PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

[nonasakamoto]

PENGAMAT: REFORMASI SEKTOR PAJAK TINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...an-negara.html

WE Online, Jakarta - Pengamat pajak Darussalam menilai pentingnya reformasi sektor pajak dan pembenahan struktural, agar pemerintah bisa memenuhi realisasi penerimaan pajak yang setiap tahunnya nyaris tidak pernah mencapai target.

Darussalam dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11/2014) mengatakan ada tiga tahapan reformasi pajak yang harus dilakukan pemerintah yakni reformasi kelembagaan, administrasi perpajakan, dan aturan perpajakan.

Menurut dia, target penambahan pajak tahun 2015 sebesar Rp600 triliun mustahil bisa diwujudkan tanpa diriingi sejumlah pembenahan struktural yang menjadi penghambat pertumbuhan penerimaan pajak selama ini.

"Sebelum pembenahan tiga hal tersebut dilakukan, jangan banyak berharap penerimaan pajak bisa melonjak. Saat ini, tren pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun hanya 10 persen hingga 20 persen, jadi tidak mungkin bisa tumbuh Rp600 triliun yang artinya tumbuh mencapai 50 persen tanpa ada pembenahan," katanya.

Ia menambahkan idealnya kebijakan pembenahan dan reformasi tersebut diikuti dengan langkah intensifikasi yang akan mendorong ekstensifikasi pajak, apalagi secara tidak langsung subyek pajak dari orang pribadi atau perusahaan dapat bertambah.

Darussalam ikut menyarankan, Direktur Jenderal Pajak yang baru dari hasil seleksi terbuka jabatan, tidak dibebani terlebih dahulu dengan target pajak yang tinggi, karena pembenahan tiga hal tersebut membutuhkan waktu setidaknya dua tahun.

Namun, pengamat Danny Darussalam Tax Center ini mengapresiasi proses seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak yang berlangsung transparan dengan Tim Panitia Seleksi yang memiliki integritas serta melibatkan PPATK/KPK.

"Ini demi membangun pondasi awal perpajakan yang kuat. Dalam dua tahun tersebut, bukannya penerimaan tak tumbuh, tetap tumbuh, tapi tumbuh siginifikannya, hasil dari reformasi yang dilakukan. Kita jangan melulu berpikiran untuk jangka pendek saja," katanya.

Hal serupa diungkapkan Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako yang mengatakan tanpa pembenahan dan gebrakan baru, target pajak yang tinggi menjadi sesuatu yang tidak masuk akal untuk tercapai.

Ia menambahkan penerimaan pajak selama ini tidak tercapai karena minimnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, padahal potensi pajak berbanding dengan jumlah penduduk Indonesia, sangat besar.

"Dari 250 juta penduduk, yang punya penghasilan dan wajib bayar pajak itu sekitar 50 persen. Tapi yang terdaftar hanya 30 juta saja, dan itupun yang patuh membayar pajak hanya tiga juta saja. Ini perlu kebijakan khusus," kata Ronny.

Menurut Ronny, sejauh ini sistem perpajakan Indonesia memiliki kelemahan dalam mengindentifikasi siapa saja yang wajib membayar pajak, sehingga sistemnya harus dibuat sederhana, misalnya setiap yang memiliki penghasilan harus mempunyai NPWP atau pajak bisa dibayar online dan sebagainya.

Ia mengatakan, salah satu obat untuk mengatasi masalah potensi pajak adalah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Pengampunan pajak yang dimaksud bukanlah menghilangkan kewajiban tunggakan pajak kepada wajib pajak, melainkan memangkasnya agar hanya membayar pajak sekian persen dari tunggakan.

Ronny menyakini hal tersebut mampu mendongkrak partisipasi dari para wajib pajak, sehingga di kemudian hari penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya dapat makin bertambah signifikan.

"Jika ada hambatan politik, buat saja dalam bentuk Perppu (peraturan pengganti Undang-undang, karena memang mendesak, kita butuh uang. Setelah diampuni, ke depannya yang masih mengemplang pajak langsung saja dipidana," tambahnya. (Ant)

Editor: Cipto

Foto: Sufri Yuliardi

[nonasakamoto]

DPR MINTA PERTAMINA KELOLA SENDIRI BLOK MAHAKAM
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...k-mahakam.html

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi meminta PT Pertamina (Persero) mengelola sendiri Blok Mahakam, Kaltim, agar memberikan manfaat maksimal bagi negara.

"Dengan 100 persen Blok Mahakam dimiliki Pertamina maka negara juga mendapat manfaat sebesar 100 persen," ujarnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Menurut politisi Nasdem tersebut, keputusan pemerintah memberikan Mahakam yang sebelumnya dikelola Total E&P Indonesie ke Pertamina merupakan langkah tepat.

"Kenapa tepat? Karena Total sudah mengelola selama 50 tahun. Jadi, sudah cukup," katanya

Ia menjelaskan alasan kedua adalah karena cadangan migas di Blok Mahakam masih besar. "Terbukti, Total masih berkeinginan melanjutkan pengelolaan Mahakam," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kalau Pertamina mengelola 100 persen Mahakam maka pemanfaatan gas buat domestik bisa lebih mudah dan maksimal. Negara bisa mengatur pemanfaatan gas Mahakam buat konversi bahan bakar kendaraan dari minyak ke gas lalu untuk rumah tangga, listrik, pupuk, dan industri juga bisa lebih maksimal.

Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada minyak sekaligus mengurangi impor dan subsidi BBM. "PLN dan industri juga tidak lagi berteriak kekurangan gas," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Kurtubi, Pertamina sebaiknya tetap membuka dulu opsi berkolaborasi dengan Total sepanjang perhitungan secara ekonomi menguntungkan bagi negara.

"Lakukan pembicaraan b to b. Tawarkan opsi swap ke Total yang paling menguntungkan bagi negara. Kalau memang tidak ada titik temu maka kembali ke opsi dikelola 100 persen oleh Pertamina," ujarnya.

Dalam skenario kolaborasi tersebut, lanjutnya, Total yang masuk (farm in) ke Mahakam setelah 2017. Menurut Kurtubi, mekanisme pertukaran (swap) Mahakam dengan aset Total di luar negeri juga memiliki sejumlah keuntungan bagi Pertamina. Pertama, memberi kesempatan Pertamina berekspansi ke luar negeri sehingga Indonesia bisa menambah cadangan, terutama minyak di luar negeri.

"Kepemilikan Pertamina di blok luar negeri ini akan meningkatkan ketahanan energi," ujarnya.

Lalu, memberikan jaminan pasokan minyak bagi kilang Pertamina sehingga mengurangi peran pihak ketiga (trader) dan sekaligus mafia.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menyerahkan Mahakam ke Pertamina. "Sekarang, tergantung Pertamina sanggup tidak mengelola sendiri," katanya.

Menurut dia, kalau memang Pertamina mengelola 100 persen Mahakam maka mesti ada jaminan produksi tidak turun. Namun, seperti halnya Kurtubi, Agus juga meminta Pertamina membicarakan skema bisnis pengelolaan Mahakam bersama Total.

"Pertamina bisa saja mengelola blok milik Total di luar negeri asalkan menguntungkan bagi negara dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia," katanya.

Pemerintah berencana untuk menyerahkan pengelolaan Mahakam ke Pertamina pascahabis kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017. Selanjutnya, Pertamina bisa mengelola 100 persen Mahakam atau mengajak Total dengan kompensasi memperoleh blok milik perusahaan asal Perancis tersebut di luar negeri.

Total menandatangani kontrak Blok Mahakam pada 31 Maret 1967 dengan masa selama 30 tahun. Pada 1997 Total mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga berakhir 31 Maret 2017. (Ant)

Editor: Cahyo

Foto: Sufri Yuliardi

[nonasakamoto]

Indonesia jadi negara pengelola pemukiman terbaik Asia Pasifik
http://www.merdeka.com/uang/indonesi...a-pasifik.html

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) kembali menggelar Asia Pacific Regional Expert Group Meeting for Habitat III. Pergelaran ini merupakan pelatihan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDC) seperti Nepal, Kamboja, Laos, Timor Leste, Myanmar dan Fiji untuk menyusun National Report tentang pencapaian penanganan pemukiman di negara masing-masing.

Direktur Jendral Cipta Karya KemenPU-Pera, Imam S Ernawi mengatakan sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian penangan pemukiman yang baik di kawasan Asia Pasifik, Indonesia akan memberikan dukungan bagi proses penyusunan National Reportnya. Indonesia, lanjutnya, dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian yang baik dalam penanganan permukiman di kawasan Asia Pasifik.

"Setiap anggota negara perlu menyusun National Report yang berisi capaian dari pelaksanaan pembangunan perkotaan selama 20 tahun, isu pembangunan saat ini, serta future challenges yang akan dihadapi, baik dalam skala lokal maupun global," ujarnya saat acara 'Asia Pasific Regional Expert Group Meeting' di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, National Report akan menghasilkan rekomendasi berupa kebijakan untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman laik huni dan berkelanjutan. "Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian yang baik dalam penanganan permukiman di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, UN Habitat telah meminta Indonesia untuk menjadi mitra kerja sekaligus leader di kawasan Asia Pasifik," jelas dia.

Tawaran penguatan kemitraan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Executive Director UN Habitat pada Mei 2015 mendatang. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan setingkat menteri-menteri di kawasan Asia Pasifik untuk membahas isu global di bidang permukiman dalam rangka persiapan konferensi Habitat III.

"Perlunya melihat isu urbanisasi secara luas dengan memperlihatkan agenda pembangunan paska 2015," ungkapnya.

[nonasakamoto]

Kaya air, Indonesia potensi bangun PLTA 75.000 MW
http://www.merdeka.com/uang/kaya-air...-75000-mw.html

Merdeka.com - Indonesia disebut memiliki cadangan air hingga 3.900 miliar meter kubik per tahun. Ini merupakan cadangan air terbesar kelima di dunia.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan sumber daya air sebesar itu berpotensi menghasilkan listrik sebesar 75.000 megawatt. Menurutnya, potensi itu lebih besar dari kapasitas pembangkit listrik yang ada di Tanah Air di mana sekitar 50 ribu megawatt.

"Saya dengan saat ini sedang dikaji pembangunan pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, dan minihidro. Banyak yang tertarik investasi, tinggal pemerintah mempermudah aturan," katanya saat menjadi pembicara di seminar "Indonesia Water Learning Week 2014", Jakarta, Senin (24/11).

Sayang, menurut Djoko, cadangan air 3.900 miliar meter kubik tersebut tersebar tak merata. Semisal, wilayah air melimpah terdapat di Jawa, dan Kalimantan. Sementara, wilayah kering terdapat di Nusa Tenggara Timur.

"Waktu produksi air juga tak merata. Hujan hanya terjadi beberapa bulan dalam setahun."

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mujiadi mengatakan, pemerintah bakal menyelesaikan studi pembangunan PLTA pada Desember mendatang. Ini lantaran tidak semua bendungan bisa dioptimalkan untuk pembangkitan listrik berkapasitas besar.

"Kami lagi hitung potensi dari 203 bendungan yang ada. Karena kapasitas bendungan dan PLTA-nya kan jelas lain-lain."

Jika potensinya di bawah 1 megawatt, lanjutnya, pemerintah bisa membangun pembangkit listrik mikrohidro dan minihidro.

[nonasakamoto]

Pembangunan 29 Bendungan Ditarget Rampung 5 Tahun
http://economy.okezone.com/read/2014...ampung-5-tahun

JAKARTA - Pemerintah merencanakan pembangunan 50 bendungan dalam kurun waktu lima tahun sampai 2019. Namun, di tahun 2019 nanti diperkirakan hanya 29 bendungan yang sudah bisa selesai.

"Bendungan itu untuk pengembangan 1 juta area irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta area irigasi," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mudjiadi saat acara Indonesia Water Learning Week (IWLW) di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Mudjiadi menambahkan, bendungan tersebut juga digunakan untuk percepatan pemanfaatan potensi air yang ada untuk air baku dan pembangkit listrik tenaga air.

"Dana yang dibutuhkan sekitar Rp400 triliun untuk pembangunan puluhan waduk itu," tambah Mudjiadi.

Dengan dana yang tidak sedikit itu, potensi pendanaan sektor swasta perlu diperhatikan dan diakomodasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini sejalan dengan kesadaran akan arti penting kepastian pasok air, lingkungan yang sehat dan tingkat perlindungan terhadap daya rusak air dalam bisnis.

(rzy)

[nonasakamoto]

BRI Makassar Terbitkan 3.500 Smart Card
http://ekbis.sindonews.com/read/9290...ard-1416848400

MAKASSAR - Dalam menunjang program pemkot Makassar menuju kota dunia khususnya dalam aktifitas pemerintahan, manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerbitkan sebanyak 3.500 smart card atau kartu pintar.

Kartu ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran Debit Card (Kartu ATM) Brizzi (Uang Elektronik) sekaligus berfungsi sebagai alat akses data ke sistem Pemkot Makassar.

Kartu pegawai berbundling kartu BRI ini dapat mengakses data kepegawaian, data kependudukan, data rekam medik dan data pajak bumi dan bangunan. Keberadaan Smart Card ini juga mendukung program Less Cash Society (LCS) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Data dalam Smart Card tersimpan dengan aman karena ada kunci tertentu yang tidak bisa diakses/dibaca oleh orang yang tidak memiliki Smart Card ini. Melalui Smart Card ini diharapkan baik jajaran Pemkot maupun seluruh penduduk kota Makassar dapat membawa manfaat positif.

Menurut Kepala Kanwil BRI Makassar Kuswinyoto, ditargetkan sebanyak 25.000 kartu yang akan diterbitkan, namun tahap awal baru disebar sebanyak 3.500 yang dapat dimanfaatkan tidak saja untuk kebutuhan administrasi pemerintahan. Tapi juga, dapat digunakan bertransaksi di lebih dari 20.000 ATM BRI di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemegang kartu dapat dimanfaatkan di 3.400 EDC merchant yang saat ini sudah tersedia di BRI, khusus di Makassar dapat di manfaatkan di 33 merchant yang menjadi mitra BRI mulai untuk kebutuhan belanja di swalayan, kuliner hingga lifestyle.

“Kartu ini memberikan banyak manfaat bagi pemkot Makassar, tidak saja untuk alat pembayaran. Tapi juga, dapat merekam data kepegawaian, data kependudukan, data rekam medik, hingga data pajak bumi bangunan,”ujarnya disela-sela peluncuran kartu di hotel Sahid Jaya Makassar, Selasa (25/11/2014).

Kuswinyoto menjelaskan, kartu ini memiliki banyak fungsi atau one card for all karena dapat diakses melalui personal computer (PC) maupun ponsel berbasis android.

Masih kata Kuswinyoto, pelayanan smart card semakin ditunjang dengan sejumlah infrastruktur BRI yang telah tersebar di wilayah Makassar diantaranya 36 unit kantor cabang, 28 unit kantor Cabang PPembantuan 1.111 mesin ATM. Telah tersedia pula 345 kantor unit ditunjang 156 layanan teras dan 51 unit teras keliling.

“Smart card mempunyai dua fungsi yaikni, sebagai Kartu Debit dan Brizzi. Dengan jaringan BRI yang terbesar dan tersebar, akan sangat bermanfaat bagi setiap penggunannya. Pengguna kartu juga akan semakin nyaman bertransaski, karena BRI merupakan satu-satunya perbankan mempunyai fasilitas satelit pribadi. Jadi sudah tidak ada lagi akses ofline semua menggunakan teknologi online, baik di pelosok hingga di kota-kota besar," paparnya.

Saat ini, Bank BRI telah memiliki 10.234 Kantor BRI di seluruh Indonesia, ATM 19.685 unit, mini ATM sebanyak 8.760 unit. Dimana semua fasilitas itu hadir untuk mempermudah masyarakat dalam hal bertransaksi.

Sementara itu, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memaparkan, kartu ini nantinya dapat dimiliki sebanyak 1.680.000 penduduk kota Makassar, karena mereka memiliki Makassar Smart Card dari BRI.

[nonasakamoto]

Rambah Perumahan, PDAM Depok Capai 8.000 Pelanggan
http://ekbis.sindonews.com/read/9290...gan-1416848400

DEPOK - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok memastikan pada pertengahan 2015 mendatang pihaknya sudah memperluas wilayah jaringan instalasi. Hal itu seiring dengan rampungnya sebagian instalasi jaringan PDAM ke perumahan warga.

Manajer Perencanaan dan Pengembangan Pengawasan Teknik PDAM Tirta Asasta Kota Depok, Dirman menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jaringan pipa transmisi di wilayah Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari. Nantinya ada dana sharing dari APBD Kota Depok untuk membangun penambahan JDU dan retikulasi.

"Pada 2015 mendatang kami juga merencanakan pembangunan jaringan retikulasi. Jadi sekitar pertengahan 2015 kami bisa melayani pelanggan terutama yang sudah ada jaringannya," ujar Dirman kepada wartawan, Selasa (25/11/2014).

Dengan begitu PDAM Depok dapat mencapai 8.000 pelanggan. Sejak berpisah dengan PDAM Tirta Kahuripan Bogor tahun 2013, PDAM Depok sudah memiliki 6.000 pelanggan. "Namun, karena keterbatasan jaringan, maka kami akan bangun dan penuhi itu dulu," ungkapnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Yuni Indriani mengungkapkan, sasaran dari sosialisasi peraturan daerah itu tak lain agar para pengembang perumahan yang berada di wilayah Bojongsari nantinya dapat menggunakan air bersih dari PDAM.

"Hal itu untuk meminimalisir gangguan yang berdampak langsung pada lingkungan setempat agar tidak kekurangan air. Kami berharap, ke depan para pengembang tidak lagi menggunakan sumur bor karena akan mengurangi air artesis yang ada," tandasnya.

[nonasakamoto]

Pertamina Pede Bisa Bersaing dengan SPBU Asing
http://ekbis.sindonews.com/read/9290...ing-1416848400

JAKARTA - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, minat masyarakat dalam mengkonsumsi BBM non subsidi semakin meningkat.

Hal tersebut telah diantisipasi oleh PT Pertamina (Persero) agar masyarakat tidak beralih Ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan asing.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyebutkan, strategi Pertamina agar tidak kalah dengan SPBU asing di antaranya menurunkan harga BBM non subsidi mendekati harga BBM bersubsidi.

"Disparitas (perbedaan harga) kan sudah makin tipis. Kita lihat lah sekarang," kata Hanung, di SPDN Cilincing, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Selain itu menurut Hanung, Pertamina juga meningkatkan pelayanan di SPBU dan mutu kualitas BBM, dengan begitu perusahaan energi nasional tersebut optimis bisa bersaing dengan SPBU perusahaan asing.

"Layanan SPBU kita kan sudah kita perbaiki. Mutu dan kualitas kita bagus. Mesin kita juga sudah bagus. Kita pede (percaya diri) lah ya," ungkapnya.

Hanung menambahkan, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, penjualan BBM non subsidi jenis Pertamax mengalami peningkatan sebesar 40%.

Dalam beberapa hari terkahir penjualan pertamax mengalami peningkatan dari bisanya 2.500 Kilo liter (Kl) per hari meningkat menjadi 3.800 KL per hari.

"Saya perkirakan dalam 2-3 bulan bisa sampai 8.000-10.000 Kl per hari. Dari sekitar 2.500-an Kl tadi," tuturnya.

Hanung mengungkapkan, sebelum kenaikan konsumsi pertamax, konsumsi premium mencapai 81 ribu Kl, beberapa hari sempat mengalami penurunan mencapai 56 ribu Kl per hari.

"Jadi kalau kita berharap pertamax naik 2.500 ke 10 ribu, tentunya ada pengurangan pemakaian di premium," tutupnya.

[nonasakamoto]

SIDO: Jamu Bisa Jadi peluang Bisnis Masyarakat
http://ekbis.sindonews.com/read/9292...kat-1416934800

JAKARTA - Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat mengatakan, produk jamu dapat menjadi peluang bisnis di masyarakat.

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang bisnis dari produk ramuan tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan tersebut.

"Saya juga melihat di jamu lebih banyak peluangnya, yaitu masyarakat bisa lakukan bisnisnya mulai dari pertanian, kemudian sebagai bahan baku, juga sebagai ilmu itu sendiri. Jadi, jamu harus dikembangkan sebagai jamu," ujarnya dalam konferensi pers acara Seminar 6 Tahun Jamu Brand Indonesia di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Selain itu, menurut dia, produk jamu juga dapat diproduksi menjadi beberapa bahan jadi maupun sebagai obat.

"Selain peluang bisnis, jamu juga dapat menjadi produk kosmetik, kemudian minuman. Selanjutnya, menurut saya, dapat menjadi peluang untuk dapat mengembangkan jamu menjadi sebagai obat pendamping, pendamping dari obat farmasi atau obat primary," ujarnya.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jamu, dirinya akan mendukung penuh jamu sebagai brand asli Indonesia.

"Semoga 6 tahun jamu brand Indonesia akan membuat jamu Indonesia ke depannya lebih bisa ditindaklanjuti agar jamu maju. Sebagai pengusaha, saya mendukung jamu brand Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia RI Puan Maharani mendukung pengembangan kampung jamu di Tanah Air. Karena itu, dia berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait mendorong upaya pengembangan produk jamu brand Indonesia.

"Saya akan koordinasi dengan jajaran swasta maupun pemerintah daerah provinsi agar bisa sinergi memanfaatkan potensi bahan baku jamu agar menjadi alternatif obat di Indonesia," tutur dia.

[nonasakamoto]

Indonesia Harus Punya Perusahaan Reasuransi Raksasa
http://ekbis.sindonews.com/read/9291...asa-1416934800

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia harus memiliki perusahaan reasuransi berkapasitas besar.

Dia mengatakan, hal tersebut untuk menekan angka defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Selama ini perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia berkapasitas kecil. Sehingga tidak mampu menampung semua polis asuransi.

"Ya ada yang terdata, Reindo tapi kan kecil sekali kapasitasnya. Harus diperbesar supaya reasuransi itu ada di wilayah kita," katanya di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, akibat tidak adanya perusahaan yang dapat menampung polis asuransi, uang mereka justru dilempar keluar negeri.

"Ya. Semua uang asuransi, jadi polis-polis kita ini asuransi kan mereka reasuransi lagi. Uangnya dilempar keluar, karena perusahaan reasuransi enggak ada yang besar di sini," ujar Bambang.

[nonasakamoto]

Tiru Jokowi, Warga RI Diimbau Minum Jamu Setiap Jumat
http://bisnis.liputan6.com/read/2139...u-setiap-jumat

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia mengimbau agar pemerintah menggalakkan program minum jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mempunyai kebiasaan menenggak temulawak setiap pagi.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum GP Jamu Indonesia, Charles Saerang. Menurutnya, gerakan minum jamu harus mulai dilakukan, bukan sekadar mengonsumsi teh dan kopi setiap pagi.

"Pak Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan) mencanangkan minum jamu setiap hari Jumat. Kalau setiap Jumat pakai batik, kenapa nggak kita minum jamu juga karena Pak Jokowi minum temulawak setiap pagi," ungkap dia saat ditemui dalam acara 'Peringatan 6 Tahun Jamu Brand Indonesia' di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Kata Charles, apabila satu orang warga Indonesia mengonsumsi bahan-bahan jamu misalnya temulawak atau produk jamu jadi, maka akan mendongkrak pendapatan para petani temulawak yang sangat miskin di negara ini.

"Sekira 70 persen perusahaan jamu pakai temulawak karena manfaatnya enak tidur, enak makan dan enak ke belakang. Temulawak itu jantungnya Indonesia, jangan sampai diambil Malaysia atau negara lain," tegas dia.

Jamu, sebutnya, adalah obat tradisional turun temurun yang diperkenalkan masyarakat Jawa. Jamu bukan produk kuno, melainkan identitas negara ini sehingga harus tetap diangkat dan dilestarikan keberadaannya.

"Kita punya aset luar biasa untuk memproduksi jamu, karena ada 30 ribu tanaman obat di Indonesia belum digali. Produk ini potensial dan mampu bersaing dengan obat tradisional dari negara lain misalnya Tiongkok," papar dia.

Charles berharap, pemasaran produk jamu harus disingkronkan dengan sektor pariwisata Indonesia. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Tanah Air dan mengangkat budaya Indonesia. (Fik/Ndw)

[nonasakamoto]

Salurkan Bansos, RI Ingin Contoh Kesuksesan Brasil
http://bisnis.liputan6.com/read/2139...uksesan-brasil

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah secara bertahap telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam rangka kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui transfer langsung kepada masyarakat dengan melalui layanan uang elektronik.

Adapun penyaluran bantuan melalui transfer langsung ke masyarakat kurang mampu tersebut pertama kali dilakukan oleh Pemerintahan Brasil.

"Kita belajar dari Brasil, Presiden ingin lakukan penyaluran bantuan sosial ini mencontoh dari kesuksesan Brazil," kata Bambang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Dengan penyaluran bantuan melalui transfer tunai tersebut, dikatakan Bambang, memiliki banyak kelebihan yang diantaranya pertama, bantuan bisa langsung tepat sasaran tanpa harus ada biaya-biaya tambahan lain.

Kedua, dengan hal itu maka secara otomatis akan meningkatkan akses keunagan masyarakat Indonesia yang hingga saat ini dikenal masih sangat kurang.

Ketiga, layanan penyaluran bantuan secara transfer langsung tersebut juga dapat mencegah tindak korupsi mengingat hal itu mampu memotong jalur penyaluran bantuan yang harus melalui beberapa birokrasi.

"‎jadi sekarang nomor telepon juga menjadi nomor rekening, dan kalau kita sudah transfer, para penerima bantuan bisa pergi ke kantor pos untuk mencairkan itu," jelas Bambang. (Yas/Ndw)

[nonasakamoto]

Dianggap Lemah, Pertamina Mampu Kelola Blok Mahakam
http://www.neraca.co.id/bisnis-indon...a-Blok-Mahakam

Jakarta - Pemerintah dinilai meragukan kemampuan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam. Namun sejumlah pihak justru meyakini Pertamina memiliki kemampuan secara teknologi untuk mengelola blok migas tersebut. Meski mengakui bahwa Pertamina memiliki kelemahan dalam kemampuan finansial.

Direktur Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan jika Pertamina diberikan hak penuh untuk mengelola Blok Mahakam, maka seluruh aset yang ada di Blok Mahakam juga ikut diambil alih seperti teknologi dan sumber daya manusia yang bekerja di Blok Mahakam kecuali tenaga kerja asing. Menurut dia, secara teknologi Pertamina sangat mampu untuk mengelola Blok Mahakam. Sebab di beberapa blok migas di luar negeri, Pertamina sanggup melakukan pengeboran migas. "Kalau secara teknologi itu sangat bisa. Omong kosong teknologi Pertamina tidak mampu," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11).

Kendati demikian, Ferdinand mengakui Pertamina lemah dalam segi finansial karena antara rasio utangnya sudah mencapai 55 persen daripada aset. Namun, pemerintah jangan menjadikan beban utang yang dimiliki Pertamina sebagai penghalang untuk mengelola Blok Mahakam.

Ferdinand juga mengatakan jika Pertamina tidak mampu secara finansial, maka hal itu bisa diperbantukan melalui sindikasi perbankan nasional. Dia menambahkan peran sindikasi perbankan masih mampu untuk membiayai operasional Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam. "Pertamina jangan sampai ragu. Jadi ini masalah kemauan bangsa apakah mau berdaulat atau tunduk terhadap asing," ungkap Ferdinand. Ferdinand juga meminta tak setengah-setengah dalam mengambil alih Blok Mahakam untuk dikelola PT Pertamina (Persero). Jika pemerintah masih setengah-setengah, akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan kembali Blok Mahakam untuk dikelola perusahaan asing.

Niat pemerintah untuk mengambil alih Blok Mahakam terkesan memaksa Pertamina untuk mengikutsertakan pengelola yang lama, yaitu Total E&P. Padahal jika Pertamina mengikutsertakan pengelola lama maka Indonesia hanya akan mengambil sebagian kecil dari gas yang dihasilkan Blok Mahakam.

Sebab jika pengambilalihan Blok Mahakam berdasarkan saham mayoritas 51% untuk Indonesia dan Total E&P 49%, itu tidak ada gunanya untuk bangsa Indonesia. Jika penguasaan Blok Mahakam hanya 51%, itu membuktikan keinginan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian energi hanya janji belaka.

Dia menilai, lebih baik pemerintah Indonesia kembali menyerahkan secara utuh kepada pihak asing, lalu pemerintah kembali melakukan renegosiasi bagi hasilnya agar Indonesia mendapatkan lebih banyak. Menurut Ferdinand, Jokowi harus berani mengambil sikap dalam pengelolaan Blok Mahakam. Jika Jokowi berani mengambil alih Blok Mahakam, maka popularitas Jokowi yang awalnya sempat turun akibat kebijakan kenaikan BBM akan kembali naik seiring kebijakan pengambil alihan Blok Mahakam.

"Saran saya daripada setengah hati kembalikan ke asal, tinggal pemerintah renegosiasi," kata dia. Sementara itu, pengamat energi Tri Widodo berpendapat Pertamina sangat sanggup untuk mengelola Blok Mahakam. Pasalnya, secara keunggulan perusahaan migas, Pertamina ternyata lebih unggul daripada Petronas karena teknokrat migas Petronas rata-rata belajar di Pertamina.

Senada dengan Ferdinand, menurut Tri, Pertamina hanya lemah dalam segi finansial, namun jika Blok Mahakam memiliki potensi yang lebih dan dapat dikelola dengan benar, perbankan pun tidak segan-segan untuk memberikan pinjaman kepada Pertamina."Pertamina sangat sanggup, orang Petronas saja belajar dari Pertamina," kata dia.

Sedangkan, pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan seharusnya pemerintah memiliki komitmen agar Indonesia dapat mandiri dalam ketahanan energi, artinya kemandirian untuk mampu mengelola mandiri sektor energi. Dia menjelaskan komitmen pemerintah harus jelas yaitu mengambil alih Blok Mahakam kemudian dikelola oleh Pertamina.

[nonasakamoto]

MEA 2015 Dianggap Sebagai Peluang Produk Lokal
http://www.neraca.co.id/perdagangan/...g-Produk-Lokal

Jakarta – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada akhir 2015 dianggap sebagai peluang produk lokal untuk mengembangkan produk sehingga bisa bersaing dengan produk asing lainnya. Hal tersebut seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero) M. Arif Zainuddin di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, MEA harus dihadapi dengan optimistis dan yakin produk lokal bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai upaya mendorong perusahaan berkompetisi di tingkat global. “Menghadapi MEA 2015, Surveyor Indonesia telah melakukan pemetaan potensi pasar bisnis dalam negeri agar bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Ia mengatakan, strategi yang dikembangkan oleh Surveyor Indonesia juga sejalan dengan penguatan dan peningkatan kompetensi perusahaan melalui transformasi usaha, penguatan sumber daya manusia, pengembangan usaha, serta peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja Surveyor Indonesia, lanjut dia, dilakukan melalui pelatihan secara berkala bagi SDM, peningkatan teknologi peralatan, pembentukan bisnis proses yang lebih sederhana dan terukur, serta membangun aliansi strategis dengan berbagai perusahaan sejenis baik di dalam maupun luar negeri. "Untuk jasa verifikasi sendiri, Surveyor Indonesia optimistis dalam menyongsong pemberlakuan MEA 2015 karena melihat terus tumbuhnya produk agro dan non agro di tanah air," katanya. Pihaknya yakin tidak akan menyia-nyiakan peluang dari pemberlakuan MEA 2015 karena sebagai salah satu lembaga surveyor yang sudah dikenal dan teruji. Kendati demikian, kata dia, meningkatkan perfomance perusahaan, Surveyor Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada pasar ASEAN semata, tapi telah masuk dalam pasar global.

Muncul Keraguan

Dalam menghadapi MEA muncul keraguan dari sejumlah pihak di dalam negeri. Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), misalnya, menyatakan kekhawatirannya terhadap industri makanan dan minuman (mamin) di dalam negeri.

Gapmmi menilai industri mamin di Indonesia belum siap menghadapi MEA. Menurut Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman, industri mamin Indonesia skala kecil masih berada di level dua. Ini jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Karenanya, sulit bagi produk mamin lokal untuk bersaing dengan produk luar. “Makanya, kami sangat berat menghadapi MEA 2015 mendatang,” ujarnya.

Kehigienisan dan keamanan produk mamin dinilai masih menjadi faktor mengapa produk lokal sulit bersaing dengan produk dari negara lain. Selain faktor masih minimnya prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah. Adhi menyebutkan, kehigienisan mamin Indonesia masih satu level di bawah Singapura dan Malaysia. Produk mamin Indonesia masih banyak menggunakan bahan berbahaya, seperti formalin. Selain itu, tingkat higienitas masih belum terjaga. Air untuk mencuci bahan mamin ataupun alat memasaknya tidak terjamin kebersihannya. “Harusnya pemerintah membangun infrastruktur sanitasi yang memadai dan sesuai dengan standar internasional. Jika prasarana dan sarananya sudah memadai maka pelaku industri kecil ini bisa termotivasi untuk meningkatkan kualitas,” ujar Adhi.

Sulitnya produk lokal untuk bersaing dengan produk luar juga disampaikan oleh mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Saat ini, kata Hidayat, produk Indonesia masih dianggap mahal dibandingkan negara lain. Harga yang mahal dinilainya akan membuat produk lokal sulit bersaing dengan produk luar yang lebih murah. Padahal, dalam persaingan pasar bebas, masyarakat akan mencari harga barang yang lebih murah untuk dapat dikonsumsi.

“Jangan anggap enteng pasar tunggal ASEAN ini. Karena, nantinya memungkinan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Sehingga, kompetisi akan semakin ketat,” ujar Hidayat.

Hidayat juga mengingatkan jangan sampai kasus pasar bebas ASEAN-Cina (ACFTA) terulang lagi. Saat itu, Indonesia belum siap menghadapi pasar bebas dengan Cina. Namun, pemerintah dan pelaku industri diam saja. "Saat produk dari Cina masuk ke Indonesia, ada 221 komoditas kita yang kalah bersaing," katanya.

Untuk siap menghadapi MEA 2015, Hidayat menyarankan pemerintahan baru nanti untuk membentuk sebuah tim yang mampu mewakili pemerintah dan merangkul semua unsur. Selain itu, pemerintahan baru harus bisa meningkatkan infrastruktur, meminimalisasi ketergantungan terhadap impor, dan memangkas bea dalam negeri yang membuat biaya produksi mahal. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa Indonesia harus siap menghadapi MEA 2015 dan pasar bebas dunia 2020. Untuk menuju ke situ, menurutnya, perlu pembenahan infrastruktur sebagai salah satu penunjang logistik nasional.

[nonasakamoto]

Konsumsi Pertamax Naik, Pertamina Tambah Impor
http://www.neraca.co.id/perdagangan/...a-Tambah-Impor

Jakarta – Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi Rp8.500 per liter. Harga tersebut tak jauh berbeda dengan harga BBM non subsidi dengan selisih Rp1.400. Dengan selisih yang tidak terlalu jauh tersebut, membuat masyarakat mulai beralih dengan mengkonsumsi BBM non subsidi sehingga konsumsi BBM non subsidi khususnya pertamx pun ikut melonjak, bahkan sampai 40%.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan peningkatan konsumsi BBM non subsidi atau pertamax mencapai 40% sehingga pihaknya akan nembah stok pertamax dengan mengimpor 1 juta barel. “Konsumsi pertamax dalam beberapa hari ini naik 40%, karena sebagian masyarakat beralih ke BBM non subsidi setelah kenaikan harga BBM,” ujar Hanung, di Jakarta, Selasa (25/11).

Hanung mengungkapkan, akibat tingginya permintaan pertamax, Pertamina harus menambah stok dengan mengimpor pertamax pada Desember nanti. “Desember kita impor pertamax tambahan sebanyak 3-4 kargo di mana 1 kargonya 250.000 barel," ujarnya. Hanung menambahkan, Pertamina juga akan menambah tangki-tangki timbun BBM khusus pertamax di beberapa terminal BBM di Indonesia. "Yang jelas pasokan BBM aman, Pertamax cukup hingga 40 hari lebih," tuturnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, saat ini konsumsi bensin pertamax di Jakarta naik hingga 100%. Namun Ali tidak mau mengatakan secara rinci berapa liter konsumsi bensin pertamax di Jakarta saat ini. “Kenaikan konsumsi pertamax ada, cuma itu beberapa daerah saja. Seperti Jakarta naik sampai 100%. Tapi secara nasional sekitar 20-30%,” ujar Ali. Menurut Ali, naiknya harga BBM bersubsidi beberapa waktu yang lalu membuka peluang untuk peralihan konsumen dari premium ke pertamax. “Secara nasional berdasarkan data terakhir kemarin, sudah terjadi peralihan sebesar 20% dari premium ke pertamax,” kata dia.

Meski terjadi peralihan konsumsi, kata Ali, Pertamina akan terus memantau perkembangan kondisi yang ada. Pertamina ingin melihat apakah peralihan tersebut sebagai salah satu bentuk dari efek psikologis dari masyarakat. Pertamina akan memonitor selama dua minggu hingga satu bulan ke depan untuk melihat perkembangan perubahan pola konsumsi masyarakat dari premium ke pertamax.

Di Bandung, Asisten Manajer External Relation Marketing Operation Region 3 Jakarta-Jawa Barat (Jabar)-Banten Pertamina Mila Suciani mengatakan penaikan harga BBM subsidi membuat perbedaan harga premium dan pertamax menjadi relatif tipis.

Hal tersebut diharapkan membuat masyarakat beralih mengkonsumsi BBM nonsubsidi. “Pascakenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp8.500, terdapat indikasi peralihan konsumsi dari premium ke pertamax," ujarnya. Untuk wilayah Jawa bagian barat, kenaikan konsumsi pertamax di berbagai SPBU meningkat beragam mulai 30% hingga 200% dari konsumsi normal sebelum penaikan harga BBM bersubsidi. Meski terjadi peningkatan konsumsi pertamax, pihaknya belum dapat memastikan kondisi tersebut akan berlangsung tetap atau hanya sementara.

Pertamina mengapresiasi masyarakat yang telah sadar untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Untuk menjaga kesetiaan konsumen, pihaknya terus berusaha memonitor stok BBM agar selalu tersedia. Sementara itu, di Kota Magelang, Jawa Tengah, juga mengalami hal yang serupa. Ketua Regu Petugas SPBU Menowo (4156101) Kota Magelang, Tri Priyono mengatakan naiknya konsumsi ini salah satunya karena selisih harga yang tidak terlampau jauh. Apalagi, ada wacana harga Pertamax di daerah-daerah juga akan turun seperti di kota besar yang sudah dibandrol Rp 9.950/liter.

Dia menuturkan, sebelum harga Premium naik, pihaknya menjual Pertamax rata-rata 800 liter setiap hari. Setelah harga Premium naik, penjualan Pertamax melonjak hingga lebih dari 1.000 liter per hari. Dominasi sepeda motor, terutama tahun pembuatannya di atas tahun 2000. “Memang naik, tapi secara umum penjualan Pertamax masih lebih rendah dibanding Premium. Setiap hari kami isi 16.000 liter Premium dan habis, tapi 16.000 liter Pertamax akan habis dalam waktu satu bulan kemudian. Artinya, permintaan Premium masih jauh lebih tinggi,” paparnya.

Menurutnya, masyarakat mulai melirik Pertamax selain harga, juga karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Seperti lebih irit, memiliki kadar oktan lebih tinggi (92 oktan), dan bagus untuk kinerja mesin kendaraan.

[nonasakamoto]

Indonesia Perlu Tingkatkan Investasi ke Luar Negeri
http://economy.okezone.com/read/2014...ke-luar-negeri

JAKARTA - Indonesia dirasa harus mulai menyeimbangkan antara pemasukan dari foreign Direct Investment (FDI) alias investasi asing langsung, dengan FDI Outflow. Pasalnya, masuknya Investasi Langsung ke dalam negeri dapat menumbuhkan perekonomian negara.
Head of International Trade Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyrakat (LPEM UI), Kiki Verico, menyatakan bahwa Investasi Langsung Ke luar negeri yang dilakukan Indonesia masih relatif rendah, dibandingkan dengan investasi langsung luar negeri yang masuk ke Indonesia.

"FDI Indonesia yang keluar negeri cuma USD16,1 miliar pada 2014. Sedangkan, FDI yang ke dalam Indonesia USD230,3 miliar pada 2013," kata dia di Hotel Aryadutha, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Investasi langsung ke luar negeri tersebut, lanjut dia, bisa digunakan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pasalnya, untuk mendapatkan investor yang ingin berinvestasi langsung ke Indonesia, pemerintah butuh meningkatkan tenaga kerja yang memadai.

"Karena sekarang tenaga kerja kita masih berada di tingkat bawah, dibandingkan negara lain. Selain itu, untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas kita membutuhkan adanya pendidikan bagi ke tenagakerja Indonesia,"ungkapnya.

(mrt)

[nonasakamoto]

Surat Utang RI Diprediksi Jadi Primadona
http://economy.okezone.com/read/2014...jadi-primadona

JAKARTA - Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) memproyeksikan trend imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun, akan menguat 1,5 persen menjadi 9,5 persen. Kenaikan ini, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate).
Direktur Utama IBPA Wahyu Trenggono mengatakan, berbeda dengan trend indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sempat turun akibat aksi ambil untuk (profit taking kemarin), Indonesia Bond Indexes (Indobex) justru masih terpantau naik.

"Ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam jangka pendek (kenaikan BBM) itu positif. Yang harus kita lihat ke depan adalah tekanan inflasi dan suku bunga the fed," ungkapnya usai peluncuran Indobex di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/11/2014). Selain itu, pasar surat hutang juga diperkirakan tumbuh di level 11 persen hingga 12 persen. Ini berbanding dengan IHSG,yang tumbuh 18,95 persen. Diikuti penerbitan surat utang baru oleh korporat mencapai Rp 60 triliun dari jumlah tahun ini sebesar Rp 35 triliun. "Obligasi korporasi akan tumbuh positif mengingat 2015 kondisi inflasi sudah normal," ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, minat investor asing sendiri terutama terhadap obligasi negara masih akan tinggi tahun depan. Indeks obligasi negara naik 11,93 persen sejak awal tahun (year to date/ytd). "Tapi memang yang butuh dicermati adalah mengenai pergerakan nilai tukar rupiah karena investor asing melihat itu," imbuhnya.

Sekadar informasi, kepemilikan asing di pasar Surat Utang Negara (SUN) domestik mencapai Rp 464,18 triliun atau naik 1,19 persen sejak awal pekan di tengah pelemahan ekonomi global dimana pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal-III 2014 terkoreksi 0,4 persen dari setahun sebelumnya.