api

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
5. Tansportasi umum

Membangun BRT (Bus Rapid Transit) di 29 kota serta angkutan massal cepat di kawasan perkotaan terdiri 6 kota metropolitan, 17 kota besar.
6. Pertanian

Membangun 30 waduk baru, pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi 1 juta hektare (ha) serta rehabilitasi 3,3 juta ha jaringan irigas
7. Energi

Sektor Migas

Pembangunan dua kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel dan perluasan kilang minyak dua lokasi di Cilacap dan Balongan.
Pembangunan FSRU di lima lokasi di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung. Kemudian jaringan gas kota ke 90 ribu sambungan rumah serta gas bumi untuk 600 ribu nelayan.


Sektor listrik

Membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt (MW) dan mendirikan 33 pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan begitu, tingkat rasio elektrifikasi nasional menjadi 96,6 persen.
8. Teknologi

- Jangkauan pita lebar (bandwidht) di 100 kabupaten/kota.

- Pengembangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan dan e-logistik.

9. Perumahan

Membangun rusunawa 5.257 twinblok untuk 515.711 rumah tangga, bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 juta rumah tangga, penanganan kawasan kumuh 37.407 ha serta memberikan fasilitas kredit perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga.
10. Ketahanan air

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik) dan SPAM di pedesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa).
11. Pengolahan Limbah

- Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kabupaten dan terpusat di 430 kota/kabupaten.
- Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kabupaten.
- Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sanitari landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kabupaten dan fasilitas 3R terpusat dan komunal di 294 kota/kabupaten.
Jaringan sosial

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis.

Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Jumlah tersebut akan bertambah karena data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika jumlah penerima BSM 18 juta orang, maka Kartu Indonesia Pintar bisa 24 juta penerima bantuan.
b. Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.

KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.

Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.

Jumlah penerima KIS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tak masuk data penerima bantuan iuran seperti para gelandangan yang ada di bawah jembatan.
c. Kartu Keluarga Sejahtera

Program Simpanan Keluarga Sejahtera akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.

Tak hanya kartu, warga kurang mampu akan mendapatkan Kartu handphone (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera.

Setiap keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Kartu ini akan dibagikan kepada lebih dari 1 juta keluarga kurang mampu. (Ndw)

nonasakamoto 3rd December 2014 10:41 PM
Fokus penghematan anggaran, pemerintah kurangi cari utang
 
Fokus penghematan anggaran, pemerintah kurangi cari utang
http://www.merdeka.com/uang/fokus-pe...ari-utang.html

http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w...cari-utang.jpg

Quote:
Merdeka.com - Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tidak akan menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan pembangunan negara akan difokuskan dari dana penghematan kenaikan harga BBM subsidi.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan dana pembangunan yang dimasukkan dalam APBN juga akan diambil dari hasil penghematan anggaran yang telah dicanangkan Presiden Jokowi dari pertama menjabat.

"Untuk pembiayaan tahun 2015 untuk sementara ini masih menggunakan target APBN 2015. Dengan adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan defisit APBN-P 2014, yang kemudian berlanjut pada penurunan target pembiayaan dari Surat Berharga Negara," ucap Bambang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/11).

Bambang mengakui perekonomian dunia termasuk Indonesia saat ini dibayangi rencana kebijakan bank sentral Amerika atau The Fed yang akan meningkatkan suku bunga. Hal ini diakui akan mempengaruhi cost of fund negara berkembang termasuk Indonesia.

"Dan itu tentunya jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembiayaan di tahun depan," tutupnya singkat.

nonasakamoto 3rd December 2014 10:45 PM
Pertamina Garap Kilang Baru di Bontang dan Tuban
 
Pertamina Garap Kilang Baru di Bontang dan Tuban
http://economy.okezone.com/read/2014...tang-dan-tuban

https://img.okezone.com//content/201...uj72nkHhjI.jpg

Quote:
JAKARTA - Direktur PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengaku perseroan akan membangun dua kilang baru. Hal ini dilakukan lantaran kapasitas kilang perseroan saat ini hanya 800.000 barel per hari.

Padahal, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional per harinya mencapai 1,6 juta barel per hari. Dia menyebutkan Pertamina akan membangun kilang baru yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timu dan Tuban, Jawa Timur.

"Lokasinya ada di Bontang bersampingan dengan fasilitas kilang LNG Bontang. Kedua, lokasinya di Tuban yang memanfaatkan fasilitas kilang TPPI," ungkapnya di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Di sisi lain, dirinya juga menyebutkan Pertamina akan membangun kilang kecil di Indonesia bagian timur yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM ke wilayah timur.

"Untuk mengefisienkan distribusi BBM ke daerah timur Indonesia," lanjutnya.

Pihaknya juga menuturkan rencana pembangunan kilang minyak baru dilakukan karena kilang berusia 20 tahunan dan tidak efisien. "Akibatnya total kita impor BBM mencapai 52 persen," tukasnya.

nonasakamoto 3rd December 2014 10:49 PM
Kemendag Rencanakan Revitalisasi Pasar Tradisional
 
Kemendag Rencanakan Revitalisasi Pasar Tradisional
http://economy.okezone.com/read/2014...ar-tradisional

https://img.okezone.com//content/201...IMblSdDU3p.jpg

Quote:
JAKARTA - Dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menyusun langkah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina menyatakan untuk tahun depan, pihaknya menargetkan 336 pasar tradisional akan direvitalisasi. Adapun anggaran untuk revitalisasinya,pasalnya bakal menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dimasukkan dalam anggaran kementerian 2015.

"Dalam program 2015, ada dana alokasi khusus Kemendag untuk ke 336 pasar karena akan ada 336 kabupaten kota yang kita alokasikan. Nanti ditambah dari kementerian lagi. Kalau kurang dari 1.000 (pasar) kita akan usulkan untuk ditambah," ungkapnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk mencapai target revitalisasi 1.000 pasar per tahun. Kemendag telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Lantaran, program revitalisasi pasar bukan hanya dilakukan oleh Kemendag.

Srie menjelaskan, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian telah mempunyai program pembangunan pasar petani, Kementerian Koperasi dan UKM punya program bantuan sosial bagi pasar di wilayah kecamatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program revitalisasi pasar nelayan dan sebagainya.

"Itu kita integrasikan, kita sudah rapatkan. Jadi bukan hanya Kemendag yang melakukan revitalisasi pasar khususnya pada 2015, karena sudah ada anggarannya masing-masing," ucap dia.

Dirinya menuturkan, jika selama 4 tahun terakhir, Kemendag telah menyelesaikan revitalisasi 583 pasar. Setelah adanya revitalisasi,maka pasar-pasar tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

"Ke depan, konsep revitalisasinya seperti perbaikan secara fisik, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, revitalisasi budaya, bagaimana pasar menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial," pungkasnya.

nonasakamoto 4th December 2014 08:07 PM
Potensi Pendapatan Industri Capai Rp1.500 T
 
Potensi Pendapatan Industri Capai Rp1.500 T
http://economy.okezone.com/read/2014...apai-rp1-500-t

https://img.okezone.com//content/201...8hHmdN3xuE.jpg

Quote:
BATAM - Kementerian Perindustrian mendorong agar instansi pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan industri lokal.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Hardjanto menyebut bahwa potensi pendapatan untuk industri dalam negeri jika BUMN menggunakan produk dalam negeri mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

"Kita harus tingkatkan P3DN ini, baik di kementerian dan di BUMN. Karena belanja modal para BUMN ini capai Rp1.500 triliun, jadi itu betapa besarnya digunakan di dalam negeri, daripada impor," tegas Hardjanto di Batam, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Hardjanto mengakui, selama ini barang-barang yang digunakan didominasi oleh barang impor, terlebih bagi industri migas. Untuk itu, industri penunjang migas menjadi fokus pemerintah untuk segera dikembangkan.

"Ini akibat banjir impor, sulit dorong bangun industri di dalam negeri," jelasnya.

Menurutnya, saat ini angkat P3DN masih minim. Pihaknya menargetkan bisa mencapai 60-80 persen penggunaan produk dalam negeri.

"Sekarang masih sekira 25-30 persen. Makanya pengamanan ini sebagai langkah pendorong," pungkasnya.

(wdi)

nonasakamoto 4th December 2014 08:09 PM
Susi Pudjiastuti: Kita Ingin Dianggap oleh Dunia!
 
Susi Pudjiastuti: Kita Ingin Dianggap oleh Dunia!
http://economy.okezone.com/read/2014...gap-oleh-dunia

Quote:
JAKARTA - Guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memperkuat peran penyuluh perikanan dengan memberikan apresiasi dan sertifikasi.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, para penyuluh ini memiliki peran penting untuk memacu daya saing para pelaku dunia perikanan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

"Sudah semestinya tempat penyuluhan ini diberikan perhatian, karena merekalah yang akan menjadi tangan perubahan," kata Susi saat membuka Gelar Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan, di Ballroom KKP, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Oleh karena itu, Susi mengatakan sertifikasi kompetensi para penyuluh perikanan, dan pelaku usaha perlu dipercepat agar siap dalam memasuki era MEA. Total 12 ribu lebih penyuluh yang akan diberikan sertifikat resmi secara berkala. Sedangkan untuk pelatihan, diselenggarakan dengan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK-3) yang diberikan berikan kepada seluruh stakeholder.

"Ini merupakan satu starting point, untuk melakukan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Kita ingin menjadi bangsa yang dihormati, dihargai dan dianggap oleh dunia," tandasnya.

nonasakamoto 4th December 2014 08:12 PM
Subsidi Listrik Dicabut Buat Bangun Infrastruktur
 
Subsidi Listrik Dicabut Buat Bangun Infrastruktur
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...-infrastruktur

http://bisnis.liputan6.com/read/2142...infrastruktur#


Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan kebijakan pengurangan maupun pencabutan subsidi listrik pelanggan golongan 1.300 Va ke atas sangat bermanfaat untuk mengurangi beban anggaran subsidi yang terus membengkak.

Penghematan anggaran akan dialihkan untuk membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku belum mengetahui soal rencana pencabutan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga 1.300 Va.

"Belum ada pembicaraan soal itu. Saya belum tahu pastinya, tapi yang jelas subsidi itu hanya diberikan untuk golongan 450 Va sampai 900 Va, yang paling banyak dipakai masyarakat," tutur dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Terpisah, Deputi I Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Menko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus, berpendapat, pelanggan rumah tangga yang mengonsumsi listrik 1.300 Va masuk kategori kelas menengah alias cukup mampu.

"Kecuali yang 900 Va ke bawah, sebab subsidi kita harus makin tepat sasaran. Jadi kalau pengamatan kita, penikmat subsidi sudah nggak perlu lagi, ya kita hilangkan secara bertahap demi belanja yang lebih produktif," ujar dia.

Dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Kelistrikan, ada ruang penghematan dari implementasi kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi listrik mulai 1 Januari 2015 sekira Rp 8,4 triliun.

"Itu bisa buat bangun infrastruktur lebih banyak lagi. Subsidi energi makin lama makin terbatas, lalu pindahkan ke infrastruktur karena kita butuh dana sangat besar," ujarnya.

Bobby menyebut, dalam itungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lima tahun ke depan sebesar Rp 2.000 triliun.

"Itu artinya setiap tahun, kita perlu sekira Rp 300 triliun sampai Rp 400 triliun untuk membangun infrastruktur. Sayangnya alokasi belanja infrastruktur sekarang ini baru Rp 170 triliun lebih," jelas dia.

Terkait soal usulan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 Va sampai 900 Va yang sudah 10 tahun tanpa penyesuaian, Bobby menjawab singkat.

"Itu kan kelas masyarakat berpendapatan rendah yang memang harus dibantu. Jadi usulan (kenaikan) kita perlu perdalami dulu," imbuhnya.(Fik/Nrm)

nonasakamoto 4th December 2014 08:14 PM
Alasan RI Tak Perlu Turunkan Harga BBM Saat Minyak Anjlok
 
Alasan RI Tak Perlu Turunkan Harga BBM Saat Minyak Anjlok
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...-minyak-anjlok

http://bisnis.liputan6.com/read/2142...minyak-anjlok#

Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Harga minyak dunia saat ini masih berkutat di bawah US$ 70 per barel. Namun di tengah menurunnya harga minyak tersebut, pemerintah justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Usai BBM naik, harga minyak masih melanjutkan tren penurunannya. Maka dari itu banyak kalangan yang mendorong pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM bersubsidi.

Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi, Faisal Basri mengungkapkan tidak harus pemerintah mengikuti harga minyak dunia yang turun untuk kebijakan mengenai subsidi.

"Kalau harga lebih tinggi dari pada ongkosnya, sisa laba bersih minyak, kita tabung. Itu bisa dilakukan pemerintah sehingga kalau harga minyak naik lagi, kita tidak perlu naikin karena pakai tabungan ini dulu‎," kata Faisal di Gedung Bank Indonesia, Kamis (4/12/2014).

‎Hal itu dapat dilakukan mengingat premium dan solar masih disubsidi oleh pemerintah. Berbeda jika hal itu untuk BBM non subsidi yang notabene selalu naik dan turun setiap dua minggu mengikuti harga minyak dunia.

‎Lebih lanjut menurut Faisal harga BBM bersubsidi saat ini sudah pas dalam hal membantu peningkatan anggaran pembangunan pemerintah dan disisi lain juga sesuai dengan porsi program kompensasi pemerintah.

"Harga sekarang yang Rp 8.500 per liter‎ itu sudah mendekati harga keekonomian lah, dan kalau lihat harga minyak itu jangan per hari atau per minggu, tapi 365 hari," tegasnya. (Yas/Ndw)

nonasakamoto 4th December 2014 08:18 PM
Pelayanan Publik Wajib Sediakan Tempat Penitipan Anak
 
Pelayanan Publik Wajib Sediakan Tempat Penitipan Anak
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...penitipan-anak

http://bisnis.liputan6.com/read/2142...enitipan-anak#

Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggara pelayanan publik, selain harus ramah terhadap masyarakat pengguna layanan, juga harus ramah dan nyaman bagi anak-anak. Karena itu, pemerintah mewajibkan seluruh unit pelayanan publik baik yang ada di pusat maupun di daerah menyediakan tempat penitipan dan tempat bermain anak-anak.

“Jadi ibu-ibu yang bekerja tidak kehilangan waktu untuk mengurus anak. Di tempat penitipan anak juga perlu disediakan ruang untuk menyusui,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi ketika melakukan blusukan ke sejumlah pelayanan publik di Bali, Kamis (4/12/2014).

Pelayanan publik merupakan pengejawantahan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yang tidak saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Tidak jarang ibu-ibu yang mengurus surat-surat ke unit pelayanan publik mengajak serta anak-anaknya, bahkan bayi yang masih kecil.

Kenyataan ini harus diantisipasi oleh aparatur negara, khususnya yang berada di garda terdepan yakni pelayanan publik. Menteri mengakui bahwa tidak sedikit pelayanan yang sebenarnya sudah bagus. Tetapi itu belum cukup, karena masyarakat akan terus menuntut pelayanan semakin bagus dan memuaskan.

Ketika meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Denpasar, Yuddy pun tampak menyapa seorang anak yang tengah bermain di tempat penitipan anak.

“Pelayanan publik harus ramah, professional, dan berintegritas. Instansi pemerintah juga wajib memberikan waktu lebih banyak untuk anak-anak,” ujarnya.

KemenPAN-RB kini juga tengah menyiapkan perangkat hukum mengenai pemotongan jam kerja bagi PNS perempuan. Hal ini dimaksudkan agar kaum ibu bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak. (Ndw)

nonasakamoto 4th December 2014 08:21 PM
Pemerintah gencarkan konektivitas antarwilayah tahun depan
 
Pemerintah gencarkan konektivitas antarwilayah tahun depan
http://www.merdeka.com/uang/pemerint...hun-depan.html

http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w...ahun-depan.jpg

Quote:
Merdeka.com - Pemerintah mengaku bakal menggencarkan proyek konektivitas antarwilayah di Indonesia pada tahun depan. Itu dimulai dengan membuka 66 rute penerbangan baru ke pelosok Tanah Air.

"Mulai Maret tahun depan akan ada 66 rute penerbangan baru untuk daerah-daerah terpencil," ungkap Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/12).

Tak hanya itu, pemerinitah juga bakal membuat kapal perintis berukuran 750 tonase bobot mati (DWT) dan 1.200 DWT. Masing-masing melayani rute Bitung-Miangas dan Bitung-Maluku-Maluku Utara.

Kemudian, tambah Indroyono, pemerintah juga akan mengembangkan 86 trayek pelayaran baru. Lalu, bakal ada tujuh bandara dan 20 pelabuhan baru akan segera beroperasi selambatnya Maret 2015.

"Galangan kapal segera Peraturan Pemerintah (PP), antara lain, untuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan akan selesai."

Di luar itu, Indroyono mengungkapkan, regulasi untuk menggenjot sektor pariwisata Indonesia bakal rampung bulan ini. Itu terkait pembebasan visa turis dari Cina, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Rusia. Dan kemudahan kapal pesiar masuk ke Tanah Air.

"Usulan pak presiden soal perpres yang kapal wisata masuk sama bebas visa 5 negara, itu Insya Allah akhir bulan ini selesai."

Tahun depan, pemerintah menargetkan kunjungan 10 juta wisatawan asing. Ditargetkan meningkat menjadi 20 juta turis mancanegara pada 2019.

nonasakamoto 4th December 2014 08:25 PM
Di Malang, Konsumsi Pertamax Naik 140 Persen
 
Di Malang, Konsumsi Pertamax Naik 140 Persen
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...aik-140-persen

http://data.tribunnews.com/foto/bank...s-pertamax.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat masyarakat Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), Jawa Timur, beralih ke pertamax. Kini, konsumsi pertamax, naik menjadi 140 persen. Sementara, konsumsi BBM bersubsidi jenis premium dan solar menurun drastis.
Hal tersebut disampaikan Assistant Manager External Relation Marketing Operation Pertamina Region V Jawa Timur, Heppy Wulansari, Kamis (4/12/2014).
"Sejak kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan pada 18 November lalu, konsumsi pertamax di wilayah Malang Raya meningkat drastis," katanya.
Berdasarkan data Pertamina Region V Jawa Timur, konsumsi Pertamax saat ini sebanyak 46 kiloliter (KL) per hari. "Sebelum harga BBM naik, konsumsinya hanya sebanyak 20 KL per hari," katanya.
Hal tersebut menunjukkan banyak masyarakat di Malang Raya, yang beralih dari premium ke pertamax. Selisih harga yang tidak terpaut jauh dan kualitasnya yang lebih baik dibanding premium, ditengarai menjadi penyebab masyarakat kini memilih pertamax. "Meskipun secara volume konsumsi premium tetap jauh lebih besar," katanya.
Sementara itu, beber Heppy, konsumsi premium justru turun 16 persen menjadi 1.037 KL per hari dari 1.205 KL. Sedangkan konsumsi solar turun 3 persen dari sebanyak 427 KL per hari sekarang hanya sebanyak 413 KL per hari.
"Pihak pertamina menjamin pasokan BBM bersubsidi dan non subsidi tetap aman. Kita terus memantau di lapangan untuk melihat kebutuhan BBM di masyarakat. Stok BBM di SPBU baik yang subsidi maupun non subsidi terus kita pantau," katanya.(Kontributor Malang, Yatimul Ainun)

nonasakamoto 4th December 2014 08:27 PM
BNI Borong Empat Medali di Kompetisi Contact Center Tingkat Dunia
 
BNI Borong Empat Medali di Kompetisi Contact Center Tingkat Dunia
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...-tingkat-dunia

http://data.tribunnews.com/foto/bank...204_190308.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BNI Call 500046 sukses menyabet meraih dua medali emas, satu medali perak, dan satu medali perunggu di ajang Contact Center World tingkat dunia di Las Vegas, Amerika Serikat. Ajang ini diikuti perusahaan dan individu dari Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika pada pertengahan bulan lalu.
Dua medali emas direbut untuk kategori Best Analyst Contact Center dan Best Contact Center Support – HR. Adapun medali perak diraih dari kategori Best Customer Service in Mid- Size Inhouse dan Medali Perunggu untuk Best Help Desk.
Prestasi Contact Center BNI ini bukan datang tiba-tiba. Sebelumnya, , tim terbaik BNI telah berkompetisi pada ajang kompetisi Contact Center World tingkat Asia Pasific di Singapura pada bulan Juni 2014. Di level Asia Pasific, tercatat 156 peserta dari 33 Perusahaan dari 10 negara ambil bagian.
Dengan raihan 4 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu, BNI Call 500046 berhak lolos ke ajang Contact Center World tingkat dunia di Las Vegas.
“Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM adalah dengan mengikutsertakan pegawai-pegawai terbaik BNI Call 500046 dalam ajang kompetisi Contact Center tingkat dunia,” ungkap Corporate Secretary BNI Tribuana Tunggadewi di Jakarta, Kamis (4/12/2014).
BNI Call 500046 merupakan layanan phone banking BNI yang disiapkan untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi, melakukan transaksi, maupun menyampaikan keluhan.
Keberhasilan kali ini membuktikan BNI Call 500046 memiliki daya saing yang kuat dan memiliki kompetensi dan layanan bertaraf Internasional.
“BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, untuk pertamakalinya berpartisipasi pada ajang tersebut untuk membuktikan kepada dunia bahwa BNI memiliki People, Process dan System yang handal dan tidak kalah bersaing dengan perusahaan lainnya,” tukas Tunggadewi.

nonasakamoto 4th December 2014 08:30 PM
Pertamina-PGN Perlu Sinergi untuk Berantas Trader Gas
 
Pertamina-PGN Perlu Sinergi untuk Berantas Trader Gas
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...tas-trader-gas
http://data.tribunnews.com/foto/bank...204_094337.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penangkapan Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa fenomena trader gas sudah menggurita. Kasus ini juga memberi bukti nyata dan terang-benderang ada kongkalikong antara mafia migas dengan pejabat daerah.
Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, berpendapat kasus korupsi alokasi gas di Bangkalan, Madura jadi bukti bahwa mafia migas ada di mana-mana.
"Ini semakin membuktikan bahwa mafia migas ada di mana-mana termasuk di alokasi penyaluran gas. Ini modus tata kelola migas dalam penyaluran gas tadi, dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO) ke BUMD. Tapi BUMD ini hanya boneka karena ada perusahaan swasta PT Media Karya Sentosa (MKS) yang mengendalikan. Sudah mafhum, BUMD di daerah yang ditunjuk tidak punya kemampuan, kemudian mengajak swasta, yang akhirnya dikendalikan para trader gas, ini titik lemah tata kelola migas," jelas Fahmy, Rabu (4/12/2014).
Kata dia, para trader gas berkuasa juga akibat UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang terlalu liberal. Para trader yang tidak punya infrastruktur kemudian bebas masuk mengikuti tender hanya berbekal melakukan penawaran harga lebih tinggi. Selisih harga sekian sen kemudian mengalahkan perusahaaan yang memiliki infastruktur dan punya pengalaman seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
"Akibat liberasilisasi tadi maka penyaluran dari hulu juga bermasalah. Pertama di tender juga titik lemah, trader para pemburu rente tidak memiliki infrastruktur karena kedekatan dengan pengambil keputusan, kemudian menang. Gas itu kemudian dijual lagi misal ke PGN lebih mahal, pada akhirnya konsumen yang rugi," tegasnya.
Secara pribadi, ia menyarankan memang perlu ada kualifikasi khusus atau kriteria khusus ketika trader mengikuti tender misal keseriusan membangun infrastruktur dan juga kemampuan finansial secara transparan. "Jangan sekadar berani menawar harga tinggi kemudian dimenangkan, sementara PGN yang punya insfrastuktur justru kalah. Unsur kelayakan tadi harus dipertimbangkan," tegasnya.
Tentu saja, ia mengingatkan, akibat permainan alokasi gas sangat berbahaya. Satu daerah bisa sangat kurang pasokan sementara daerah lain berlebihan. Padahal, berbeda dengan minyak yang bisa diangkut dengan kendaraan, gas memerlukan infrastruktur lebih.
Dengan berbagai masalah di sektor migas, dia berharap, dua perusahaan yaitu Pertamina dan PGN bisa bersinergi berbagi peran dan tidak saling sikut. Persaingan dua korporat itu disebut Fahmy memang karena UU Migas yang terlalu liberal tadi. Tim Reformasi Mafia sendiri akan mengkaji lagi UU Migas itu untuk kemudian memberi rekomendasi.
"Secara pribadi saya usul, agar ada pembagian di minyak ke Pertamina. Kompetesi lama di gas berikan gas tadi PGN dari hulu mix ke hilir. Sehingga Pertamina bisa bermain di pasar dunia, sementara ketika PGN memiliki kewenangan di hulu dari sisi pasokan akan lebih terjamin, tidak bergantung ke Pertamina, Chevron, dll. Ada ketersambungan pasokan. Ini juga akan kami usulkan, kami dari akademisi menyampaikan bukan berdasar isu, tapi data fakta yang sangat akademik," tegasnya.

nonasakamoto 4th December 2014 08:32 PM
Semua Daerah Perbatasan Dialiri Listrik
 
Semua Daerah Perbatasan Dialiri Listrik
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ialiri-listrik
http://data.tribunnews.com/foto/bank...istrik-pln.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji, menargetkan semua daerah perbatasan di 47 titik segera mendapat pasokan listrik saat hari kemerdekaan tahun depan.
"Pokoknya 47 lokasi itu harus terang-benderang, targetnya 17 Agustus 2015," ujar Pamudji, Rabu (3/12/2014).
Alasan utama daerah perbatasan sulit mendapat listrik karena tidak ada akses infrastruktur. Dalam hal ini baik jalan maupun lahan untuk membangun pembangkit listrik belum tersedia. "Karena tidak ada jalan untuk ke sana," ujar Pamudji.
Dengan begitu, PLN berencana akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membuka jalan khusus daerah perbatasan. Selain itu, PLN juga akan menggandeng instansi terkait membuka pembebasan lahan.
"PLN tidak akan bangun listrik kalau jalannya tidak ada, nggak mungkin kita menanam tower di tengah hutan atau ladang penduduk kan tidak boleh," kata Pamudji.

nonasakamoto 5th December 2014 08:30 PM
Kemenhub Prediksi Arus Penumpang Natal & Tahun Baru Naik 4,88%
 
Kemenhub Prediksi Arus Penumpang Natal & Tahun Baru Naik 4,88%
http://bisnis.liputan6.com/read/2143...-baru-naik-488

http://bisnis.liputan6.com/read/2143...baru-naik-488#

Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan memperkirakan pengguna angkutan umum baik udara, laut, darat, kereta api dan Sungai Danau Penyeberangan (SDP) untuk Natal 2014 dan tahun baru 2015 bakal mengalami lonjakan sebesar 4,88 persen.

Prediksi kenaikan paling tinggi diperkirakan akan terjadi di angkutan SDP dengan peningkatan sebesar 9,06 persen dari tahun lalu yang sebanyak 2,3 juta penumpang menjadi 2,6 juta penumpang.

Sementara, peningkatan kedua terbanyak bakal terjadi di angkutan udara sebesar 5,85 persen, dari di tahun lalu 3,5 juta penumpang menjadi 3,7 juta penumpang.

Untuk angkutan jalan, diperkirakan akan ada lonjakan 5,78 persen dengan jumlah penumpang sebanyak 2,9 juta penumpang. Sementara tahun lalu pengguna angkutan jalan hanya 2,7 juta.

Perkembangan peningkatan sarana di angkutan laut membuat perkiraan Kemenhub pertumbuhan jumlah penumpang saat Natal dan tahun baru sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya hanya 882 ribu penumpang.

Sedangkan untuk angkutan kereta api diperkirakan mengalami kenaikan tipis hanya 1,1 persen dari tahun lalu 3,81 juta penumpang menjadi 3,85 juta penumpang.

"Perjalanan saat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 ini jangan dibandingkan dengan Idul Fitri, berbeda, kalau natal dan tahun baru itu persebarannya merata, tidak ke Jawa saja," kata‎ Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo di kantornya, Jumat (5/12/2014).

Maka dari itu secara total jumlah perkiraan penumpang di akhir tahun akan mencapai 14 juta pergerakan perorangan, meningkat dibandingkan tahun lalu hanya 13,3 juta penumpang. (Yas/Gdn)

Tags

nonasakamoto 5th December 2014 08:35 PM
Pengusaha Pelayaran Dukung Penuh Poros Maritim
 
Pengusaha Pelayaran Dukung Penuh Poros Maritim
http://bisnis.liputan6.com/read/2143...-poros-maritim

http://bisnis.liputan6.com/read/2143...poros-maritim#

Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha pelayaran Indonesia yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung 10-11 Desember 2014 mendatang.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, dalam Rakernas ini akan membahas partisipasi pengusaha dalam mendukung program pemerintah tentang poros maritim dunia.

"Kami ingin mendukung pemerintah baru, tentunya dengan bertahap, karena poros maritim, bisa terjadi kalau di pelayaran men-support," kata dia di Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Dia menuturkan, selama ini INSA telah mendukung poros maritim laut tersebut melalui pengembangan tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, INSA telah memiliki pelayaran yang menjalankan kapal-kapal dengan ukuran 1.000-1.500 Teus.

Kemudian, jaringan pelayaran yang melewati Belawan, Jakarta, Surabaya dan Bitung. Serta jaringan Jakarta, Surabaya, Makasar dan Sorong.

"Anggota INSA mulai menambah kapalnya untuk mengembangkan rute tadi. Untuk memaksimalkan dalam menjalankan mereka adakan join slot," lanjutnya.

Carmelita berharap, untuk mewujudkan poros maritim dunia, pemerintah mesti mendorong lewat pemberian insentif seperti pemangkasan tarif di pelabuhan yang selama ini memberatkan pengusaha.

Kemudian memberikan pelabuhan khusus untuk pelayaran jangka pendek.

"Short sea shiping sudah direncanakan cukup lama. Masih belum berjalan dalam pembahasan. Berharap pemerintah segera menentukan pelabuhan khusus short sea shiping. Pak Jokowi ingin memindahkan beban angkutan darat ke laut," tandas dia. (Amd/Gdn)

nonasakamoto 5th December 2014 08:38 PM
INSA Minta Pelabuhan Khusus Buat Pelayaran Jarak Pendek
 
INSA Minta Pelabuhan Khusus Buat Pelayaran Jarak Pendek
http://bisnis.liputan6.com/read/2143...n-jarak-pendek

http://bisnis.liputan6.com/read/2143...-jarak-pendek#

Quote:
Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah membuat pelabuhan khusus untuk mendorong pelayaran jarak pendek (short sea shiping). Hal itu ditujukan untuk memangkas biaya.

"Kalau bersandar di pelabuhan umum cost-nya besar, karena dihitung sama dengan pelayaran jarak jauh," kata Wakil Ketua Umum INSA Lolok Sudjatmiko di kantornya Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Dia juga mengatakan, pengembangan short sea shiping perlu untuk mengurai kepadatan pengiriman barang di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pihaknya menambahkan, dengan adanya pelabuhan khusus berarti ada penyesuaian dengan angkutan darat.

"Jadi seimbang selama ini darat lebih murah karena sebagian disubsidi, tapi kami tidak perlukan. Untuk seimbangkan, kami butuh pelabuhan khusus, bukan pelabuhan komersil. Sekarang truk masuk was-was karena banyak pungutan," ujarnya.

Adapun, percontohan untuk short sea shiping itu adalah Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pengembangan pelabuhan khusus diperlukan agar angkutan laut bisa bersaing dengan angkutan darat.

Dia menuturkan, pemerintah mesti memiliki langkah tepat untuk mendorong pengangkutan yang bisa dilakukan lewat darat ke angkutan laut.

"Harus punya trik, karena kami sudah usaha tidak gunakan BBM subsidi. Misal membatasi angkutan atau apalah," tandas dia. (Amd/Gdn)

nonasakamoto 5th December 2014 08:40 PM
Menteri Susi Siap Stop Impor Garam
 
Menteri Susi Siap Stop Impor Garam
http://bisnis.liputan6.com/read/2143...op-impor-garam

http://bisnis.liputan6.com/read/2143...op-impor-garam

Quote:
Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berencana untuk menghentikan impor garam dalam waktu dekat. Pasalnya selama ada garam impor, produk garam lokal tak mampu bersaing.

"Impor garam akan kami hentikan. Saya sudah bicara dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan," ujarnya di Gedung Cyber 2, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2014).

Dia mengatakan, selama ini KKP telah mengeluarkan banyak anggaran melatih dan mendukung para petani garam lokal. Namun dengan kebijakan impor garam, upaya yang dilakukan kementerian ini seolah sia-sia.

"Kami keluarkan banyak uang untuk latih dan support petani, tapi tidak ada hasilnya karena kalah dengan garam impor," lanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan garam dengan kualitas bagus bagi industri, Susi akan melatih produsen garam lokal agar menghasilkan garam dengan kualitas terbaik.

"Kami akan buat garam yang bisa dipakai industri dan kualitas nomor 1. Kami sudah harus berubah menjadi subjek, bukan lagi objek. Kami tidak mau menjadi pasar, itu tantang besar. Tahun depan kita sudah bisa swasembada," tandasnya. (Dny/Gdn)

nonasakamoto 5th December 2014 08:49 PM
PGN Ingin Buat SPBU Gabungan
 
PGN Ingin Buat SPBU Gabungan
http://economy.okezone.com/read/2014...-spbu-gabungan

https://img.okezone.com//content/201...rts9WgtJ7c.jpg

Quote:
BANDUNG - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tengah merencanakan pembuatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tereintegrasi (SPBT) untuk menyalurkan minyak dan gas. Pembuatan SPBT akan menggandeng sejumlah SPBU yang ada di Jakarta dan dekat dengan pipa gas PGN.
"Karena SPBT ini solusi yang cepat untuk percepatan jumlah stasiun bahan bakar minyak dan gas," ungkap Juru Bicara PGN, Irwan Andri Atmanto, saat ditemui di Grand Preanger Hotel di Bandung, Jumat (05/12/2014).

Irwan menjelaskan, ada 73 SPBU yang dekat dengan pipa gas tersebut. Untuk satu SPBU disediakan dana sebesar USD1 juta. "Tapi ini belum terealisasi. Makanya, kita coba bicara dulu sama pemilik SPBU. Apalagi Menteri BUMN juga sudah mau menjembatani," kata dia.

Irwan mengatakan, di setiap SPBU nantinya akan dibangun satu atau dua dispenser tempat pengisian gas. Hal ini sangat bagus mengingat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan konversi BBM ke BBG.

"Ini bisnis yang bagus bagi pemilik SPBU. Kenaikan harga BBM dan juga berjalannya konversi, bisa membuat masyarakat gunakan BBG. Jadi menguntungkan," kata Irwan.

(mrt)

nonasakamoto 5th December 2014 08:56 PM
Selamat! Pekalongan Raih Predikat Kota Kreatif dari UNESCO
 
Selamat! Pekalongan Raih Predikat Kota Kreatif dari UNESCO
http://lifestyle.liputan6.com/read/2...if-dari-unesco

http://lifestyle.liputan6.com/read/2...f-dari-unesco#

Quote:
Liputan6.com, Pekalongan Pekalongan, kota yang terkenal dengan kerajinan batiknya, dinobatkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Kota Kreatif Dunia untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat.

Walikota Pekalongan, Basyir Ahmad, mengatakan bahwa keberhasilan Pekalongan dalam menyandang predikat ini telah diumumkan di situs resmi UNESCO.

"Saya telah melihatnya di situs resmi UNESCO bahwa Pekalongan telah diakui sebagai anggota Jaringan Kota Kreatif Dunia. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini, kami senang sekali memperoleh pengakuan internasional," kata Basyir Ahmad.

Seperti yang dilansir dari Indonesia.Travel, Jumat (5/12/2014), pekalongan menjadi kota pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota Jaringan Kota Kreatif Dunia. Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, menunjuk 28 kota dari 19 negara sebagai anggota baru Jaringan Kota Kreatif Dunia UNESCO sehingga kini total jumlah anggota sebanyak 69 kota.

Program Jaringan Kota Kreatif Dunia UNESCO diluncurkan pada 2004 dan kini telah menginjak usia yang kesepuluh. Jaringan ini bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional antar kota dalam bidang kreatifitas, sehingga nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan kota berkelanjutan, kesejahteraan sosial dan meningkatkan pengaruh budaya dalam dunia.

"Jaringan Kota Kreatif Dunia UNESCO adalah alat yang luar biasa untuk kerjasama, ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung potensi yang kreatif dan inovatif demi pembangunan berkelanjutan," jelas Irina Bokova.

Jaringan kreatif yang ditetapkan meliputi tujuh tema: kerajinan dan kesenian, desain, film, gastronomi, sastra, media seni, serta musik. Hal ini dirancang untuk meningkatkan kerjasama internasional, serta berbagi pengalaman dan sumber daya dalam rangka mempromosikan pembangunan daerah.

Dengan bergabung dalam jaringan, kota yang terpilih akan berkomitmen untuk bekerjasama serta membangun kemitraan dalam mempromosikan industri kreativitas dan budaya, juga berbagi cara praktek yang terbaik untuk memperkuat kehidupan budaya serta mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial.

Pekalongan sendiri merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki banyak pusat kerajinan batik dan tenun yang banyak menginspirasi kota-kota lain di Indonesia. Di samping dua warisan Nusantara tersebut, Pekalongan juga mengembangkan banyak jenis souvenir yang dibuat memanfaatkan bahan-bahan alam, sebut saja kerajinan enceng gondok, kerajinan tirai hias, kerajinan gerabah dan masih banyak lagi.

nonasakamoto 5th December 2014 08:59 PM
Pertamina Target Produksi Kilang Sampai 1,6 Juta BHP
 
Pertamina Target Produksi Kilang Sampai 1,6 Juta BHP
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ai-16-juta-bhp

http://data.tribunnews.com/foto/bank...buhan_4735.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berencana meningkatkan produksi kilang nasional dari 800 ribu barel per hari (KBD) menjadi 1,6 Juta barel per hari (KBD). Peningkatan produksi kilang tersebut guna mengantisipasi pertumbuhan konsumsi energi nasional yang mengalami peningkatan signifikan dimana diperkirakan 2025 permintaan energi nasional diprediksi mencapai 7,7 juta barel setara minyak perhari.
Target produksi kilang nasional ini diharapkan dapat terwujud dari program Refining Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) yang sudah berjalan hingga saat ini. Kedua program ini akan menjadi acuan Pertamina untuk meningkatkan kapasitas 5 kilang yakni Balongan, Cilacap, Balikpapan, Dumai dan Plaju. Senior Vice President Business Development Pertamina, Iriawan Yulianto.
“Tahap pertama tiga kilang yakni Balongan, Cilacap, dan Balikpapan ditargetkan akan beroperasi pada 2020-2021. Sementara tahap kedua Kilang Dumai dan Plaju direncanakan pada 2025”, ujar Senior Vice President Business Development Pertamina, Iriawan Yulianto, Kamis (4/12/2014).
Untuk merealisasikan rencana tersebut Pertamina membutuhkan dana mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp 240 triliun. Iriwawan memaparkan hal tersebut diawali dengan tender EPC mulai tahun depan.
Saat ini Pertamina mengoperasikan 6 (enam) unit kilang dengan total kapasitas 1.046 ribu barel per hari. Beberapa kilang minyak seperti Kilang UP III Plaju dan Kilang UP-IV Cilacap terintegrasi dengan kilang petrokimia.
Selain menghasilkan produk petrokimia seperti Purified Terapthalic Acid (PTA) dan Paraxylene, beberapa kilang Pertamina juga memproduksi LPG yang dioperasikan terpisah dari kilang minyak dengan bahan baku gas alam seperti Pangkalan Brandan dan Mundu.

Selain kilang minyak, Pertamina juga memiliki 2 (dua) operating company, yakni PT Arun LNG yang akan mengeoperasikan kilang regasifikasi Arun dengan kapasitas 12,5 Juta Ton Per Tahun dan PT Badak LNG yang mengoperasikan kilang LNG Bontang berkapasitas 22,5 juta ton per tahun.

nonasakamoto 5th December 2014 09:06 PM
RI Didorong Jadi Pusat Pengolahan Perikanan Dunia
 
RI Didorong Jadi Pusat Pengolahan Perikanan Dunia
http://ekbis.sindonews.com/read/9311...nia-1417405829

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/con...-dunia-mc9.jpg

Quote:
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia.

“Kami optimistis, dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia, nilai ekspor nasional akan meningkat dari USD4,1 miliar pada 2013, menjadi USD40 miliar,” kata Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto dalam rilisnya di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut dia, langkah menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia harus dilakukan segera karena besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.

Adapun sejumlah langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan itu, yakni melakukan standarisasi semua produk perikanan dalam negeri, sehingga sektor perikanan nasional bisa terdaftar secara resmi pada tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, mulai melakukan prosesing perikanan dunia di Indonesia berdasarkan standarisasi yang dimiliki. Pembuatan prosesing ikan dunia di Indonesia, dia mengatakan, harus melibatkan berbagai negara. Misalnya, ikan salmon didatangkan dari Australia dan Norwegia, lalu diproses di dalam negeri.

"Standar kebersihan, kualitas, dan packaging juga dijaga ketat. Intinya, quality control pengolahan perikanan dunia itu harus mengikuti standarisasi nasional yang telah diintegrasikan dengan standar internasional," ujarnya.

Langkah berikutnya, menyediakan tenaga kerja lokal yang terampil dan bersaing dibanding tenaga kerja asing. Proyek tersebut, kata dia, bisa mempekerjakan masyarakat lokal secara signifikan, yang pada akhirnya akan membantu menurunkan tingkat pengangguran.

Pemerintah juga harus mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan dan memacu investasi industri pengolahan yang berbasis (reprocessing). Dengan bahan baku dari luar negeri, lalu diolah menjadi produk-produk siap saji dan di diekspor ulang ke negara-negara maju.

Selanjutnya, mendorong kerja sama dengan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Norwegia, Australia, Kanada dan Jepang sebagai sumber bahan baku ikan salmon, kepiting Alaska, Alaskan lobster, herring, trout, smelt dan segala jenis hasil penangkapan di laut air dingin (cold water fish).

“Intinya, pemerintah didorong untuk aktif membuka kesempatan bagi Indonesia sebagai basis pengolahan dan membuka pasar hasil-hasil olahan tersebut dan dijadikan produk siap saji (consumer pack) ke pasar retail negara-negara itu,” papar Yugi.

Dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia, menurut dia, akan mendorong peningkatan kinerja ekspor perikanan domestik. Selain itu, akan terjadi peningkatan nilai tambah produk perikanan dalam negeri. Misalnya, produk-produk perikanan bisa diolah menjadi baso ikan, fillet ikan, dan berbagai produk perikanan lainnya.

Berdasarkan hitungan Kadin, peningkatan nilai tambah dari produk-produk olahan perikanan itu akan meningkatkan penerimaan negara mencapai USD40 miliar pada 2019.

(rna)

nonasakamoto 5th December 2014 09:10 PM
Pasokan Ikan Impor ke Palembang Naik Jadi 150 Ton
 
Pasokan Ikan Impor ke Palembang Naik Jadi 150 Ton
http://ekbis.sindonews.com/read/9332...ton-1417707402

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/con...50-ton-BBX.jpg

Quote:
PALEMBANG - Sebagian besar pasokan ikan impor yang masuk ke Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya rata-rata mengalami kenaikan, baik dari sisi jumlah maupun harga. Kenaikan pasokan ikan impor tersebut sudah terjadi sejak awal November lalu.

“Saat ini pasokan ikan impor Sumsel capai 150ton per bulan. Padahal sebelumnya hanya 80ton per bulan. Banyaknya pasokan impor ini lantaran tingginya demand masyarakat terhadap ikan yang diimbangi dengan konsumsi yang tinggi,” kata Direktur Utama CV Lima Bersaudara (agen penjualan ikan) H Badarudin, Kamis (4/12/2014).

Menurut dia, angka 150ton ikan impor itu diperoleh dari 10 agen atau suplier atau pemasok skala besar serta ditopang oleh agen atau pemasok kecil mencapai 60 agen dengan pasokan capai 50kg per hari.

Dari angka itu pula, masih kata dia, didominasi ikan sarden, tongkol, ikan tenggiri, sarden, salem, cumi, dan ikan kembong. Sedangkan khusus untuk ikan tenggiri hanya digunakan untuk pembuatan pempek.

“Ikan impor ini didatangkan dari rekanan yang ada di Jakarta. Kalau kami melihat ada peningkatan sekitar 25-30% kuantitas pasokan yang diimbangi dengan demand yang tinggi. Semua ikan impor ini disuplai ke 33 pasar di aplembang, seluruh daerah dalam Sumsel hingga Jambi,”terangnya.

Kendati pasokan ikan impor melimpah, kata dia, namun tidak diimbangi dengan harga ikan yang stabil. Saat ini harga ikan impor mengalami peningkatan yang terjadi sejak awal November lalu.

Dia mengilustrasikan ikan tenggiri dari Rp40.000 per kg menjadi Rp50.000 per kg. Ikan sarden dan tongkol dari Rp11.000 per kg menjadi Rp16.000 per kg, ikan kembong dari Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kg, ikan

“Harga itu tergantung dipasaran. Kenaikan harga ikan impor disebabkan cuaca yang tidak bersahabat yang ditunjukkan dengan adanya gelombang tinggi sehingga nelayan tidak melaut. Kan pasokan ikan impor melimpah, bisa jadi itu kesepakatan pedagang. Bukan saja ikan impor, ikan lokal pun juga mengalami eknaikan,” katanya.

Terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, lanjut dia, pihaknya mendukung penuh langkah strategis menteri baru yang cenderung lebih mengangkat derajat nelayan dan penyelamatan perikanan Indonesia.

“Untuk tahun pertama ini gebrakan yang dilakukan beliau sangat luar biasa. Ini menjadi pertanda baik buat para nelayan di Indonesia. Bahkan beliau mengeluarkan kebijakan akan menenggelamkan kapal illegal yang menangkap ikan di wilayah Indonesia. Tentunya kami sangat support dengan langkah-langkah beliau,” jelasnya.

nonasakamoto 5th December 2014 09:16 PM
Wujudkan Swasembada Gula, JK Kunjungi PG Subang
 
Wujudkan Swasembada Gula, JK Kunjungi PG Subang
http://ekbis.sindonews.com/read/9329...ang-1417626000

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/con...subang-ddH.jpg


Quote:
SUBANG - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf kalla (JK) mengunjungi pabrik gula (PG) Subang milik PT PG Rajawali II, anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Direktur Utama (Dirut) PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan, kunjungan ini bentuk komitmen pemerintah mempersiapkan industri gula demi terwujudnya swasembada gula di tanah air.

Pihaknya mengaku sangat mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada gula. Sebagai salah satu pemain utama industri gula tanah air dengan 10 pabrik gula di Pulau Jawa, ditambah masuknya RNI ke dalam industri hilir, RNI siap berkontribusi penuh dalam mewujudkan program pemerintah.

Namun, tidak hanya melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan, pemerintah pun dituntut komitmen tehadap tujuan itu.

Ismed menegaskan, industri gula nasional tidak akan pernah maju jika pemerintah masih ambigu dalam mengeluarkan regulasi terkait gula rafinasi.

"Pemerintah perlu tegas membatasi pasokan dan melarang gula rafinasi masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. Tanpa itu kemajuan industri gula nasional sulit tercapai dan harapan swasembada pangan semakin jauh," papar dia dalam rilisnya, Kamis (4/12/2014).

Ismed, menjelaskan, realitasnya industri gula saat ini menghadapi tantangan yang kompleks. Serbuan gula impor rafinasi dan pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan 2015, mengharuskan industri gula menggenjot efisiensi jika ingin mampu bersaing dengan produk luar, tidak dapat dipungkiri HPP gula lokal masih tinggi.

Terkait hal itu, Ismed menegaskan, pengembangan teknologi di kebun dan pabrik gula menjadi salah satu kuncinya.

Hal itu membutuhkan dukungan konkret pemerintah. Selain kebijakan menekan impor gula mentah, kebijakan pengembangan teknologi perlu didorong agar pembenahan terjadi secara ekternal dan internal.

LPada tahun ini masih terjadi gap antara target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah dengan produktivitas RNI di lapangan.

Dari sisi produktivitas per hektar, target pemerintah 88,7 ton/ha, sementara saat ini perkebunan tebu RNI mampu menghasilkan 82,2 ton/ha. Masih kurang 6,4 ton/ha. Hal itu berkorlasi dengan masih minimnya lahan perkebunan tebu.

Berdasarkan data, industri gula nasional masih membutuhkan 5.870 ha lahan tambahan. Dari total luas lahan yang ditargetkan tahun ini seluas 70.735 ha, RNI telah menyumbang sebesar 64.865 ha.

Mengenai kandungan rendemen, pemerintah menargetkan kandungan rendemen pada 2014 8,53%, sementara rendemen rata-rata RNI tahun ini masih di angka 7,77%, artinya masih kurang 0,75%.

Ismed melihat munculnya gap tersebut disebabkan beberapa faktor. Di antaranya lahan yang masih minim. Perlu ada regulasi yang menjamin ketersediaan lahan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku tebu.

Selain itu terkait peningkatan teknologi, perlu lebih banyak lagi penelitan dan pengembangan varietas bibit unggul dan optimalisasi proses kinerja pabrik.

Agar keluar dari situasi itu, saat ini RNI terus mendorong mekanisasi dan otomatisasi dalam proses pengolahan tebu.

forsaFX 6th December 2014 02:35 AM
Re: PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini
 
Informasi di koran dan internet tentang sektor kelautan di tanah air dalam beberapa bulan terakhir ini memang keren ya...tidak lepas dari peran bu Susi menterinya yang gayanya menarik sekali dibandingkan dengan para pejabat lainnya yang butuhkan formalitas. Benar bu...bukannya tidak penting formalitas itu tetapi segala sesuatu itu ada waktunya. Nyentrik juga ada waktunya he he he

nonasakamoto 6th December 2014 07:53 PM
Pasar Bebas MEA Tak Melulu Negatif
 
Pasar Bebas MEA Tak Melulu Negatif
http://economy.okezone.com/read/2014...melulu-negatif

https://img.okezone.com//content/201...XVIZUTfnU3.jpg

Quote:
BALI – Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengambil keuntungan dari pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Namun peluang tersebut juga sejalan dengan meningkatnya produktivitas.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpendapat bahwa besarnya pasar yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal bagi negara kepulauan ini dalam menghadapi MEA. “Pasar yang besar itu tidak melulu negatif, bisa menjadi hal positif asalkan produktivitas dapat ditingkatkan," tuturnya saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (6/12/2014)

Kalau kita bisa benahi segala aspek, lanjutnya, misal infrastruktur dan SDM, maka pasar yang besar akan menjadi keuntungan untuk kita. Lebih lanjut pihaknya menyebutkan, dari sisi regulator, seluruh kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada peningkatan produktivitas.

"Kita perlu perbaiki hubungan pengusaha dengan pekerja, perbaikan logistik dan infrastruktur, kemampuan SDM, serta fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan kita di ASEAN," tukasnya.

nonasakamoto 6th December 2014 08:01 PM
Januari 2015 Pemerintah Terapkan Subsidi Tetap
 
Januari 2015 Pemerintah Terapkan Subsidi Tetap
http://economy.okezone.com/read/2014...-subsidi-tetap

http://i.okezone.tv/photos/2014/10/2...386_medium.jpg

Quote:
BALI– Pemerintah akan mulai menerapkan subsidi tetap per Januari 2015. Namun mengenai besaran subsidi tetap masih terus dikaji.
"Enggak usah dibikin-bikin, kita akan terapkan subsidi tetap bulan Januari dalam konteks kita cermati perkembangan dan dinamika harga internasional, besarannya belum," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Bali, Nusa Dua Convention Center, Sabtu (6/12/2014). Seperti diketahui, pemerintah berencana mengubah Indonesia Crude Price (ICP) dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan. Namun pemerintah belum menentukan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Bambang menyatakan, harga BBM bisa mengikuti harga minyak dunia jika sudah diberlakukan subsidi tetap.

"Kita harus terapkan subsidi tetap baru BBM bisa bergerak mengikuti dinamika internasional," pungkas dia.

nonasakamoto 6th December 2014 08:33 PM
PGN-Pertamina Akan Bangun Sekitar 50 SPBG
 
PGN-Pertamina Akan Bangun Sekitar 50 SPBG
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ekitar-50-spbg

http://data.tribunnews.com/foto/bank...ngkap-nih2.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) diperkirakan akan ada sekitar 50 tempat yang akan dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Adapun lokasinya nanti akan berdekatan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero).
"Kami identifikasi ada 50 titik di Jawa bagian Barat. Lokasinya itu sejalur pipa gas milik perseroan," kata Vice President Corporate Communication PGN, Ridha Ababil, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Hal ini dilakukan perseroan, guna menindaklanjuti arahan pemerintah yang meminta kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara Pertamina dan PGN, untuk bersinergi membangun SPBG dalam rangka konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).
Menurutnya, perseroan selama ini mengalami kesulitan pengadaan lahan dalam membangun SPBG. Sebab, tempatnya harus diberada di jalan utama yang mayoritas sudah ada pemilikinya. Sehingga, diharapkan dengan sinergi ini dapat mempercepat proses pembangunan SPBG.
Di sisi lain, adanya perizinan yang sulit di masing-masing daerah ikut memperlambat pembangunan SPBG. Apalagi, margin dari SPBG lebih kecil dibandingkan SPBU. "Kalau kondisinya begini kemungkinan pihak yang di sana akan kesulitan untuk bekerja sama," ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan, pemerintah pun harus mendorong kendaraan untuk menggunakan bahan bakar gar, agar ketika SPBG sudah ada tidak sepi peminat alias tidak ada yang menggunakan gas.
Saat ini perseroan memiliki 14 SPBG yang tersebar di beberapa daerah. Namun, dari 14 hanya tiga yang milik PGN, sementara sisanya merupakan kerjasama dengan pihak lain.

nonasakamoto 6th December 2014 08:37 PM
JK: Indonesia Butuh 10 Pabrik Gula Baru
 
JK: Indonesia Butuh 10 Pabrik Gula Baru
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...brik-gula-baru

http://data.tribunnews.com/foto/bank...ndang-baru.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengungkapkan Indonesia butuh banyak pabrik gula baru. Sebab menurutnya pabrik-pabrik gula yang ada rata-rata umurnya sudah di atas 100 tahun, dan sudah tidak efektif lagi memproduksi gula sehingga keuangannya bermasalah.
Kepada wartawan disela kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, JK mengatakan sejumlah pabrik gula yang umurnya di atas 100 tahun berlokasi di tengah kota. Sangat tepat bila pabrik-pabrik tersebut dijual, lalu didirikan pabrik baru di lokasi yang lebih strategis, dan dengan teknologi yang memadai.
"Kita jangan tergantung neraca. Kalau hanya lihat neraca tidak akan pernah diperbaiki. Kita pindah saja pabriknya untuk dapat dana," ujarnya. Ia menghitung setidaknya dibutuhkan sepuluh pabrik baru, dengan berbagai teknologi barunya, sehingga tingkat rendemennya mencapai 10 persen. Selain itu Indonesia juga butuh bibit-bibit tebu yang lebih unggul. Untuk urusan bibit, JK hari ini berencana untuk menyambangi pusat bibit di Pasuruan, Jawa Timur.
"Dengan itu dua-tiga tahun yang akan datang, kita bisa memenuhi produksi dalam negeri," katanya.
Dengan meningkatnya produksi gula dalam negri, menurut JK hal itu juga bisa menekan dominasi gula rafinasi yang sebagian besarnya merupakan hasil impor.
Selain itu kata dia pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menekan dominasi gula rafinasi yang harganya relatif lebih murah, yakni dengan memperketat penggunaannya.
"Gula rafinasi itu jangan berlebihan, memang tahun lalu itu izinnya berlebihan. Kita tidak bisa mengatasi masalah itu dengan main main harga, kalau kita naikkan harga itu yang untung adalah penyelundup," tandasnya.

nonasakamoto 6th December 2014 08:42 PM
Pemerintah Akui BNI Berperan Penting di Sektor Perikanan
 
Pemerintah Akui BNI Berperan Penting di Sektor Perikanan
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ktor-perikanan

http://data.tribunnews.com/foto/bank...205_204243.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjadi satu-satunya bank yang meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pada acara malam penghargaan Adibakti Mina Bahari Tingkat Nasional Tahun 2014.
Penghargaan yang secara khusus diberikan kepada BNI Cabang Tegal ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada pihak yang berperan aktif, peduli, dan berprestasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sektor kelautan dan perikanan.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, kepada Irwansyah Kusuma Putera, Pemimpin BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekalongan.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai BNI perbankan teladan dalam mendukung usaha pengelolaan sumberdaya kelautan secara meluas dan terintegrasi," ujar Corporate Secretary BNI, Tribuana Tunggadewi, Jumat (5/12/2014).
Selain menyalurkan pembiayaan pada usaha penangkapan ikan, BNI Cabang Tegal juga menyalurkan pembiayaan pada bidang usaha terkait, seperti perdagangan ikan, pengolahan ikan, perdagangan garam, perdagangan es, pabrik es balok, cold storage, dan stasiun pengisian BBM untuk nelayan (SPBN).
Hingga September 2014, jumlah fasilitas kredit yang disalurkan BNI Cabang Tegal di sektor perikanan mencapai Rp 27,83 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 6,175 miliar di antaranya adalah berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selama ini, penyaluran kredit sektor perikanan oleh BNI Cabang Tegal dilakukan secara langsung kepada debitor perorangan. Saat ini tengah dijajaki peluang kerjasama penyaluran kredit secara channeling atau linkage melalui koperasi nelayan kepada para anggotanya.
"Program Kampoeng BNI berbasis perikanan diharapkan juga segera terealisasi di daerah ini," ungkap Tribuana.

nonasakamoto 6th December 2014 08:45 PM
PGN Sambut Positif Permintaan Rini Untuk Bangun SPBG
 
PGN Sambut Positif Permintaan Rini Untuk Bangun SPBG
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...uk-bangun-spbg

http://data.tribunnews.com/foto/bank...monas_1363.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menyatakan kesiapannya menjadi pelopor dalam melancarkan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
"PGN siap selalu menjadi pelopor dan garda terdepan dalam konversi BBM ke BBG itu," kata Juru Bicara PGN, Irwan Andri Atmanto, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Menurut Irwan, PGN pun menyambut positif permintaan Menteri BUMN Rini Soemarno yang meminta PGN bekerjasama dengan SPBU di bawah binaan Pertamina untuk mempercepat penambahan jumlah stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
‪Dengan harga BBG yang jauh lebih murah dibanding BBM, kata Irwan, tentunya BBG menjadi energi alternatif bagi masyarakat untuk menggerakkan roda kendaraan bermotornya. Saat ini harga BBG sebesar Rp 3100 per liter setara premium.
‪Dalam memperbanyak pembangunan tempat pengisian bahan bakar, PGN melakukan dengan dua cara yaitu membangun sendiri SPBG - MRU (mobile refueling unit) dan mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar yang diberi nama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terintegrasi (SPBT)
"Di dalam SPBT itu berisi pengisian bahan bakar baik itu untuk BBM maupun BBG. Dengan SPBT ini bisa menjadi solusi untuk percepatan infrastruktur BBG," ucap Irwan.
Lebih jauh dia mengatakan, dalam pelaksanaan konversi ini PGN menggandeng pemilik SPBU yang lokasinya berdekatan dengan pipa distribusi gas PGN. "Dari pemantauan kami, sampai saat ini ada sekitar 73 SPBU di Jakarta yang lokasinya berdekatan dengan pipa PGN. Nantinya di SPBU itu akan dipasang dispenser BBG sehingga masyarakat pemilik mobil pengguna BBG bisa mengisi BBG di sana," tuturnya.
SPBT ini, dinilai Irwan menjadi peluang bisnis yang besar bagi pemilik SPBU seiring dengan kebijakan pemerintahan yang menggenjot program konversi BBM ke BBG. Apalagi setelah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, maka peluang bisnis BBG bagi pemilik SPBU menjadi makin menggiurkan
Kerjasama saling menguntungkan antara PGN dan pemilik SPBU dalam proyek SPBT ini tentunya akan makin berjalan baik dengan adanya dukungan dari semua pihak antara lain dari pemerintah sebagai regulator. Ke depan SPBT ini akan dikembangkan di luar Jakarta, khususnya di lokasi di sekitar pipa distribusi PGN.
PGN juga terus aktif untuk memperbanyak juga SPBG PGN sendiri baik di Jakarta, Bogor, Bekasi, Surabaya, Cilegon, Batam dan wilayah lainnya.

nonasakamoto 6th December 2014 08:50 PM
JNE Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN
 
JNE Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ar-bebas-asean

http://data.tribunnews.com/foto/bank...206_155609.jpg

Quote:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasar bebas ASEAN sudah di depan mata. Semua sektor dipastikan berbenah untuk menghadapi perdagangan bebas lintas negara tersebut, tidak terkecuali sektor jasa logistik. Siapkah sektor logistik kita menghadapi gempuran asing pada 2015 nanti? Atau jangan-jangan hanya menjadi "budak" di tanah sendiri.
Johari Zein, Managing Director PT JNE, mengatakan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memang membutuhkan strategi khusus yang tentunya tidak dimiliki negara lain di kawasan Asia Tenggara. Tapi sebelum sampai ke strategi, kata Johari, jawaban mendasar dari kesiapan sektor logistik sebenarnya bukan soal menghadapi asing atau tidak. Dengan adanya pasar bebas ASEAN tersebut, pasar logistik nasional bakal lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan disinilah diperlukan kejelian sejumlah pengusaha dalam menangkap pasar yang belum tergarap selama ini.
Untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri, Johari meminta peran pemerintah membantu sektor logistik dengan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang selama ini menjadi batu sandungan bagi para pengusaha logistik untuk berkembang. Salah satu hal mendasar bagi para pengusaha logistik yaitu pungutan liar (pungli). Selain birokrasi yang kompleks, pungli juga dinilai menjadi tantangan terberat bagi pemerintah jika ingin bersaing dengan negara-negara ASEAN pada 2015 nanti.
Menurut Johari, pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian lebih terhadap masalah pungli. Sebab, baik pungutan yang jenisnya resmi hingga ilegal, keduanya benar-benar merongrong pengusaha dan menjatuhkan kredibilitas bangsa yang masih merangkak untuk keluar dari jerat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Selain masalah infrastruktur. Pungutan liar sangat meresahkan pengusaha logistik. Jika dihitung, dana yang harus dikeluarkan untuk menambal pungli di jalan memang menggerogoti dana operasional perusahaan logistik per harinya. Sangat tidak sehat (pungli, red), baik pungutan yang resmi hingga tidak resmi harus ditinjau kembali. Kami berharap ada komunikasi yang baik antara perusahaan jasa logistik dan pemerintah soal pungli agar tidak berlarut-larut," katanya kepada Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.
Johari mencontohkan yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini menaungi bandar udara terkadang menutup mata bahwasannya di sekeliling mereka masih banyak pungutan liar. Kendati BUMN tersebut memiliki tugas meningkatkan omzet, tapi terkadang, biaya yang dibebankan kepada pengusaha logisitik cukup memberatkan.
"Seharusnya semua pungutan ini dibahas, mana yang komersial dan mana yang tidak. Bukan hanya transportasi udara, transportasi darat dan laut juga harusnya diseragamkan pungutannya. Yang terjadi selama ini tidak ada penyeragaman, masing-masing menentukan biaya sendiri," katanya.
Johari sangat menaruh harapan terhadap pemerintahan baru. Dengan semangat baru, Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan bisa memberantas korupsi sehingga biaya logistik yang tinggi bisa ditekan dan menggerus besaran inflasi. "Kalau ada penegakan hukum, biaya logistik turun, infrastruktur bagus, inflasi juga ikut turun."
Andalkan PESONA
Untuk bersaing dengan perusahaan logistik asing, JNE butuh sebuah strategi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, JNE bakal mengandalkan layanan pesanan khusus untuk kuliner Nusantara. Layanan tersebut diberi nama Pesona, singkatan pesanan oleh-oleh Nusantara.
Melalui layanan Pesona, JNE juga dipastikan bisa membantu bisnis dan pasar UMKM. Pesona juga memiliki layanan tanpa batas. Artinya, setiap pelanggan bisa memesan kuliner Nusantara apapun di manapun, dan dengan jumlah berapa saja.
"Selain mengandalkan Pesona, kami juga terus berinovasi untuk memperbaiki kemasan yang kami miliki agar mampu bersaing dengan perusahaan logistik lainnya," ujarnya.

nonasakamoto 6th December 2014 09:02 PM
Indonesia Pasar Belanja Online Paling Menjanjikan di Asia Tenggara
 
Indonesia Pasar Belanja Online Paling Menjanjikan di Asia Tenggara
http://www.voaindonesia.com/content/...a/2545328.html

http://gdb.voanews.com/26BCED9B-D868...mw1024_s_n.jpg

Quote:
JAKARTA—
Indonesia bersiap memimpin ledakan belanja daring atau online di seluruh Asia Tenggara karena peningkatan akses Internet dan mengalirnya uang investor menuju perusahaan-perusahaan ritel Internet yang tumbuh pesat, menurut para analis.

Seperti China beberapa tahun lalu, wilayah Asia Tenggara menikmati peningkatan pesat dalam akses Internet yang menurut para pengamat mulai mendorong pergeseran fundamental dalam kebiasaan berbelanja di antara kelas menengah yang semakin tumbuh.

Menurut laporan baru-baru ini dari bank investasi UBS, perdagangan daring bisnis-ke-konsumen di Asia Tenggara akan meningkat setidaknya lima kali lipat pada 2020, dan dapat mencapai US$35 miliar per tahun.

Laporan tersebut mengutip pertumbuhan kuat di Thailand dan Filipina namun mengatakan Indonesia, ekonomi terbesar di wilayah ini, merupakan pasar paling menjanjikan meski saat ini penjualan daring masih biasa-biasa saja dan penetrasi Internet masih rendah.

Harapan ini berdasarkan pada perkiraan adanya peningkatan pesat dari pengguna Internet, yang menurut lembaga konsultansi Redwing akan ada 125 juta orang yang diperkirakan menggunakan Internet pada akhir 2015, dari 55 juta pada 2012, ditambah dengan semakin makmurnya kelas menengah.

"Ada peluang besar," ujar Daniel Tumiwa, kepala asosiasi perdagangan Internet (e-commerce) di Indonesia, dalam sebuah konferensi startup atau perusahaan berbasis Internet baru, di Jakarta.

"Kelas menengah adalah daya pendorong yang sangat, sangat, sangat besar."

Bintang e-commerce di Indonesia saat ini adalah Tokopedia, pasar yang memungkinkan pengguna untuk membuat toko daring dan mengatur transaksi. Pada Oktober, situs ini mendapat investasi senilai $100 juta dari Softbank Jepang dan perusahaan AS Sequoia Capital.

Itu merupakan investasi startup terbesar di Indonesia sampai saat ini dan yang pertama dari negara ini oleh Sequoia, sebuah perusahaan modal dari Silicon Valley yang telah menjadi investor awal kisah-kisah sukses seperti WhatsApp dan Apple.

Sejumlah toko daring juga populer, seperti Kaskus, OLX dan Lazada. Pada akhir pekan lalu Lazada mendapatkan dana segar $250 juta dari raksasa investasi Singapura, Temasek. (AFP)

nonasakamoto 6th December 2014 09:09 PM
Menjaga Kejayaan Rempah dan Cengkeh Indonesia
 
Menjaga Kejayaan Rempah dan Cengkeh Indonesia
http://www.voaindonesia.com/content/...a/2543943.html

http://gdb.voanews.com/322CD678-CDCE...mw1024_s_n.jpg


Quote:
YOGYAKARTA—
Rempah-rempah dan cengkeh adalah alasan negara-negara Barat datang ke Indonesia. Sejak abad ke-13, Indonesia terutama kawasan Maluku adalah penghasil rempah dan cengkeh terkenal di dunia.

Untuk menjaga kejayaan rempah dan cengkeh Indonesia, sejumlah organisasi petani cengkeh dan rempah, akademisi dan pebisnis komoditas ini mendirikan Asosiasi Rempah dan Cengkeh ASEAN (ARCA), yang diresmikan di Yogyakarta, Rabu, 3 Desember 2014.

I Ketut Budhyman, ketua ARCA kepada VOA mengatakan, asosiasi ini berkomitmen mendorong kerja sama lebih erat dengan berbagai pihak untuk menjaga komoditas rempah dan cengkeh Indonesia dan melindungi petani.

“Jadi dalam hal ini kita harus menjaga kebutuhan berapa, suplai berapa. Jadi seumpama kebutuhan pasar 1.000 ton, ya kita kalau bisa memproduksinya 1.000 ton saja biar harganya bagus. Harga itu tidak akan terlalu tinggi, dan juga tidak akan terlalu rendah. Kita akan bersinergi dengan sektor perkebunan juga Badan Pusat Statistik, untuk menemukan satu angka produksi yang paling mendekati ideal,” kata I Ketut Budhyman.

Asosiasi juga akan menggalang kerja sama di tingkat ASEAN, karena Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam dan Filipina adalah pusat industri rempah dan cengkeh. Kedua komoditi ini menjadi penopang untuk industri bumbu masakan, bahan kue, produk obat-obatan, kesehatan, kecantikan, permen serta rokok kretek.

Buang Kurniawan, petani sekaligus Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Jombang, Jawa Timur meminta ARCA mampu mensejahterakan petani. Harga cengkeh, saat ini yang mencapai Rp 130.000 per kilogram dinilai sangat layak bagi petani. Karena itu, Buang Kurniawan berharap ARCA mampu mengerem ekspansi perkebunan cengkeh, agar tidak terjadi kelebihan produksi, seperti yang terjadi di era Orde Baru.

“Dan petani senang dengan harga saat ini, maka yang diharapkan bukan perluasan lahan, tetapi yang diinginkan adalah intensifikasi dan peremajaan pohon saja. Maka jangan sampai pemerintah membuat kebijakan, mengijinkan kebun-kebun besar ditanami cengkeh. Malah nanti tidak laku lagi, jadi biar tetap perkebunan rakyat saja. Dengan berkurangnya perokok, maka akan mempengaruhi juga pemasaran cengkeh. Karena 93 persen cengkeh itu konsumennya adalah pabrik rokok,” jelas Buang Kurniawan.

Dengan 73 ribu ton produksi cengkeh pertahun, Indonesia adalah produsen terbesar di dunia untuk komoditas ini. Dari jumlah itu, 5 ribu ton diantaranya diekspor dan menghasilkan devisa lebih dari 25 juta dolar AS.

Konsumen terbesar di Indonesia adalah industri rokok kretek, dan karena itulah ARCA akan mendorong dilakukannya riset bersama perguruan tinggi, agar penurunan konsumsi rokok di Indonesia tidak menghantam petani cengkeh di tahun-tahun mendatang.

nonasakamoto 6th December 2014 09:13 PM
Indonesia Akan Tingkatkan Cadangan Minyak dan Kilang
 
Indonesia Akan Tingkatkan Cadangan Minyak dan Kilang
http://www.voaindonesia.com/content/...g/2542089.html

http://gdb.voanews.com/5CF68A7F-6ADC...mw1024_s_n.jpg

Quote:
Pemerintah merencanakan ekspansi besar penyimpanan minyak dan akan membangun lebih banyak kilang sebagai bagian dari reformasi energi menyeluruh yang juga akan membantu memberantas korupsi di Pertamina.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo meluncurkan perombakan sektor minyak dan gas Jumat lalu dengan memecat seluruh dewan direksi Pertamina dan menjanjikan audit komprehensif dari anak perusahaan perdagangannya, Petral.

Saat dituntaskan, rencana untuk meningkatkan penyimpanan dan kapasitas kilang akan memungkinkan Indonesia untuk bergeser dari membeli bensin dan solar di pasar spot yang tidak stabil menjadi kontrak-kontrak jangka panjang yang stabil dengan produsen-produsen asing. Hal itu juga akan mengurangi peluang korupsi di Petral.

"Dengan penyimpanan terbatas, yang bisa dilakukan adalah membeli di pasar komoditas dan menjadi tergantung pada pasar," ujar Ari Soemarno, penasihat presiden dan mantan kepala Pertamina, pada kantor berita Reuters.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Sudirman Said mengatakan pada wartawan minggu lalu: "Setiap transaksi yang tersembunyi jelas memiliki potensi (untuk korupsi). Kesepakatan-kesepakatan langsung mengurangi potensi itu...dan mengurangi peran makelar."

Pemerintah berencana menambah minimal 9,4 juta barrel untuk kapasitas penyimpanan bahan bakar baru pada 2019, atau naik sekitar 40 persen, dengan biaya US$2,44 miliar, menurut para pejabat Pertamina.

Indonesia, yang diperkirakan akan menjadi importir bensin terbesar di dunia pada 2018, ingin meningkatkan cadangan bahan operasional menjadi cukup untuk 30 hari, naik dari 18-23 hari.

Pada jangka panjang, Pertamina ingin meningkatkan kapasitas enam kilangnya menjadi 1,5 juta barrel per hari dari 1 juta barrel per hari saat ini. Perusahaan tersebut juga mempertimbangkan investasi untuk kilang-kilang baru, meski belum membangun lagi sejak 1994.

Perusahaan tersebut, yang melakukan bisnis perdagangannya dari Singapura, memegang hampir monopoli perdagangan miliaran dolar minyak mentah dan produk-produk minyak dari dalam dan keluar Indonesia.

Petral melaporkan pendapatan US$31,5 miliar dan laba bersih $47 juta pada 2011, data terakhir yang diberikan laman perusahaan tersebut.

Petral secara rutin membeli bensin, solar dan bahan bakar jet dari Petronas Malaysia, Unipec di China, Royal Dutch Shell dan lainnya.

Namun kurangnya transparansi dari perdagangan minyaknya telah memicu kekhawatiran bahwa transaksi-transaksi dapat secara mudah dimanipulasi oleh apa yang disebut presiden mafia minyak, yang diyakini mencuri sampai $400 juta per tahun, menurut Ari Soemarno.

Para pejabat Petral tidak dapat dimintai keterangan. Para pedagang minyak di Singapura mengatakan mereka belum melihat perubahan-perubahan besar dalam operasi-operasi Petral.

Minggu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, yang juga adik Ari, mengatakan ia akan mempertimbangkan relokasi Petral ke Indonesia dari kantor-kantornya di Hong Kong dan Singapura, langkah yang dapat memungkinkan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah.

Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan audit-audit terpisah atas Petral untuk menjamin tidak ada penyalahgunaan.

"Sejauh ini kami belum punya kesimpulan mengenai Petral. Kami masih menunggu rekomendasi," ujar Menteri ESDM Sudirman Said pada Reuters, Senin (1/12).

Kementerian ESDM telah meminta tim ahli independen untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan pemerintah spesifik untuk membersihkan Petral, Pertamina dan seluruh industri energi. Laporannya akan keluar dalam enam bulan.

"Kita ingin membangun lembaga yang memungkinkan segalanya terlihat. Apa pun yang dilakukan Petral...semuanya akan tahu," ujar Faisal Basri, kepala tim reformasi tata kelola minyak dan gas di Kementerian ESDM. (Reuters)

nonasakamoto 7th December 2014 07:35 PM
Banyuwangi raih penghargaan tata ruang terbaik se-Indonesia
 
Banyuwangi raih penghargaan tata ruang terbaik se-Indonesia
http://www.antaranews.com/berita/467..._campaign=news

http://icdn.antaranews.com/new/2014/...wisata-001.jpg

Quote:
Penataan ruang sangat penting untuk mewujudkan daerah yang berkembang secara berkelanjutan. Salah satu masalah krusial pasca-reformasi adalah penataan ruang yang banyak sekali salah tata kelola, sehingga kami mulai membenahi dengan serius,"
Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih penghargaan dalam bidang penataan ruang terbaik se-Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Jumat malam.

Penghargaan ini merupakan rangkaian dari Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Penataan Ruang yang diselenggarakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, untuk mendorong pemerintah daerah lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

"Penataan ruang sangat penting untuk mewujudkan daerah yang berkembang secara berkelanjutan. Salah satu masalah krusial pasca-reformasi adalah penataan ruang yang banyak sekali salah tata kelola, sehingga kami mulai membenahi dengan serius," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui pesan elektronik kepada Antara.

Ia mengatakan penataan ruang yang berkualitas membuat investasi dan pembangunan di daerah dapat berjalan selaras dengan koridor keberlanjutan lingkungan. "Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk menjaga komitmen dalam menata daerah," tambahnya.

Dalam penilaian penataan ruang nasional, setiap daerah harus sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW). Pemkab Banyuwangi telah memiliki Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang RT/RW yang berlaku selama 20 tahun.

"Tidak hanya itu, instrumen hukum lainnya tentang penataan ruang juga lengkap tertuang dalam rencana detail tata ruang hingga tingkat kecamatan atau RDTRK, Perbup tentang Zonasi Wilayah dan Surat Keputusan Bupati tentang Penataan Kawasan," papar bupati.

Terdapat tiga kriteria penilaian penataan ruang terbaik, meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

"Ada kesesuaian yang terpadu antara perencanaan tata ruang daerah dengan pemanfaatan wilayah. Pengendalian tata ruang yang terorganisasi juga dinilai menjadi keunggulan Kabupaten Banyuwangi," katanya.

Selama ini, tambah bupati, perencanaan tata ruang daerah telah tercantum dalam Perda RT/RW, yang menjadi acuan wajib dalam setiap penerbitan advice planning oleh Badan Perencanaan Kabupaten dan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

"Dalam perda itu diatur zonasi wilayah pengembangan daerah. Misalnya, kecamatan A masuk zonasi kawasan industri, maka perencanaan investasi diarahkan ke kecamatan itu. Sedangkan kecamatan B jadi kawasan bandara, maka pengembangannya sebagai daya dukung bandara. Begitu juga kecamatan-kecamatan lainnya," paparnya.

Selain itu, Anas menambahkan kebijakan tata ruang di Banyuwangi juga dinilai unggul, karena mampu mengakomodasi kearifan lokal, salah satu contohnya pada kebijakan pembangunan hotel yang desainnya harus menonjolkan ornamen khas daerah setempat dan bahan baku bangunan juga harus mengandung unsur material lokal.
COPYRIGHT © ANTARA 2014

nonasakamoto 7th December 2014 07:38 PM
Sumut raih penghargaan penyelenggaraan jalan dan jembatan
 
Sumut raih penghargaan penyelenggaraan jalan dan jembatan
http://www.antaranews.com/berita/468...n-dan-jembatan

http://icdn.antaranews.com/new/2013/...-MS-3-Pujo.jpg

Quote:
Pemprov Sumut dianggap berhasil mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tengah berbagai tantangan termasuk minimnya alokasi anggaran,"
Medan (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Kinerja Terbaik II/2014 Subbidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kategori Provinsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Pemprov Sumut dianggap berhasil mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tengah berbagai tantangan termasuk minimnya alokasi anggaran," kata Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di Medan, Minggu.

Penghargaan langsung diberikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Malam Penghargaan Pekerjaan Umum 2014 di kantor kementerian itu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/12) malam.

Sebagai terbaik I untuk bidang yang sama adalah Provinsi Jawa Tengah dan terbaik III Provinsi Jambi.

Selain Sumut, Kota Medan juga meraih peringkat pada bidang yang sama untuk kategori kota.

Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Binamarga Provinsi Sumut, Effendy Pohan mengatakan bangga menerima penghargaan tersebut yang diserahkan pada momentum penghujung tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan sekaligus menjadi masa awal yang baru menghadapi RPJMN 2015-2019.

"Saya bersyukur di tengah keterbatasan yang ada, Sumut mampu meraih prestasi terbaik kedua nasional,"katanya.

Menurut Gatot di satu sisi, penghargaan itu membesarkan hati, namun di sisi lain merupakan tantangan.

Dia menjelaskan, penghargaan itu bukan terfokus pada bagaimana kondisi fisik jalan dan jembatan di Sumut, melainkan gabungan dari sejumlah parameter yang secara garis besar merupakan kinerja untuk mendayagunakan potensi dana dan daya yang ada untuk semaksimal mungkin memiliki kinerja signifikan.

Seperti diketahui bahwa kondisi kemantapan jalan di Sumut masih di bawah rata-rata nasional sekaligus Sumut merupakan provinsi yang memiliki jalan nasional terpanjang.

Dengan dana yang terbatas dan ruas jalan yang panjang sampai ribuan kilometer, namun Sumut tetap menupayakan memiliki kinerja optimal dari aspek fisik maupun non-fisik.

Kriteria non fisik mencakup kinerja menaati peraturan dan kelembagaan dari sisi perundang-undangan, organisasi dan sumberdaya manusia (SDM).

Manajemen pembangunan mencakup perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta peran serta masyarakat mencakup pengendalian, upaya monitoring dan daya tanggap terhadap peran serta masyarakat.

nonasakamoto 7th December 2014 07:40 PM
Provinsi Jateng terima tiga penghargaan bidang infrastruktur
 
Provinsi Jateng terima tiga penghargaan bidang infrastruktur
http://www.antaranews.com/berita/468...-infrastruktur

http://icdn.antaranews.com/new/2014/...-1gubernur.jpg

Quote:
Provinsi Jateng sebagai pemenang pertama tingkat provinsi untuk sub bidang bina marga, pemenang kedua tingkat provinsi untuk sub bidang penataan ruang, dan penghargaan khusus karena secara berturut-turut menjadi pemenang pertama,"
Semarang (ANTARA News) - Provinsi Jawa Tengah menerima tiga penghargaan tingkat nasional di bidang pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat.

"Provinsi Jateng sebagai pemenang pertama tingkat provinsi untuk sub bidang bina marga, pemenang kedua tingkat provinsi untuk sub bidang penataan ruang, dan penghargaan khusus karena secara berturut-turut menjadi pemenang pertama," kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jateng Agus Utomo di Semarang, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa ketiga penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan kepada Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono pada acara Malam Penghargaan Pekerjaan Umum 2014 di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (5/12) malam.

Saat menerima ketiga penghargaan itu, Sekda Jateng Sri Puryono didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng.

Menurut dia, program pembangunan Pemprov Jateng pada lima tahun kedepan ditekankan untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan antarprovinsi, jalur aksesibilitas jalan dari Pantura-Pansela, mendukung pengembangan kawasan pariwisata, penanganan khusus daerah dengan struktur tanah labil yang berpotensi rawan longsor, serta pengembangan perekonomian wilayah.

"Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain, penyelesaian standarisasi lebar jalan provinsi menjadi minimal enam meter, menambah panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor standar bina marga, mendorong penyelesaian jalur lintas selatan, dan merencanakan perlintasan sebidang dengan rel kereta api dengan fly over," ujarnya.

Terkait dengan penanganan jalan nasional di Provinsi Jateng, kata dia, perhatian utama pemprov setempat adalah menaikkan "travel time" dan menurunkan waktu tempuh antara beberapa kawasan di Kawasan Perhatian Investasi, Kawasan Strategis Nasional, jalur ke pelabuhan.

"Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain, penyelesaian pelebaran akses keluar jalan tol Pejagan dengan penataan dan perkerasan bahu jalan, membangun beberapa jalan lingkar, dan radial untuk melengkapi jaringan jalan di wilayah perkotaan seperti lingkar luar Semarang, lingkar Brebes-Tegal, lingkar utara Pekalongan, penyelesaian fly over Palur Surakarta, penyelesaian underpass Jatingaleh Semarang, penyelesaian pembangunan jaringan jalan lintas selatan, serta pelebaran jalur lintas tengah," katanya.

nonasakamoto 7th December 2014 07:44 PM
Pemerintah segera bentuk Badan Ekonomi Kreatif
 
Pemerintah segera bentuk Badan Ekonomi Kreatif
http://www.antaranews.com/berita/468...konomi-kreatif

http://icdn.antaranews.com/new/2012/...-270912-AS.jpg

Quote:
Palembang (ANTARA News) - Pemerintah segera membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk menangani pengembangan ekonomi kreatif.

"Tentu akan segera dibentuk dalam waktu dekat," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Palembang, Minggu pagi.

Mensesneg mengatakan Badan Ekonomi Kreatif akan diisi oleh mereka yang berkompeten, untuk memastikan industri ekonomi kreatif dapat berkembang dan mandiri, sehingga memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.

"Akan diisi oleh kalangan yang memiliki kompetensi (di bidang ekonomi kreatif, Red)," kata Pratikno lagi.

Sebelumnya, saat menghadiri malam penyerahan Piala Citra Festival Film Indonesia di Palembang, Sabtu (6/12) malam, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan dukungan bagi pengembangan industri kreatif nasional khususnya perfilman Indonesia.

"Saya ajak masyarakat mencintai film Indonesia, karya film kita adalah wajah kita sebagai bangsa ini dan menunjukkan bangsa yang mencintai Indonesia seutuhnya. Semoga perfilman Indonesia makin dicintai oleh rakyatnya dan digemari di negara lain," ujar Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana.

Pemerintah, kata Kepala Negara, siap mengambil sejumlah kebijakan yaitu menyatukan aset untuk ekonomi kreatif mandiri, mendorong kreativitas dan mendorong kesadaran hak kekayaan intelektual.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan Piala Citra untuk kategori film terbaik yang dimenangkan oleh "Cahaya dari Timur".

nonasakamoto 7th December 2014 07:47 PM
Presiden tegaskan pentingnya kedaulatan pangan dan energi
 
Presiden tegaskan pentingnya kedaulatan pangan dan energi
http://www.antaranews.com/berita/467...gan-dan-energi

http://icdn.antaranews.com/new/2014/...0141204057.jpg

Quote:
Gorontalo (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah fokus pada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dan kuat.

"Terkait energi, strategi ke depan, kita harus mempunyai kedaulatan, ketahanan pangan dan energi," kata Presiden saat menghadiri pembukaan Silaturahmi Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Gorontalo, Jumat (5/12) malam.

Presiden menambahkan,"saya yakin kalau strategi negara diubah, insya allah , kalau pangan 3 tahun (sudah swasembada-red), energi juga sama."

Kepala Negara mengatakan ada kebijakan yang perlu diperbaiki terkait energi. Dicontohkan Presiden, banyak daerah yang pembangkit listrik tenaga batu bara mengalami kesulitan bahan baku sementara Indonesia memiliki banyak kandungan batu bara.

"Saya lihat kita punya batu bara, malah dikirim ke negara lain. Batu bara dari kita, kita yang punya batu bara malah "byar pet" setiap hari, ini ada kesalahan strategi," paparnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan,"saya cek kenapa power plant terlambat, karena cenderung dahulukan eskpor (seharusnya-red) dalam negeri dirampungkan dulu untuk kecukupan negara. semua kita punya, matahari, angin dan biofuel punya."

Pada bagian lain pidatonya, Presiden juga menegaskan tentang target pemerintah dalam empat bulan mendatang memangkas prosedur perizinan sehingga investasi mudah serta roda ekonomi berputar.

"Kalau itu kita punya, ekonomi dalam 3 tahun akan lebih baik dari India dan Tiongkok," tegasnya.

Hadir dalam pembukaan Silaturahmi Nasional ICMI tersebut para tokoh gerakan cendekiawan muslim tersebut antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jimly Asshidiqie, Ilham Habibie dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.


All times are GMT +7. The time now is 09:10 PM.
Page 6 of 8 12345 6 78
Show 40 post(s) from this thread on one page

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.37 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.