PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

[nonasakamoto]

Cara BI Majukan Ekonomi Indonesia
http://economy.okezone.com/read/2014...nomi-indonesia

JAKARTA - Indonesia dinilai mempunyai peluang untuk menjadi salah satu negara besar, negara dengan peringkat ekonomi nomor tujuh. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

"Ada kesempatan Indonesia untuk jadi negara besar, negara dengan peringkat ekonomi nomor 7, dan itu harus didukung oleh langkah-langkah strategis," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut dia, Indonesia perlu meningkatkan daya saing, juga kemandirian ekonomi. Namun, di sisi lain Indonesia juga harus mempersiapkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

"Inisiatif kita di Indonesia untuk melakukan pendalaman pasar keuangan untuk perkuat sektor keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, itu akan terus kita tingkatkan dan kita sudah ada roadmap ini 20 tahun ke depan apa yg akan dilakukan," jelasnya.

Tapi inisiatif internasional juga dinilai penting untuk mendukung tujuan Indonesia menjadi negara yang kuat.

"Inisiatif internasional seperti inisiatif dengan islamic development bank yang akan membangun Syariah bank itu, dan undangan China untuk infrastruktur itu kita juga harus respons positif," tandasnya.

[nonasakamoto]

RI Paling Jarang Ngutang Dibandingkan Malaysia & Singapura
http://economy.okezone.com/read/2014...ysia-singapura

JAKARTA - Perkembangan surat utang Indonesia, baik korporasi maupun pemerintah, hingga Juli 2014 mencapai USD123 miliar. Angka tersebut, masih di bawah Malaysia yang mencapai USD328 miliar, Thailand USD283 miliar serta Singapura USD247 miliar.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku perkembangan surat utang di Tanah Air masih terbilang tertinggal. Dia menjelaskan, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, maka Indonesia sudah tertinggal dari pembiayaan.

"Pada saat yang sama PDB Indonesia di atas Malaysia, Thailand dan Singapura. Sehingga, secara relatif PDB pasar surat utang indonesia masih tertinggal," tuturnya dalam peluncuran Indonesia Bond Index (Indodex), di Jakarta, Jumat (20/11/2014).

Meskipun begitu, dia mencatat pertumbuhan surat utang RI terhitung pesat. Lantaran, dalam waktu lima tahun, untuk obligasi pemerintah tercatat naik 110 persen dari Rp 581,7 triliun menjadi Rp1.220,9 triliun. Sedangkan, untuk korporasi naik sebanyak 140 persen, dari sebelumnya Rp88,5 triliun menjadi Rp217,4 triliun sampai Juli 2014.

"Hal ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dalam kaitannya dengan pasar modal di Indonesia, khususnya surat utang," ungkapnya.

Terlebih dirinya mengatakan, akan terus mendorong perkembangan surat utang. Hal tersebut diperlukan, mengingat surat utang sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

"Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya pengembangan pasar surat utang Indonesia yang terarah dan berkesinambungan. Saat ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tengah berkoordinasi secara intensif dalam membahas inisiatif yang perlu dilakukan untuk pengembangan surat utang," tandasnya.

[nonasakamoto]

Kurangi Ekspor, Cara Selamatkan Ekonomi Indonesia
http://economy.okezone.com/read/2014...nomi-indonesia

JAKARTA - Demi menjaga perekonomian Indonesia agar tahan terhadap gejolak ketidakpastian global, reformasi struktural sektor riil harus dilakukan. Terutama dalam mengurangi jumlah ekspor.

"Kalau masih didominasi ekspor maka akan sangat rentan ekonomi kita terhadap gejolak ekonomi dunia," ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat acara Rakernas bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Bambang menambahkan bahwa kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik saat ini. Bahkan, hanya ekonomi Amerika saja yang pertumbuhan ekonominya positif.

"Ekspor kita volume terganggu dan harganya juga," tambah Bambang.

[nonasakamoto]

Tahun Depan Pemerintah Beri Insentif Kawasan Industri
http://economy.okezone.com/read/2014...wasan-industri

JAKARTA - Pemerintah telah menargetkan untuk memberikan insentif pada kawasan industri. Hal ini dilakukan pasca negatifnya pertumbuhan manufaktur di Indonesia. Sehingga banyak pabrik yang perlu diperhatikan.

"Kalau mereka butuh perumahan nanti kita sediakan. Kawasan industri mereka membutuhkan rusunawa," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil saat ditemui di The Ritz Carlton Pacific Place, Selasa (25/11/2014).

Sofyan menambahkan, pemerintah juga akan melihat kebutuhan kawasan industri sehingga lebih memudahkan para pekerja. Misalnya, jalan tol ke kawasan industri atau koneksi kereta api ke kawasan industri. "Tahun depan saya kira sudah bisa dimulai insentif itu," tambah Sofyan.

Menurut dia, pemberian insentif ini menjadi penting agar industri yang di luar negeri dan tidak kompetitif lagi bisa pindah ke Indonesia. Seperti yang diketahui, sektor manufaktur merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

"Banyak orang yang punya pabrik kemudian meninggalkan pabriknya dan jadi importir," kata Sofyan.

[nonasakamoto]

Menkeu Tak Lagi Khawatir Harga Minyak Mentah Naik
http://economy.okezone.com/read/2014...ak-mentah-naik

JAKARTA - Negara -negara eksportir minyak yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)‎ saat ini sedang mencari cara untuk meningkatkan harga minyak mentah kembali ke posisi USD115 per barel. Saat ini, harga minyak mentah tergelincir di kisaran USD75 per barel.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan tidak khawatir jika dalam beberapa waktu ke depan harga minyak mentah kembali naik. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah tidak akan menutup kemungkinan akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Tapi kita lihat dong (harga minyak mentah). Saya pikir naiknya tidak akan drastis, kan OPEC bukan satu-satunya yang menentukan produksi dunia masih ada yang di luar OPEC, jadi tidak masalah," kata Bambang di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/11/2014). Menurut Bambang, pemerintah memahami bagaimana cara mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Terlebih dahulu Indonesia pernah bergabung sebagai menjadi anggota OPEC. ‎"Ya saya rasa OPEC akan lakukan tindakan dengan mengurangi produksi, kuota, suplai harga naik, karena mereka ada kepentingan untuk itu," jelasnya.

Pada dasarnya, Bambang menjelaskan dengan kebijakan menaikan harga BBM subsidi, saat ini pemerintah tengah fokus dalam mengalokasikan dana penghematan subsidi tersebut ke sektor produktif.

[nonasakamoto]

Outlook Menkeu, BBM Naik Ekonomi RI Bakal Tumbuh 5,8%
http://economy.okezone.com/read/2014...kal-tumbuh-5-8

JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan ekonomi outlook Indonesia untuk 2015. Bambang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,8 persen dalam APBN 2015 akan tercapai.

Mantan Menteri Keuangan di era SBY ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai atas kebijakan menaikkan harga BBM subsidi yang dilakukan pada tahun ini. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM subsidi akan menghemat anggaran mencapai Rp100-Rp140 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. "Kenaikan fuel subsidi akan bisa digunakan untuk infrastruktur dan sektor produktif lainnya, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di tahun depan bisa 5,8 persen dengan melihat formulasi dari kasus ini. Kita akan lihat anggaran yang baru," kata Bambang di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Bambang menegaskan, pada prinsipnya pemerintah akan gunakan anggaran untuk penuhi visi dan misi yang sudah dicanangkan dan mulai dilakukan pada tahun depan,

"Kita juga selalu berpikir positif dengan makin banyaknya foreign direct investment. Kita tetap optimistis pertumbuhan ekonomi tumbuh secara sustainble," sebutnya.

Menurut Bambang, tantangan ke depan memang tidak akan mudah namun Indonesia saat ini sudah solid dan mampu melewati beberapa krisis yang terjadi belakangan ini,

"Kebijakan memprioritaskan untuk ekonomi yang lebih tahan. Komitmen kami, atas paham presiden di tahun depan," tukasnya.

[nonasakamoto]

Cara Ekonomi RI Tumbuh 5,8% Tahun Depan
http://economy.okezone.com/read/2014...-8-tahun-depan

JAKARTA - Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,8 persen di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Target ini bisa dicapai jika pemerintah melakukan beberapa langkah di antaranya recovery investasi.

"Itu proyeksi saya ya, artinya itu harus dua hal yang terjadi, sebenarnya tiga hal yang harus ada recovery investasi," kata Deputy Country Director Indonesia Resident ADB Edimon Ginting di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Edimon menambahkan, langkah lainnya yakni pemerintah perlu mengupayakan agar kegiatan ekspor dapat ditingkatkan. Mengingat membaiknya ekonomi Amerika Serikat (AS), perlu meningkatkan ekspor manufaktur ke negeri Paman Sam tersebut.

"Ada kesempatan ini Amerika membaik pertumbuhannya, dia biasanya ekspor lebih banyak manufakturing, komoditi masih lemah karena itu kita harus memperkuat manufakturing kita," tegasnya.

Menurut Edimon, hal ini tidak terlepas karena pemerintah saat ini memiliki ruang lebih besar untuk investasi, maka pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

"Dia harus sebagai drive investasi ya infrastruktur, kalau ini sudah drive yang lain akan follow, ya private dan lain akan follow di infrastruktur," kata Edimon.

Lanjut Edimon mengungkapkan, hal yang terpenting adalah pemerintah mempercepat proses perizinan satu pintu terpadu agar investasi semakin masuk ke Indonesia

"Karena yang paling banyak di infrastruktur kita kan perizinan, begitu pemerintah cepat perizinan cepet itu akan mendrive ekonomi kita," pungkasnya.

[nonasakamoto]

Kenaikan BBM Bawa Dampak Positif ke Surat Utang
http://economy.okezone.com/read/2014...ke-surat-utang

JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah membawa dampak positif pada pasar surat utang. Pasar surat utang atau obligasi, mengalami peningkatan permintaan akibat kebijakan tersebut.
"Ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam jangka pendek itu positif," kata Direktur Utama Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Ignatius Girendroheru di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pengalihan subsidi tersebut pada awal pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar Obligasi langsung mengalami kenaikan.

"Berarti pasar positif. Bahkan sampai 19 November saat Bank Indonesia (BI) umumkan BI rate, yang biasanya kenaikan itu akan berimbas ke pasar obligasi, kita lihat Indobex dan obligasi masih naik," ujarnya.

[nonasakamoto]

MENDAG ANUGERAHI ENAM KOTA PEDULI KONSUMEN
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...-konsumen.html

WE Online, Jakarta - Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel menetapkan enam kota berstatus Daerah Peduli Konsumen 2014 kepada Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar.

Mendag juga menganugerahkan gelar Perusahaan Peduli Tertib Ukur 2014 kepada enam perusahaan pada PT Medco E&PIndonesia, PT Odira Energy Persada, PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, PT PGN (Persero) Tbk SBU DW I, Perusahan Timbangan SSS-Solo, dan PT Semen Tonasa Biringere-Pangkep Sulawesi Selatan.

"Setelah meraih penghargaan, saya berharap perusahaan harus secara tertib menera dan meneraulangkan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemetrologian," kata Mendag Rachmat dalam keterangan resmi yang diterima Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Mendag Rachmat menyatakan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap konsumen.

"Kegiatan ini penting guna meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih baik dengan pelanggan serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik," jelasnya.

Sementara itu, guna mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Perdagangan telah membangun sistem perizinan online.

"Sistem perizinan online ini akan memudahkan masyarakat dalam proses membuat perizinan," pungkas Rachmat.

Penulis: Cahyo Prayogo

Editor: Cahyo

Foto: Boyke Siregar

[nonasakamoto]

PERTAMINA: KONSUMSI PERTAMAX MULAI MENINGKAT
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...meningkat.html

WE Online, Semarang - Konsumsi bahan bakar minyak jenis pertamax oleh masyarakat mulai meningkat seiring dengan berkurangnya konsumsi premium akibat penyesuaian harga, kata General Manager Marketing Operation Regional IV PT Pertamina Jateng-DIY Subagyo Hari Moeljanto.

"Dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu konsumsi premium di kalangan masyarakat sudah mulai turun," katanya di Bali, Jumat (28/11/2014).

Penyesuaian harga untuk BBM jenis premium itu mengakibatkan disparitas harga antara premium dan pertamax tidak terlampau besar sehingga masyarakat cenderung menggunakan jenis BBM yang lebih baik, terutama bagi kalangan menengah atas.

Harga pertamax saat ini Rp9.950/liter, sedangkan premium setelah penyesuaian harga dari Rp6.500/liter, saat ini menjadi Rp8.500/liter.

Berdasarkan data PT Pertamina MOR IV, dalam satu minggu penurunan konsumsi BBM premium bisa mencapai tujuh persen, sedangkan migrasi konsumsi dari premium ke pertamax sudah mencapai antara 60-70 persen.

Menurut dia, realisasi konsumsi pertamax jika dihitung di setiap depot saat ini mencapai 143 KL, padahal sebelumnya 85 KL/depot.

"Dengan adanya kenaikan harga BBM jenis premium ini kami berharap kecenderungan akan terus membaik yaitu semakin banyak masyarakat yang mengonsumsi BBM nonsubsidi tersebut," katanya.

Subagyo mengatakan konsumsi pertamax justru akan meringankan konsumen mengingat kualitas BBM jenis tersebut lebih baik dibandingkan dengan premium.

"Jika dari sisi konsumen, dengan menggunakan pertamax kondisi mesin kendaraan akan lebih baik, tarikannya bagus, dan jadwal perawatan akan lebih lama, sedangkan bagi negara akan meringnkan beban subsidinya," katanya. (Ant)

Editor: Cipto

Foto: Sufri Yuliardi

[nonasakamoto]

MENTERI AMRAN: SWASEMBADA PANGAN HARGA MATI
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...arga-mati.html

WE Online, Medan - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan swasembada pangan adalah harga mati yang harus dicapai untuk memastikan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Menteri Amran menyampaikan optimismenya terhadap keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan. "Nyawa saya sebagai taruhannya. Kita harus yakin bisa mencapai swasembada," katanya di Medan, Kamis (27/11/2014).

Menurut Mentan, swasembada pangan adalah target besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang harus dicapai, meski tantangan dan hambatannya sangat banyak. Sebagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam swasembada pangan maka ia tidak mau terganggu dengan hal-hal sepele dalam meraih target tersebut. "Bangsa kita akan disegani kalau bisa swasembada," katanya.

Selain dapat memperkuat kedaulatan bangsa, swasembada juga dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh generasi bangsa. "Apa tega anda anak cucu kita 'disuapin' Vietnam dan Myanmar?" ujar Mentan.

Ia mengatakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang merupakan mimpi besar bangsa tersebut adalah penyuluh pertanian. Melalui penyuluhan yang baik, pelaku usaha pertanian akan memiliki cara dalam bercocok tanam guna mendukung target besar bangsa dalam swasembada pangan. "Dengan pemberdayaan penyuluh akan kita getarkan dunia," katanya. (Ant)

Editor: Cahyo

Foto: Boyke Siregar

[nonasakamoto]

INDONESIA HARUS REBUT KEMBALI SAHAM TELKOMSEL
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...telkomsel.html

WE Online, Mataram - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram M Firmasnyah menilai pemerintah Indonesia perlu merancang kembali strategi mengambil alih PT Telekomunikasi Selular (Tbk) sebagai perusahaan pelat merah yang berkuasa penuh karena merupakan sumber pemasukan negara.

"Dengan keuntungan lebih dari Rp 43 triliun per tahun, kepemilikan nasional Telkomsel akan menjadi sumber pemasukan yang menggiurkan bagi negara," katanya di Mataram, Rabu (26/11/2014).

Ada beberapa alasan, menurut dia, pemerintah harus sekuat tenaga mengambil alih saham Telkomsel secara penuh. Salah satunya adalah jumlah kepemilikan saham asing pada Telkomsel masih relatif sedikit dibandingkan Indosat yang sudah mencapai 41 persen.

Dari total 100 persen saham Telkomsel, sebesar 35 persen dikuasai Singapore Telecom (SingTel). Selebihnya dikuasai PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) yang merupakam badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi, menurut saya, karena kendala anggaran pemerintah prioritaskan dulu yang relatif murah. Walaupun tidak mudah bagi pemodal asing melepas Telkomsel dan Indosat," ujarnya.

Kecenderungan ke depan, kata Firmansyah, industri telekomunikasi tetap menjadi bisnis yang menggiurkan. Secara umum, perusahaan telekomunikasi diprediksi akan terus mendulang keuntungan di Tanah Air, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

"Jadi, belasan bahkan puluhan triliun rupiah yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengambil alih saham Telkomsel bukanlah hal yang sia-sia," ujar Firmansyah.

Menurut dia, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor telekomunikasi berhubungan erat dengan proses pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Dengan kemajuan telekomunikasi akan mudah membangun cluster industri atau membangun entitas bisnis baru sehingga skala ekonomi menjadi luas dan efisien.

Di samping itu, proses pengawasan kemitraan dari unsur pemerintahan terbawah, yaitu desa dengan pemerintah pusat menjadi lebih mudah.

"Apalagi pemerintah telah menganggarkan dana untuk pemerintahan desa yang mencapai Rp 1,4 miliar per tahun," sebutnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang masih mahal biaya internet dan juga masih lambat kecepatannya. Oleh sebab itu, dengan penguasaan penuh oleh pemerintah ketika memberikan subsidi untuk mempermurah dan mempercepat akses internet pada masyarakat maka akan meningkatkan daya saing masyarakat di Tanah Air, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Hal yang paling utama juga, menurut Firmansyah, penguasaan internet oleh asing akan mengancam kebocoran informasi penting dalam negeri.

"Apalagi, ke depan Indonesia akan menghadapi pasar bebas maka strategi pemerintah sebagai kekuatan nasional dalam memenangi persaingan bisnis menjadi mudah diketahui asing," katanya. (Ant)

Editor: Cahyo

Foto: Sufri Yuliardi

[nonasakamoto]

2015, BANK DKI TARGETKAN NAIK KELAS JADI BANK BUKU III
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...-buku-iii.html

WE Online, Jakarta - Bank DKI Jakarta menargetkan dapat naik derajat dari bank umum kelompok usaha (BUKU) II menjadi BUKU III pada tahun 2015 mendatang. Bank "pelat merah" itu pada awal tahun depan akan mendapat tambahan modal sebesar Rp 5 triliun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami yakin bisa menambah modal hingga Rp 5 triliun pada awal tahun depan karena APBD DKI Jakarta menganggarkan tambahan modal kepada kami sebesar Rp 1,5 sampai 3 triliun," kata Direktur Operasional Bank DKI Martono Suprapto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Martono menambahkan bahwa secara keseluruhan pada awal 2014 modal Bank DKI sebesar Rp 2,95 triliun. Dengan mempertimbangkan perhitungan sampai akhir tahun maka ia memperkirakan modal Bank DKI bisa meningkat hingga Rp 4 triliun.

"Dengan adanya tambahan modal dari pemprov, kami yakin bisa mencapai Rp 5 triliun di tahun depan," imbuhnya.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama ingin memaksimalkan potensi Bank DKI Jakarta supaya bisa setara dengan bank nasional. Ahok bercita-cita ingin menjadikan Bank DKI naik kelas menjadi bank BUKU IV.

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Cahyo

Foto: Sufri Yuliardi

[nonasakamoto]

Kopkar Dinilai Solusi Peningkatan Kesejahteraan Buruh
http://ekbis.sindonews.com/read/9299...ruh-1417096297

BANDUNG - Keberadaan koperasi karyawan (kopkar) dinilai bisa menjadi alternatif solusi bagi peningkatan kesejahteraan buruh. Betapa tidak, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang mengancam kesejahteraan kalangan buruh.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikor Kecil dan Menengah (KUMKM) Jawa Barat Anton Gustoni kepada wartawan, Kamis (27/11/2014).

“Meskipun sudah ada penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) dan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, tapi tetap saja dipandang tidak menjamin meningkatkan kesejahteraan. Pada kenyataannya buruh meminta kenaikan upah dan tiap tahun, penetapan UMK selalu berlangsung panas,” tuturnya.

Karenanya, dia menyarankan kepada kalangan buruh untuk mengoptimalkan keberadaan kopkar. Menurutnya, karyawan di sebuah perusahaan dapat membentuk sebuah koperasi. Dengan potensi keanggotaan yang sangat banyak, koperasi karyawan akan mudah berkembang. “Target segmen bisnisnya juga mengarah kepada buruh,” sebutnya.

Dia menerangkan, ada sejumlah kopkar sudah masuk kategori kelas koperasi besar dengan aset miliaran rupiah. Dari 25.252 koperasi yang ada di Jabar, peringkat 4 besar merupakan koperasi karyawan.

“Bentuk usaha yang dijalankan oleh kopkar bisa beragam unit usaha mulai dari serba usaha, simpan pinjam dan lain-lain. Dengan begitu, kopkar bisa cepat tumbuh dengan banyaknya unit usaha tersebut. Jika sebuah koperasi hanya mengandalkan simpan pinjam, maka akan sulit untuk tumbuh,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya mendorong kopkar berskala besar untuk tidak hanya masuk data base, tetapi lebih dari itu. Kopkar dengan kategori kelas koperasi besar didorong untuk bisa ‘go internasional’.

“Kami menghadirkan Koperasi Sento yang berasal dari Jepang untuk memberikan pembekalan kepada kopkar besar. Mereka sangat maju dan berskala internasional, bahkan memiliki sejumlah perusahaan,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Kemitraan dan UMKM Iwan Gunawan mengatakan, buruh wajib mendukung kopkar dengan cara menggunakan produk/jasa yang dimiliki kopkar. Dengan cara ini koperasi akan cepat tumbuh.

“Tidak hanya buruh, perusahaan juga wajib mendukung pertumbuhan kopkar ini. berbagai cara bisa dilakukan seperti membeli bahan baku atau peralatan operasional melalui koperasi. Kemajuan kopkar akan melahirkan benefit bagi buruh juga perusahaan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan mendapat dukungan permodalan dari kopkar,” paparnya.

Keberadaan kopkar ini, kata dia, akan merangsang jiwa kewirausahaan buruh. Dengan cara ini maka buruh akan mendapat pendapatan tambahan selain dari upah.

“Unit usaha yang ada di kopkar bisa dimanfaatkan oleh para buruh untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka. Misalnya, mereka memasok barang kebutuhan yang dijual di kopkar,” katanya.

[nonasakamoto]

Bone Pilot Project Sentra Produksi Kedelai
http://ekbis.sindonews.com/read/9299...lai-1417093272

MAKASSAR - Produksi kedelai secara nasional masih sangat rendah, akibatnya pemerintah kerap kali melakukan impor yang berdampak pada rendahnya nilai tukar rupiah.

Hal inilah yang mendasari Bank Indonesia khususnya wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) bekerja sama dengan Pangdam VII Wirabuana mencari lahan untuk mengembangkan salah satu komoditi andalan Sulsel ini.

Setelah melakukan survey ke sejumlah kabupaten, akhirnya ditunjuk kabupaten Bone yang memang memiliki potensi lahan maupun sarana yang dapat dijadikan lokasi pengembangan kedelai.

Lokasi yang dipilih pengembangan produksi kedelai yakni desa Mappesangka dengan memanfaatkan lahan sawah seluas 50 hektare. Secara resmi, komitmen menjadikan kabupaten Bone sebagai percontohan ditandai dengan penanam perdana bibit kedelai oleh perwakilan Bank Indonesia oleh Deputi Kepala BI Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana disaksikan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle serta Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sulsel Muh Aris.

BI menjalin kerjasama dengan Kodam VII Wirabuana untuk mendampingi pengelolaan lahan kedelai yang akan digarap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa tersebut.

Menurut Deputi Kepala BI Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana, komitmen ini dilakukan untuk membantu mengurangi defisit impor kedelai dengan memanfaatkan program bantuan sosial, makanya disalurkan BI menyalurkan dana ratusan ratusan juta untuk membantu bibit, pupuk, mesin pompa pengairan dan bantuan operasional petani kedelai di Kabupaten Bone.

“Diharapkan dengan lahan seluas 50 hektar dapat menghasiklan 70 ton kedelai setiap kali panen. Jika berhasil tentunya hasil produksi diharapkan dapat menutupi kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri," ujarnya, Kamis (27/11/2014).

Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menjelaskan, kabupaten Bone pernah mengalami kejayaan tanaman kedelai di sekitar tahun 1989. Namun, harga kedelai yang cenderung fluktuatif, dan dipermainkan spekulan, membuat banyak petani berhenti menanam.

“Kami berterima kasih ke BI dan TNI dengan program ini dapat meningkatkan kesejahterana petani, apalagi selama ini kami mampu memproduksi sekitar 9.000 ton kedelai," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sulsel M Haris menguraikan, harga kedelai pernah menyentuh Rp2.300 perkilogram, dengan produktivitas rata-rata 1,5 ton perhektare, berarti kedelai ini dijual cuma Rp4 juta perhektare.

Dibandingkan dengan komoditas lain, seperti jagung yang bisa menghasilkan 7 ton perhektare dengan harga Rp3.000 perkilogram. Berarti harganya Rp21 juta perhektare.


“Pemerintah saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk membeli kedelai milik petani. Sebetulnya perjanjiannya sudah jalan sejak tahun ini. Tapi bulog belum bisa, karena terkendala anggaran dan pembiayaan. Bahkan, Bulog dan Pemerintah mematok harga HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp7.600 perkilogram jika itu bisa wujudkan tentu dapat menjaga harga petani,” katanya.

Tahun ini, Sulsel menargetkan bisa memproduksi hingga 65 ribu ton kedelai sepanjang 2014, atau meningkat dari tahun lalu sebesar 49 ribu ton. Konsumsi Sulsel sendiri cuma sekitar 30% dari produksi itu. Selebihnya kita suplai ke Jawa. Saat ini, impor kedelai kita sampai 1,2 juta ton pertahun.

Daerah lain yang dikembangkan sebagai sentra pertanian kedelai, antara lain Wajo, Soppeng, Maros, Jeneponto, dan Bulukumba.

[nonasakamoto]

Pelayanan Informasi PLN Raih Peringkat Terbaik II Nasional
http://ekbis.sindonews.com/read/9299...nal-1417090961

JAKARTA - Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) menganugerahi peringkat terbaik II kepada PT PLN (Persero) atas Pelayanan Informasi melalui Internet kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kemeterian (LPKN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perguruan Negeri Tinggi (PTN) pada Anugerah Media Humas (AMH) 2014. Terbaik 1 kategori ini diraih oleh KPK dan terbaik 3 oleh Universitas Brawijaya.

Penganugerahan tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung kepada Deputi Manajer Hubungan Internal PLN Pusat Ida Wardani di Bandung, Kamis (26/11/2014).

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengggelar pertemuan Bakohumas tahunan tingkat nasional 2014, di Hotel Haris, Kota Bandung, selama tiga hari, Selasa-Kamis (25-27 November 2014).

Pelayanan Informasi melalui Internet dinilai berdasarkan Kinerja website perusahaan dengan indikator desain visual, loading time, interactivity (kemampuan webiste untuk mengakomodir respond dari pengguna website), usability (kemampuan sistem agar mudah digunakan).

Selain itu dinilai juga dari konten/isi dari website apakah ada ketersediaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Website PLN (www.pln.co.id) memang mengakomodir informasi-informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi KIP tersebut dikelompokkan menjadi satu menu KIP, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, RUPTL dan lain-lain dengan mudah dapat mengaksesnya.

“Pelayanan informasi publik melalui internet menjadi sangat penting di era teknologi informasi saat ini. Hal ini juga diperkuat melalui Keputusan Direksi (Kepdir) No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero).

Tahun lalu, PLN berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai terbaik 1 Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk kategori BUMN,” demikian dikutip dari laman resmi PLN, Kamis (26/11/2014).

[nonasakamoto]

PLTA 6.300 MW Akan Dibangun dalam 10 Tahun
http://ekbis.sindonews.com/read/9298...hun-1417082296

JAKARTA - Potensi air di Indonesia yang cukup besar mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintah maupun pengembang listrik swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6.300 megawatt (MW) dalam 10 tahun ke depan.

Berdasarkan Hydropower Potential Study, potensi tenaga air di Indonesia mencapai 75.000 MW, setelah dilakukan proses penyaringan terdapat 25.600 MW yang layak untuk dikembangkan.

Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang mengatakan, saat ini baru sekitar 5.000 MW atau 7% dari potensi PLTA yang telah dimanfaafkan.

"Sejak tahun 2011, pemerintah dan PT PLN telah menyusun Masterplan Hydro Power yang merekomendasikan pengembangan pembangkit tenaga air dengan total kapasitas sebesar 12.900 MW di 87 lokasi, yang dinilai layak secara teknis dan ekonomis serta layak secara lingkungan untuk dikembangkan sampai 2027," kata Nasri di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Nasri menuturkan, pemanfaatan sumber energi terbarukan melalui pembangunan PLTA juga membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik, yang diproyeksikan akan terus meningkat sebesar rata-rata 9% per tahun.

Pembangunan PLTA ini juga akan membantu upaya verifikasi energi dan konservasi sumber energi primer, memperbaiki bauran energi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Usaha mengoptimalisasikan sumber daya air melalui bendungan besar merupakan bagian dari upaya membantu membangun ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, alternatif selain BBM," ucapnya.